Masih lekat dibenak kita beberapa hari belakangan publik digegerkan dengan adanya serangan virus WannaCry . Untuk itu, pemerintah dituntut perlu untuk benar-benar membangun sistem yang mampu menangkal serangan siber pada masa mendatang agar berbagai perangkat penting di Indonesia mulai dari sektor pertahanan hingga perbankan dapat tetap dioperasikan dengan aman. "Kita perlu membangun suatu sistem siber yang bisa menangkal serangan-serangan siber terhadap objek vital," kata anggota Komisi I DPR RI Nurdin Tampubolon.

Politikus Partai Hanura itu juga mengingatkan bahwa serangan di dunia maya bisa melumpuhkan sistem strategis sehingga penanganannya juga harus benar-benar khusus dan komprehensif.

Dia mengemukakan, terkait wacana pembentukan lembaga khusus yang menangani serangan siber, disarankan agar ke depannya badan tersebut berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR Donny Imam Priambodo, dalam mengadapi serangan virus siber  yang utama adalah bagaimana teknologi informasi (TI) pada objek vital baik pemerintah maupun swasta bisa diamankan. Dengan munculnya Serangan siber ini, maka adalah menjadi keharusan Menkominfo mulai memikirkan tentang sistem keamanan pada interkoneksi jaringan internet maupun interkoneksi jaringan Wide Area Network (WAN) yang ada di instansi instansi vital.

Menurut Donny, pemerintah juga harus memikirkan bagaimana Indonesia mulai mengenalkan sistem operasi lokal, tidak bergantung pada sistem operasi buatan luar. "Anak bangsa banyak yang mumpuni dalam bidang perangkat lunak. Sehingga dengan sistem operasi buatan sendiri lebih bisa tahan terhadap serangan virus dari luar," kata Donny.

Terkait langkah Kemenkominfo, Donny melihat bahwa Menkominfo sudah memberikan peringatan dini melalui broadcast message, namun dia menyarankan mulai memikirkan pertahanan serangan siber secara menyeluruh. Interkoneksi jaringan internet kita masih banyak gate, sehingga sulit bagi pemerintah atau otoritas yang berkaitan melakukan pemantauan. "Seharusnya pemerintah membangun pipa saluran utama satu pintu (one gate backbone) sehingga pemerintah bisa memonitor segala bentuk cyber attack yang mengancam sistem TI nasional," ujar politisi Nasdem ini.

Adanya wacana pembentukan Badan Cyber Nasional, menurut Donny itu gagasan yang bagus. Namun, lebih baik pemerintah meningkatkan infrastruktur jaringan, SDM ditingkatkan, serta aturan interkoneksi dari luar dibuat agar mudah dimonitor. Kalau sekarang interkoneksi dari luar sangat bebas, baik koneksi melalui therestrial maupun satelit bebas digunakan.

Ditegaskannya, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mandiri dalam membuat sistem operasi sehingga tidak mudah dibobol dari luar, kita tidak tahu apakah sistem operasi yang kita pakai dari luar ini ada back door yang mudah dimasuki dan sengaja dibuat. "Bayangkan jika semua sudah memakai sistem operasi dari sebuah pabrikan lalu sudah masive dipakai dan mempengaruhi jalannya kehidupan sebuah negara, lalu seketika berhenti bersama-sama, apakah itu tidak membuat negara kacau balau. Ini yang harus dipikirkan,"  tuturnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Lembaga Riset CISSReC, Pratama Persadha menegaskan perlunya pembentukan Badan Siber Nasional. "Indonesia bisa melihat bagaimana mitigasi negara-negara yang sudah memiliki badan siber. Karena itu, keberadaan Badan Siber Nasional harus segera direalisasikan, karena peristiwa serangan siber yang masif semakin sering terjadi dewasa ini," kata Pratama Persadha.

Pratama mengatakan, serangan teror siber ini seharusnya bisa membuka mata pemerintah dan masyarakat Indonesia betapa rentannya keamanan di wilayah siber. Tidak hanya rumah sakit, perusahaan dan institusi pemerintah juga banyak yang terkena malware ganas ini. Ia menilai, keamanan siber di Indonesia masih sangat lemah.

Menurut Pratama, banyak institusi pemerintah atau layanan publik hanya membuat jaringan atau sistem informasi, tapi melupakan aspek keamanan. Padahal, keamanan di dunia siber sangat penting. Orang yang tidak perduli terhadap pengamanan inilah yang rentan terkena malware berbahaya. "Kami dari awal sudah meminta kepada pemerintah bahwa sudah saatnya sebenarnya kita punya badan siber. Karena tidak ada yang melindungi atau bertanggung jawab terhadap hal-hal seperti ini," ujar Pratama.

Secara umum, Pratama menandaskan, Badan Siber Nasional inilah yang bertugas menjaga kedaulatan wilayah siber Indonesia dan melindungi privasi siber masyarakat Indonesia ketika mereka berada di dunia maya. "Banyak tugasnya, cuma pemerintah masih galau. Belum siap," tandasnya.