Pemerintah Trump memperluas larangan laptop yang telah berlaku saat ini terhadap semua penerbangan internasional ke dan dari Amerika Serikat (AS).

Sekretaris Keamanan Dalam Negeri John Kelly mengatakan bahwa maskapai penerbagan menghadapi "ancaman canggih" dari para teroris yang berusaha menjatuhkan penerbangan AS, meskipun dia menegaskan bahwa keputusan akhir untuk memperluas larangan tersebut belum dilakukan. "Itu benar-benar hal yang membuat mereka terobsesi, para teroris: gagasan untuk menjatuhkan pesawat terbang, terutama jika itu adalah kapal induk AS, terutama jika pesawat itu dipenuhi warga AS," katanya.

Larangan elektronik yang diterapkan pada bulan Maret tersebut berlaku untuk penerbangan AS yang memiliki rute penerbangan ke delapan negara mayoritas Muslim. Larangan tersebut melarang penumpang membawa perangkat yang "lebih besar dari smartphone" sebagai barang bawaan. Hal itu dilakukan untuk memperkecil potensi teror bom dalam pesawat.  Inggris telah mengeluarkan larangan serupa yang mencakup penerbangan dari enam negara.

Pejabat Amerika baru-baru ini bertemu dengan para pemimpin Eropa untuk membahas perluasan pembatasan perjalanan dalam penerbangan antara AS dan Uni Eropa.

Perluasan yang diusulkan tersebut dilaporkan masih dirahasiakan, meskipun para pejabat mengatakan akan ada "tindakan lain". Pekan lalu, Politico melaporkan bahwa maskapai AS masih bersiap untuk memperluas larangan terbang ke Eropa dan kemungkinan ke wilayah lainnya.

Perluasan yang diusulkan ke Eropa tersebut menuai kritik dari International Air Transport Association (IATA), yang pekan lalu mengatakan bahwa larangan tersebut akan menelan biaya tambahan 1,1 miliar dolar AS per tahun.

Direktur Jenderal IATA Alexandre de Juniac baru-baru ini meminta pejabat untuk mempertimbangkan "tindakan alternatif," termasuk alat deteksi bom yang lebih baik. Dan AS nantinya akan mengandalkan "teknologi baru" untuk memperbaiki pemindai barang elektronik.

Dan dilaporkan bahwa setidaknya empat perusahaan yang memproduksi mesin skrining sedang mengerjakan alat pemindai yang lebih canggih untuk mendeteksi bahan peledak. Jika alat pemindai tersebut digunakan, perusahaan mengatakan bahwa penumpang tidak perlu mengeluarkan barang elektronik dan cairan dari tas mereka selama proses skrining berlangsung, demikian The Verge.

Sementara itu, di Indonesia sendiri melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan, tidak ada larangan bagi penumpang untuk membawa barang elektronik seperti laptop atau ponsel ke kabin pesawat.

Hanya saja, dijelaskan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Agus Santoso, bahwa barang-barang elektronik bisa dibawa di kabin pesawat. Namun demikian barang elektronik yang akan dibawa penumpang ke dalam pesawat terbang harus diperiksa dengan ketat. Pemeriksaan terhadap barang elektronik tersebut harus sudah dilakukan di dalam bandara sebelum penumpang naik ke dalam pesawat.

Agus menegaskan, keamanan penerbangan tak bisa dipisahkan dengan keselamatan penerbangan. Untuk itu, pengamanan terhadap barang-barang yang berpotensi dapat menganggu keselamatan penerbangan harus diperketat, termasuk barang elektronik yang akan dibawa ke dalam kabin pesawat.

Namun sampai saat ini, menurut Agus, Pemerintah Indonesia belum memiliki aturan mengenai larangan membawa laptop dan barang elektronik yang lebih besar dari telepon genggam (handphone) ke dalam kabin pesawat.  "Untuk saat ini barang-barang elektronik tersebut boleh dibawa ke kabin namun harus dikeluarkan dari tas dan diperiksa melalui mesin X-Ray," ujarnya.

Untuk itu, dia menghimbau pengguna pesawat jangan kaget kalau di bandara pemeriksaannya akan lebih ketat. Ini untuk keselamatan dan keamanan kita bersama.

Untuk itu, Kemenhub mengimbau masyarakat yang menggunakan jasa angkutan udara agar mengusahakan untuk tiba di bandara jauh lebih awal, karena kemungkinan pemeriksaan tersebut akan sedikit memakan waktu sehingga terjadi antrean. "Jadi di sini tidak ada larangan membawa laptop atau barang elektronik lainnya ke kabin pesawat, hanya pemeriksaannya yang diperketat,"  tandasnya.