Kebijakan BBM Pro Rakyat?

Kamis, 05/01/2012

Pemerintah memastikan akan memberlakukan kebijakan pembatasan BBM mulai April 2012 dengan segala risiko yang dihadapinya. Pilihan kebijakan ini tampaknya semata-mata dengan pertimbangan agar laju inflasi tetap terkendali, ketimbang menaikkan harga Premium. Namun kalangan pengamat dan akademisi menilai, kebijakan BBM ini akan “memaksa” masyarakat pemilik kendaraan pribadi mengalihkan penggunaan ke Pertamax, yang harganya dua kali lipat dari Premium yaitu dipatok maksimal Rp 8.000 per liter.

Meski prediksi Bank Indonesia (BI) bahwa kebijakan pembatasan BBM akan berpengaruh pada laju inflasi sekitar 0,4%-0,6% dibandingkan jika menaikkan harga Premium, inflasi akan terkerek antara 1%-2%. Tentu kajian ini masih di atas kertas, lantas bagaimana realitanya nanti April 2012? Ternyata kajian pembatasan BBM itu masih perlu diuji lagi validitasnya, mengingat selisih harga antara Premium dan Pertamax cukup besar, sehingga kemungkinan pengaruh inflasi juga lebih besar dari prediksi BI tersebut.

Kita menyadari beban pemerintah terkait dengan subsidi minyak memang terlihat makin berat yang dapat mengganggu pembangunan berbagai sektor lainnya. Pemerintah menyatakan dana anggaran BBM subsidi diperkirakan menembus angka Rp 160 triliun sampai akhir 2011. Dengan begitu pemerintah harus menambah anggaran hingga Rp 30 triliun karena dalam APBN-P 2011 subsidi BBM dipatok Rp 129,7 triliun.

Meski telah disosialisasikan lewat berbagai media dan studi pendahuluan yang dilakukan tim UI, ITB dan UGM yang memakan biaya yang relatif besar, ternyata tindak lanjutnya tidak ada. Bahkan tampaknya kenaikan harga minyak 2012 tidak dimungkinkan karena terkait dengan persiapan Pemilu 2014.

Kemudian alternatif yang dikemukakan Tim PengkajiPembatasan BBM Bersubsidi dengan memakai asumsi tiap kenaikan harga minyak US$1 akan menambah defisit APBN Rp 0,8 triliun. Ada tiga opsi yang dikemukan tim ini untuk melakukan pemecahan masalah kenaikan harga minyak dunia di atas batas psikologis 100 dolar per barel, yang mengakibatkan kenaikan beban subsidi .

Pertama; menaikkan harga premium Rp 500 per liter dari Rp 4.500 menjadi Rp 5.000, namun angkutan umum diberi jaminan kembalian (cash back) sehingga tarif angkutan umum tidak naik. Kedua; harga Pertamax dibatasi maksimal Rp 8.000 per liter. Ketiga; menjatah konsumsi BBM dengan sistem kendali.

Lantas kebijakan yang diambil pemerintah lebih berdasarkan kepentingan politis, bukan kepentingan rakyat banyak. Padahal, dalam situasi yang makin membebani anggaran pembangunan, Bank Dunia menyarankan untuk menaikkan BBM Rp 1.000 atau secara bertahap Rp 500/ liter. Saran ini sebenarnya sudah dikemukakan oleh Tim Pengkajian BBM Bersubsidi dengan opsi lebih rinci. Pertanyaannya, kenapa pemerintah sekarang tidak berani menaikkan harga BBM, malah memilih opsi kebijakan pembatasan BBM yang dalam kenyataannya “memaksa” rakyat berpindah konsumsi ke Pertamax?

Idealnya, pemerintah sejatinya melakukan langkah penyesuaian harga. Memang dampak kenaikan harga akan memacu inflasi, tetapi subsidi yang terkurangi kiranya dapat digunakan membangun infrastruktur yang tertinggal dari negara lain. Akibatnya, peluang Indonesia menerima limpahandana asing (foreign direct investment) berkurang karena buruknya kondisi infrastruktur, terlebih lagi kecepatan dan transparansi layanan perizinan kalah dari negara lain.

Sudah saatnya pemerintah dalam memutuskan harga BBM publik memakai prinsip pengelolaan yang transparan dan akuntabel sehingga harga yang ditetapkan lebih menguntungkan masyarakat banyak. Jangan sampai kebijakan pembatasan BBM akhirnya akan membuat resah jutaan masyarakat menengah ke bawah yang merasa “dipaksa” menggunakan BBM lebih mahal, sementara tingkat daya beli masih rendah.