RUU Jalan dan Infrastruktur

Oleh: Agus Eko Cahyono

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Masalah pembatasan subsidi BBM mestinya dibarengi dengan menggolkan RUU Jalan. Hal ini untuk mengatasi masalah transportasi dan infrastruktur. Karena dua kebijakan tersebut akan menuntaskan problem transportasi selama ini.

Tidak hanya itu. Pemerintah juga perlu mengubah kebijakan penyediaan transportasi massal. Salah satunya dengan mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) ke moda transportasi kereta api. Sebab, selama ini dana subsidi lebih banyak dinikmati kendaraan pribadi dan angkutan darat di luar kereta api. Padahal kereta api lebih memiliki daya angkut lebih besar ketimbang moda transportasi darat lainnya.

Selama ini kendaraan pribadi seperti mobil dan motor makin menumpuk. Akibatnya, kemacetan kian bertambah di berbagai kota besar. Lamanya waktu tempuh perjalanan memicu biaya ekonomi tinggi. Selain memboroskan anggaran, subsidi BBM yang salah akan selalu jadi masalah. Hingga kini setiap tahun penggunaan BBM bersubsidi selalu melampaui kuota. Pemerintah harus berani stop subsidi BBM kendaraan pribadi dan mengalihkan ke transportasi publik seperti kereta api

Dana subsidi dapat digunakan oleh pengelola kereta api untuk berinvestasi pada perbaikan prasarana seperti jaringan rel, penambahan rangkaian gerbong, dan pengenaan tarif murah bagi penumpang. Semua itu bakal meningkatkan kualitas layanan transportasi publik. Kualitas transportasi publik dapat juga ditingkatkan dengan menuntaskan masalah jalan tol.

Namun sayangnya, selama ini pemerintah tak pernah melaporkan hasil evaluasi SPM jalan tol kepada publik. Padahal hasil evaluasi itu akan menunjukkan kualitas penyediaan fasilitas, laju lalu lintas, transaksi kendaraan di tiap gerbang, dan seterusnya yang berkaitan dengan operasional jalan tol. Berdasarkan evaluasi itu pula itulah angka kenaikan tarif dapat ditetapkan.

Untuk itulah RUU Jalan harus selesai. Karena regulasi inilah yang bakal menjadi solusi atas pelbagai masalah di jalan raya. Secara substansi RUU ini membahas beberapa materi baru tentang pengaturan jalan, khususnya tentang jalan tol dan pembiayaannya. Bahkan RUU ini diharapkan mempercepat pembangunan infrastruktur jalan serta memberikan jaminan pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM) bagi jalan tol.

Yang penting RUU bisa menggantikan UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Karena itu mestinya sekadar revisi atas UU yang sudah ada. Tapi juga mengatur sinergi antara jalan raya dan jalan rel. Sebab kapasitas jalan aspal saja tidak akan mampu mengakomodir kebutuhan angkutan logistik. Ditambah lagi, pembangunan jembatan yang selama ini belum diatur secara detil. Jangan sampai ada lagi musibah seperti ambruknya jembatan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur.

BERITA TERKAIT

Tingkatkan Efektivitas Bansos dan Infrastruktur - Tekan Kemiskinan

      NERACA   Jakarta - Ekonom Indef Bhima Yudistira mengatakan efektivitas belanja sosial dan pembangunan infrastruktur melalui instrumen…

Politisasi Isu SDA dan Lingkungan Hidup dalam Kontestasi Politik

  Oleh : Bayu K, Pemerhati Lingkungan Hidup               Dugaan korupsi pengadaan lahan Bandara Bobong tahun anggaran 2009 yang…

Anabatic dan IBM Luncurkan PocketBank - Sederhanakan Dalam Transaksi

NERACA Jakarta- Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada konsumennya, PT Anabatic Digital Raya dan IBM pada Kamis (19/7) menandatangani nota kesapahaman…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Nasib Perang Dagang AS-China

  Oleh: Izzudin Al Farras Adha Peneliti INDEF   Perang dagang AS-China yang ramai sejak awal tahun ini terus berlangsung…

Membangun Industri Substitusi Impor

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Masalah Ekonomi dan Industri   Dengan gejolak nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang tembus pada…

SK(T)M

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo SK(T)M pada judul diatas sejatinya terdiri dari 2 kata…