Menko Polhukam - Fatwa MUI Dikeluarkan Berdasarkan Pertimbangan Serius

Wiranto 

Menko Polhukam

Fatwa MUI Dikeluarkan Berdasarkan Pertimbangan Serius

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meyakini Fatwa "Muamalah Medsosiah" telah diluncurkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui pertimbangan yang serius.

"MUI pada saat memberikan fatwa, tentu sudah dipertimbangkan dengan sangat baik, dengan sangat sungguh-sungguh dan serius," ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (6/6).

Pada Senin (5/6), MUI mengeluarkan fatwa "Muamalah Medsosiah" untuk dijadikan pedoman dalam beraktivitas di media sosial (medsos).

Fatwa MUI nomor 24/2017 tersebut di antaranya menyatakan haram bagi setiap Muslim melakukan ghibah (menggunjing), fitnah (menyebarkan informasi bohong tentang seseorang atau tanpa berdasarkan kebenaran), adu domba (namimah) dan penyebaran permusuhan di media sosial.

Umat Muslim, dalam fatwa hukum itu juga dilarang melakukan perundungan, menyebarkan ujaran kebencian, ujaran permusuhan atas dasar suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), kabar bohong (hoax), serta memperluas materi pornografi. 

Fatwa tersebut mengharamkan setiap muslim melakukan bullying, ujaran kebencian dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan.

Fatwa itu mengharamkan bagi setiap muslim untuk menyebarkan hoax serta informasi bohong, menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan dan segala hal yang terlarang secara syar'i dan menyebarkan konten yang benar namun tidak sesuai tempat dan waktu.

Mantan Panglima TNI ini menilai fatwa baru yang dikeluarkan MUI tersebut memiliki tujuan yang baik, yakni menyelesaikan masalah yang tengah berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, menurut Menko Polhukam, aturan baru MUI ini tidak perlu diributkan, karena salah satu tujuan lembaga tersebut dibentuk, adalah untuk mendukung pembangunan bangsa.

"MUI itu satu lembaga yang mengkaji tiap fenomena di masyarakat. MUI juga dibentuk untuk melakukan langkah-langkah penyelesaian yang bijak. Jadi fatwa ini biar berkembang di masyarakat dan agar masyarakat paham," jelas dia. Ant

 

BERITA TERKAIT

Menteri PPPA - Perjuangan Kartini Refleksi Perempuan dalam Pembangunan

Bintang Puspayoga Menteri PPPA Perjuangan Kartini Refleksi Perempuan dalam Pembangunan Badung - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga…

Kepala Staf Kepresidenan - Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024 Berjalan Lancar

Moeldoko Kepala Staf Kepresidenan Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024 Berjalan Lancar Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai arus…

Menlu - RI Tidak Ingin Melihat Eskalasi Konflik di Timur Tengah

Retno Marsudi Menlu RI Tidak Ingin Melihat Eskalasi Konflik di Timur Tengah Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kembali…

BERITA LAINNYA DI

Menteri PPPA - Perjuangan Kartini Refleksi Perempuan dalam Pembangunan

Bintang Puspayoga Menteri PPPA Perjuangan Kartini Refleksi Perempuan dalam Pembangunan Badung - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga…

Kepala Staf Kepresidenan - Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024 Berjalan Lancar

Moeldoko Kepala Staf Kepresidenan Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024 Berjalan Lancar Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai arus…

Menlu - RI Tidak Ingin Melihat Eskalasi Konflik di Timur Tengah

Retno Marsudi Menlu RI Tidak Ingin Melihat Eskalasi Konflik di Timur Tengah Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kembali…