NERACA

Jakarta - Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) mengharapkan pemimpin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang baru mampu mendukung efisiensi industri bank perkreditan rakyat (BPR). Ketua Umum Perbarindo Joko Suyanto dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR di Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (24/5), mengatakan efisiensi industri BPR tersebut akan menguntungkan masyarakat terutama yang bersinggungan dengan UMKM.

"BPR menjadi bagian lembaga perbakan Indonesia yang bisa mengembangkan UMKM sehingga efisiensi industri BPR akan menguntungkan masyarakat. Mayoritas pengusaha adalah UMKM, sektor tersebut menjadi salah satu pilar dalam peta jalan pertumbuhan perbankan," kata Joko, yang juga Direktur Utama PT Sentra Modal Harmoni.

Untuk menciptakan efisiensi tersebut, Joko berpendapat pengawasan industri BPR oleh OJK perlu difasilitasi dengan organisasi yang baik di internal OJK. Selain itu, OJK juga dapat berperan sebagai fasilitator dalam pengembangan sumber daya manusia di BPR. "Kualitas bidang pengawasan perbankan kemudian menjadi aspek penting supaya tercipta pola pengawasan yang memadai, efektif, dan efisien," kata Joko.

Komisi XI DPR akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan calon-calon pemimpin OJK pada 5-8 Juni 2017 untuk memilih tujuh anggota dewan komisioner OJK. Kemudian, Presiden memiliki kewajiban mengangkat dan menetapkan tujuh anggota DK OJK periode 2017-2022 dalam 26 hari kerja hingga 18 Juli 2017. Dengan demikian, tujuh anggota DK OJK ini bisa dilantik oleh Mahkamah Agung pada 20 Juli 2017.

Nama-nama 14 calon anggota DK OJK yang akan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan oleh DPR adalah Wimboh Santoso, Sigit Pramono, Agus Santoso, Riswinandi, Heru Kristiyana, Agusman, Nurhaida, Arif Baharudin, Edy Setiadi, Hoesen, Haryono Umar, Ahmad Hidayat, Tirta Segara, dan Firmanzah.

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Maryono, berpendapat OJK ke depan perlu mendukung kesetaraan regulasi yang menguntungkan industri perbankan dalam jangka panjang. "Kami ingin perbankan bisa ikut andil dalam pertumbuhan perekonomian nasional, sehingga pemimpin OJK nanti harus mumpuni," kata Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara tersebut.

Persatuan alias merger sejumlah bank prekreditan rakyat (BPR) dapat membawa manfaat tersendiri, misalnya efisiensi biaya operasional dan size-nya menjadi lebih besar. Sejauh ini, masih ada sekitar sepuluh BPR dengan aset kurang dari Rp1 miliar.

Kini jumlah bank perkreditan rakyat yang ada di Indonesia mencapai 1.633 bank. Setiap tahun ada saja BPR yang dilikuidasi, meskipun jumlahnya tidak seberapa dibandingkan dengan keseluruhan populasi. Executive Vice President (EVP) Lembaga Penjamin Simpanan Poltak L. Tobing mengatakan, sampai dengan 7 Maret 2017 terdapat 79 bank yang dilikuidasi LPS terdiri dari satu bank umum, 73 BPR, dan lima BPR Syariah. Adapun dari 79 bank dalam likuidasi (BDL) sejumlah 63 di antaranya sudah menyelesaikan proses likuidasi.

“Bank-bank dalam likuidasi sejauh ini paling banyak berada di Provinsi Jawa Barat mencapai 20 bank diikuti Jabodetabek dan Banten 19 bank, kemudian Sumatra Barat 14 bank,” ucap Poltak. Guna merampingkan populasi BPR, LPS menyatakan, opsi merger bisa dilakukan. Jumlah bank perkreditan rakyat saat inipun sebetulnya hasil dari penggabungan sejumlah BPR dalam skala yang lebih kecil pada era 2007 – 2008.

Namun demikian, merger tidak begitu saja bisa dilakukan. “Bisa merger kalau kulturnya sama, bisnisnya serupa, dan sistemnya mirip. Yang pasti, untuk merger banyak yang harus dipelajari dari masing-masing bank,” tutur Poltak.