LPKSM Minta MURI Catat Rekor BPSK Kabupaten Sukabumi
Bekerja Tanpa Honor Selama 6 Bulan
NERACA
Sukabumi - Kalangan aktivis Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) se Kabupaten Sukabumi meminta Museum Rekor Indonesia (MURI) mencatatkan pengabdian anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai salah satu rekor indonesia dan dunia, karena bekerja tanpa honor selama lebih kurang enam bulan.
“Saya rasa tidak ada lembaga non pemerintah yang mau bekerja tanpa honor. Tapi itu pengecualian bagi BPSK Kabupaten Sukabumi. Saya sangat salut akan komitmen anggota BPSK dan jajarannya. Mereka dibentuk oleh negara untuk menjalankan amanat undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen,” ujar Ketua LPKSM Tut Wuri Handayani Rusli Siregar kepada Neraca, Selasa (6/6).
Ia mengingatkan, anggota BPSK Kabupaten Sukabumi Periode 2015-2020 dilantik oleh Bupati Sukabumi. dalam pelantikan itu, para anggota BPSK ini dinyatakan mendapatkan hak dalam bertugas berupa honor. Kemudian, terbitnya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Peraturan daerah (Perda), Pemda kabupaten Sukabumi tidak lagi memberikan honor.
“Alasannya, wewanang untuk honor diambilalih oleh Pemprov Jawa Barat. Ini kan sangat ironis. Mereka bekerja tanpa lelah dan tak mengenal waktu. Bisa dilihat dan dibuktikan. Bravo buat BPSK,” kata Rusli.
Hal senada diungkapkan Ketua LPKSM Pandawa Lima, Berly Lesmana. Ia menilai, UU nomor 23 tahun 2014 ini, sebagai upaya membunuh keberadaan BPSK di daerah. Sebab, hingga kini pihak provinsi belum memahami tugas dan wewenang BPSK.“Bahkan sampai ada dulu ungkapan dari pihak Provinsi akan mendirikan BPSK tingkat Jawa Barat. Ini karena pemahaman mereka rendah,” tegas Berly.
Berly mengaku, sangat perlu lembaga MURI membuat sebuah catatan terhadap BPSK di Indonesia ini, khususnya di Kabupaten Sukabumi.“Kami bisa membuktikan, bahwa BPSK Kabupaten Sukabumi itu bekerja. Mereka bukan hanya sekedar menyidangkan pengaduan. Tetapi mereka lebih dari itu. Peranan mereka mensosialisasikan UUPK sangat luar biasa,” tambah Berly.
Ia mengatakan, apabila dibandingkan dengan leembaga Pemerintahan, maka tak akan mungkin bisa bekerja tanpa anggaran.“BPSK kabupaten Sukabumi membuktikan diri bekerja bukan karena anggaran. Bukan karena uang, tetapi mereka bekerja karena memiliki rasa tanggungjawab untuk memberikan keadilan bagi para pihak,” sebut Berly.
Tak ketinggalan Ketua LPSK Mahardika Yusep Muharram berpendapat. Dosa besar yangdilakukan oleh Pemerintah terhadap BPSK di indonesia ini, khususnya Kabupaten Sukabumi, ketika pemerintah mempermainkan aturan dan menganggu aktivitas luas BPSK.
“Tapi memang betul. Sampai sekarang, personil BPSK itu secara perorang selalu melakukan sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat. Mungkin bedanya, kalau ada anggaran, sosialisasi dilakukan oleh Pemerintah, kalau tidak ada uang, hanya anggota BPSK saja yang masih mau eksis melakukan sosialisasi,” papar Yusep. Ron
NERACA Jakarta-Proses sidang gugatan sengketa pemilu presiden (pilpres) 2024 yang diajukan kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Mahkamah Konstitusi (MK),…
NERACA Jakarta-Komisi VI DPR RI kompak mengapresiasi kerja keras Pertamina dalam menyiapkan pasokan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM)…
NERACA Subang - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim mendorong koperasi-koperasi produsen kopi masuk ke dalam program…
NERACA Jakarta-Proses sidang gugatan sengketa pemilu presiden (pilpres) 2024 yang diajukan kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Mahkamah Konstitusi (MK),…
NERACA Jakarta-Komisi VI DPR RI kompak mengapresiasi kerja keras Pertamina dalam menyiapkan pasokan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM)…
NERACA Subang - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim mendorong koperasi-koperasi produsen kopi masuk ke dalam program…