NERACA

Jakarta – Berkembangnya financial technology (fintech) telah memberikan banyak manfaat khususnya untuk penyaluran kredit. Menurut Pengamat ekonomi Dr James Adam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mendorong penyaluran Kredit oleh pemerintah melalui Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau Fintech Peer to Peer Lending memberikan banyak manfaat. "Ini akan mempermudah proses dan mempercepat pelayanan dari debitur kepada kreditur yang menginginkan pelayanan yang cepat, mudah dan murah dalam melakukan transaksi," katanya, seperti dikutip Antara.

Mantan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW) Kupang ini mengatakan hal itu terkait berbagai upaya pemerintah agar perbankan lebih mempermudah pemberian kredit kepada para kreditur dengan berbagai status sosial ekonomi. OJK sangat mendorong penyaluran KUR melalui fintech lending, dan saat ini sedang aktif menjalin komunikasi dengan pemerintah dalam hal ini Kemenko Perekonomian.

"Tentu harapannya pemerintah juga memiliki pemahaman yang sama, agar inklusi keuangan dapat tercapai dan stabilitas sistem keuangan nasional juga tetap terjaga," kata peneliti eksekutif senior dari Tim Pengembangan Sektor Pasar Keuangan OJK) Hendrikus Passagi di Jakarta, Rabu (24/5). Menurut Hendrikus, fintech lending merupakan layanan yang sarat dengan peran teknologi dan informasi (IT). Hal tersebut yang membuat fintech mampu memberi layanan pinjaman tanpa kolateral atau jaminan barang, sebagaimana dipersyaratkan di perbankan, perusahaan pembiayaan dan perusahaan gadai.

Menurut James Adam, terobosan seperti itu katanya harus tersosialisasi di masyarakat agar diketahui dan diakses debitur ketika akan meminjam uang untuk pengembangan usahanya. Sebab menurut dia, banyak upaya dan terobosan dari pemerintah yang telah dilakukan, namun namun sebagiannya masih belum masif disosialisasikan, sehingga tujuannya belum maksimal.

"Memang harus diakui, bahwa disisi lain, banyak calon kreditur yang masih enggan mensejajarkan pemahamannya dengan kecepatan teknologi di bidang keuangan yang cukup pesat akhir-akhir ini, namun harus tetap dimasyarakatkan agar dari waktu ke waktu diketahui dan diaplikasikan," katanya. Anggota IFAD (International Fund for Agricultural Development) untuk program pemberdayaan masyarakat pesisir NTT itu mengakui bahwa kredit perbankan untuk sektor usaha maritim dan perikanan masih terbilang rendah. "Penyaluran kredit maritim dan perikanan secara nasional baru ebesar Rp61,9 triliun hingga Mei 2017 atau setara dengan 1,24 persen dari target penyaluran kredit perbankan tahun ini sebesar Rp4,995 triliun," katanya.

Guna menggenjot kredit sektor tersebut, OJK menggandenng Kementerian Kelautan dan Perikanan membuat program Jangkau, Sinergi dan Guideliner). "Ini bertujuan memudah penyaluran pembiayaan atau kredit untuk nelayan hanya saja baru 47 dari 118 bank yang berminat terlibat, karena umumnya pihak Bank beranggapan sektor maritim dan kelauatan risiko tinggi," katanya.

Otoritas Jasa Keuangan mengatakan hingga 23 Mei 2017 atau lima pekan sebelum tenggat waktu pendaftaran, baru tiga perusahaan "financial technology" bidang pinjam meminjam langsung (peer to peer lending) yang diterima sebagai yang terdaftar di regulator. "Sedangkan yang masih proses 25 perusahaan, yang sudah dapat pendaftaran tiga perusahaan," kata Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan OJK Tuahta Aloysius Saragih.

Salah satu syarat dalam pendaftaran yaitu minimal permodalan perusahaan "Fintech" sebesar Rp1 miliar. Kemudian modal tersebut harus ditambahkan menjadi Rp2,5 miliar apabila ingin mengajukan izin. Peraturan tersebut tercantum dalam POJK Nomor 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang diterbitkan pada 29 Desember 2016.