Defisit Tak Tercapai Pengaruhi Pertumbuhan

NERACA

Jakarta--- Rendahnya realisasi defisit APBN-P 2011 tentu sangat disayangkan. Masalahnya, defisit dipatok 1,7%. Namun kenyataannya hanya mencapai 1,27%. Penyebabnya tidak lain adalajh realisasi penyerapan anggaran yang tidak maksimal, hanya sebesar Rp1.289,6 triliun atau 97,6% dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.320,8 triliun. "Kemampuan birokrasi untuk merealisasikan anggaran masih kurang maksimal karena adanya aturan-aturan birokrasi yang menghambat," kata ekonom Unika Atmajaya, A Prasetyantoko kepada wartawan di Jakarta,4/1

Namun Prasetyantoko mengaku tidak terkejut dengan rendahnya serapan. Karena melihat proses pencairan anggaran yang rendah mulai triwulan I-III. Salah satu yang menjadi faktor penghambat realisasi anggaran adalah proses pengadaan (procurement) barang dan jasa yang rumit. Sehingga membuat proses pencairan anggaran tertunda. Dia menyarankan agar prosedur pengadaan barang diperbaiki di 2012.

Terkait penggunaan Silpa untuk pembangunan infrastruktur, Prasetyantoko mengatakan rencana ini sudah cukup baik. "Sebab kita masih butuh banyak dana untuk pembangunan infrastruktur. Terlebih, belanja infrastruktur bisa menajdi stimulus dari pemerintah kepada masyarakat sehingga bisa memperluas lapangan kerja,” paparnya

Sementara itu, Deputi bidang ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas Prasetijono Widjojo mengatakan, salah satu langkah yang harus disiapkan saat ini adalah menajamkan peran APBN. “Karena APBN bisa sebagai salah satu upaya menjaga ekonomi nasional dari hantaman krisis ekonomi dunia. Penajaman penggunaan APBN agar pengeluaran anggaran Negara dapat lebih efektiff dan efisien,” ungkapnya

Menurut Prasetijono, penggunaan Silpa untuk infrastruktur tentu akan memberikan dampak yang cukup significant terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga membawa dampak optimum pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. “Proses penyerapan anggaran juga perlu diperlancar agar manfaatnya bisa dirasakan langsung dalam mendukung kinerja perekonomian dalam negeri,”terangnya.

Sedangkan ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latif Adam menambahkan penyerapan anggaran yang rendah dan minimnya target defisit anggaran yang terus meleset dari perkiraan, maka membuat potensi pertumbuhan ekonomi bisa berkurang. “Anggaran negara menjadi salah satu stimulus yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Jika peran APBN tidak maksimal, laju pertumbuhan juga kurang maksimal,” jelasnya.

Lebih lanjut Latif menyebutkan, jika penyerapan anggaran maksimal dan defisit bisa sesuai target, peluang pertumbuhan ekonomi tumbuh lebih tinggi dari 6,5% sangat terbuka. "Karena masalah lambatnya penyerapan anggaran, pertumbuhan ekonomi riil selalu menjauh dari tingkat ekonomi potensialnya," cetusnya

Rendahnya defisit anggarn otomatis mendorong Saldo Anggaran Lebih (SAL) semakin membesar. Rencananya, pemerintah akan mengalokasikan sisa anggaran ini ke belanja infrastruktur. Rencana tersebut diapresiasi. **cahyo

BERITA TERKAIT

Tak Kenal Lelah Melawan Kampanye Hitam

Entah sampai kapan kampanye hitam yang dilontarkan sejumlah negara barat terhadap minyak kelapa sawit mentah (CPO) Indonesia dilontarkan akan berakhir,…

Menggenjot Pembangunan Tetapi Defisit Insinyur

      NERACA   Padang – Indonesia sedang gencar mengejar ketertinggalan dalam hal pembangunan infrastruktur, maka dari itu pemerintah…

Pacu Pertumbuhan Ritel Modern - CSAP Buka Mitra10 Ke-29 di Bitung, Banten

NERACA Jakarta –Di bulan terakhir tahun 2018 ini, ekspansi bisnis PT Catur Sentosa Adiprana Tbk (CSAP) makin angresif. Perusahaan distribusi…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Manfaatkan Zakat untuk Pembangunan

      NERACA   Jakarta - Forum Zakat Dunia mengajak kepada semua negara anggotanya untuk mengadopsi zakat sebagai instrumen…

Pemerintah Perlu Atasi Alih Fungsi Capai Swasembada

  NERACA   Jakarta - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai pemerintah perlu benar-benar mengatasi alih fungsi lahan guna…

Data Penyusutan Lahan Sawah Diragukan

      NERACA   Jakarta - Kalangan Pengamat Pertanian mengomentari peringatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional…