Transportasi Umum Tantangan Pembatasan BBM - Inflasi Diperkirakan Aman

NERACA

Jakarta---Kebijakan pembatasan BBM bersubsidi dan agenda kenaikkan tariff dasar listrik (TDL) dikhawatirkan bisa mengerek inflasi. Namun banyak kalangan yakin target inflasi 5,2% -5,3% masih aman. Hanya saja semua itu tergantung dari kebijakan pemerintah mengoptimalkan transportasi umum. “Pembatasan BBM tidak akan berdampak besar ke inflasi kalau angkutan umum bisa diandalkan masyarakat. Tantangannya adalah bagaimana agar masyarakat dapat menyelenggarakan moda transportasi yang mudah, murah dan nyaman,” kata ekonom BNI Ryan Kiryanto kepada wartawan di Jakarta,4/1

Menurur Ryan, pembatasan BBM ini bisa berdampak significant terkait konsumsi BBM. Karena akan terjadi penghematan yang cukup besar. “Setidaknya masyarakat mau beralih dari kendaraan pribadi kepada transportasi umum," tegasnya

Lebih jauh kata Ryan, selain harus memenuhi kebutuhan masyarakat atas kebutuhan transportasi massal yang murah dan nyaman, pemerintah juga perlu melakukan operasi pasar agar harga-harga kebutuhan pokok masih terjaga dan tidak terkerek naik. “Dengan begitu masyarakat mau beralih dari kendaraan pribadi," tambahnya

Sementara itu, Pengamat Perminyakan Priagung mengatakan kebijakan pembatasan BBM yang akan dilakukan April 2012 dinilai karena pemerintah terlambat mengambil momen yang tepat dalam menaikkan harga BBM. Hal ini karena pemerintah serba ragu-ragu mengambil keputusan. "Sebetulnya (pembatasan karena) pemerintah tidak berani menaikkan harga BBM bersubsidi, karena sudah kehilangan momentum," ungkapnya

Menurut Priagung, pembatasan BBM bersubsidi ini dilakukan guna meminimalisir beban anggaran yang selama ini menumpuk akibat subsidi yang terus dilakukan oleh pemerintah. "Ini mungkin untuk mengurangi beban subsidi yang diterima pemerintah," tegasnya.

Ditempat terpisah, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menungkapkan tidak akan mengambil langkah menaikkan harga BBM bersubsidi untuk menekan anggaran subsidi di tengah tingginya harga minyak dunia. Opsi pembatasan konsumsi BBM subsidi lebih dipilih. "Tidak (dinaikkan harga BBM subsidi). Intinya sudah dilakukan dan diambil kesimpulan pembatasan penggunaan BBM yang dilakukan. Maka bisa kita siapkan," terangnya

Soal pembatasan konsumsi BBM subsidi, mulai April 2012 rencananya seluruh mobil pribadi di Jawa-Bali akan dilarang mengkonsumsi BBM subsidi. "Saat ini anda melihat sosialisasi dan persiapan berlangsung. Bagaimana Pertamina dan Kementerian ESDM saat ini tengah berupaya," imbuh Hatta.

Keputusan Presiden tentang pengaturan BBM subsidi akan segera keluar pekan ini. Aturan itu antara lain opsinya adalah pengaturan BBM bersubsidi untuk kendaraan pribadi ataupun tergantung dari cc kendaraannya.

Kementerian ESDM telah mengirimkan beberapa kajian mengenai pengaturan konsumsi BBM subsidi kepada Setneg pada Desember lalu, dalam kajian tersebut ada perubahan peraturan presiden tentang siapa yang berhak mendapatkan BBM subsidi. Perpres tersebut adalah Perpres No 55 Tahun 2005 dan Perpres No 9 Tahun 2006. ** cahyo

BERITA TERKAIT

Banggar DPR : Desa Siluman Puncak Gunung Es Permasalahan Dana Desa

  NERACA Jakarta - Munculnya kasus desa siluman dengan adanya transfer yang tidak wajar dari APBN ke desa-desa baru yang…

Kemenkeu Berharap Realisasi Belanja Membaik

    NERACA   Jakarta - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengharapkan realisasi belanja pemerintah yang sempat menurun di…

Ombudsman Temukan Maladministrasi Penyebab Blackout PLN

  NERACA   Jakarta - Ombudsman RI menyatakan ada maladministrasi yang menjadi penyebab listrik PLN padam total atau "blackout" pada…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Kualitas Beras Premium Bulog Diapresiasi

      NERACA   Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menilai bahwa produk…

Pemerintah Siapkan Website Tempat Mengadu Abdi Negara

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui 11 kementerian dan lembaga meluncurkan portal Aduan ASN, aduanasn.id, untuk melaporkan Aparatur…

PGE Kelola Energi Panas Bumi dengan Kapasitas 1.887 MW

    NERACA   Jakarta - PT Pertamina (Persero) melalui anak usaha sektor hulu Pertamina Geothermal Energy terus menggenjot produksi…