NERACA

Jakarta - Penangkapan oknum auditor utama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menjadi tamparan telak bagi lembaga auditor negara. Apalagi, operasi tangkap tangan (OTT) terhadap auditor BPK terkait pengurusan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT). Tak ayal, pristiwa tersebut membuktikan gambaran jelas bagi publik adanya dugaan praktek jual beli predikat WTP.

Menanggapi hal tersebut, Anggota I BPK, Agung Firman berusaha meyakinkan semua pihak bahwa opini atas laporan keuangan terhadap pemerintah pusat maupun daerah sudah melalui sistem yang teruji. “Sampai saat ini kami punya keyakinan seluruh opini yang diberikan kepada kementerian/lembaga atau pemda, khususnya pada LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat), sudah melalui sistem ketat dan sistem tersebut teruji. Jadi kalau kami sampaikan WTP, itu benar WTP," ujarnya di Jakarta, Senin (29/5).

Agung menjelaskan, pemeriksaan keuangan hingga pemberian opini oleh BPK prosesnya cukup panjang, mulai dari perencanaan, pengumpulan bukti, pengujian, klarifikasi, diskusi hingga proses penyusunan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan rencana aksi (action plan). Selain itu, di dalamnya juga terdapat jaminan kualitas (quality assurance) dan quality control (kontral kualitas) untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan.

Pemeriksaan tersebut juga melibatkan banyak pihak dalam struktural BPK, mulai dari anggota tim pemeriksa, kepala auditorat, hingga pimpinan BPK. Agung mengapresiasi upaya pemerintah pusat sehingga berhasil memperoleh opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016, setelah dalam 12 tahun sebelumnya hanya meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Dia juga menyayangkan apabila ada pihak yang ingin mendegradasi opini tersebut dan menganggap hal itu sebagai upaya deletigimasi terhadap presiden dan upaya-upaya yang telah dilakukannya.”Kami sangat sesalkan kalau ada orang mendegradasi opini tersebut sama dengan mendeletigimasikan presiden dan upaya-upayanya. Presiden dan wakil presiden sudah tunjukkan upaya yang signifikan buat negara ini lebih akuntabel," ujar Agung.

Sebelumnya, pada Sidang Paripurna DPR pertengahan Mei lalu, BPK memberikan opini WTP atas LKPP tahun 2016. Opini WTP atas LKPP Tahun 2016 tersebut merupakan yang pertama kali diperoleh pemerintah pusat setelah 12 tahun menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa LKPP sejak tahun 2004 Hasil pemeriksaan atas LKPP didasarkan pada hasil pemeriksaan atas 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Sebanyak 74 LKKL atau 84% memperoleh opini WTP.

Namun sepekan setelah pemberian opini WTP tersebut, KPK melakukan operasi tangkat tangan terhadap dua auditor BPK di Kantor Pusat BPK, yang diduga disuap terkait dengan pemberian opini WTP untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT). Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Yenny Sucipto pernah bilang, tertangkapnya auditor BPK oleh KPK membuktikan adanya jual beli hasil audit WTP dalam BPK dan ini menjadi pukulan telak dan menuntut dilakukannya reformasi total BPK.”Kasus OTT auditor BPK oleh KPK, Ini memecahkan mitos bahwa memang benar ada jual beli WTP. Ataupun permainan dalam proses audit keuangan negara,”ungkapnya.

Yenny mengatakan, tidak hanya ditemukan dalam WTP, akan tetapi, Auditor BPK yang bermasalah juga terlihat dalam kasus lainnya. Kasus mega korupsi KTP elektronik, kata dia, juga ditemukan auditor yang mendapatkan aliran dana.

Disebutkan, beberapa kejadian penangkapan yang melibatkan auditor BPK harus dijadikan momentum reformasi di BPK dan karena itu, dirinya mendesak dilakukannya reformasi total di internal BPK. “Tahun depan akan dipilih enam anggota BPK. Revisi syarat anggota bukan parpol dan diseleksi KPK dan BPK menjadi harga mati,” tandasnya. Menurut dia, metodologi audit BPK harus diubah, outputnya bukan asal predikat WTP yang justru menjadi lahan basah korupsi. bani