NERACA

Jakarta-Meskipun Indonesia sudah mengantungi predikat investment grade atau kelayakan investasi dari lembaga rating internasional Standard and Poor’s (S&P), rupanya tidak membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berpuas diri. Pasalnya, fakta dilapangan masih saja ditemukan beberapa kebijakan yang dirasakan menghambat investasi di dalam negeri.

Menurut Presiden Joko Widodo, para menteri dan termasuk pemerintah daerah untuk tetap meningkatkan kinerja dan termasuk mengatasi hal-hal yang mengganggu aktivitas investor di dalam negeri.”Saya lihat masih banyak sekali hal-hal kecil yang sebabkan investor kecewa,"ujarnya saat membuka rapat kabinet terbatas di Istana Kepresidenan, Bogor, Senin (22/5).

Jokowi mencontohkan, ada beberapa proyek yang disepakati antara pemerintah dengan investor asing. Akan tetapi hingga sekarang proyek tersebut justru mangkrak dan membuat investor kecewa. Kemudian masalah keputusan di bidang perizinan, yang sebetulnya juga hal-hal yang tidak fundamental, tetapi karena tidak dimonitor, tidak diikuti secara detail sehingga itu lolos dari pengawasan dan menyebabkan kekecewaan dari investor.

Jokowi meminta kepada menteri agar persoalan tersebut tidak lagi terulang. Caranya adalah diperhatikan dengan sangat rinci. Bila tidak, maka sulit untuk mendapatkan kembali kepercayaan investor.”Peluang-peluang seperti ini tidak datang 2 kali apalagi 3 kali. Kesiapan kita dalam melayani kecepatan-kecepatan dalam melayani investasi yang masuk harus terintegrasi. Diikuti satu persatu secara detail. jangan sampai yang justru sudah masuk, tinggal pelaksanaan tidak percaya lagi karena penanganan akhir kita yang tidak baik,”tegasnya.

Sementara Kementerian Keuangan masih mempertimbangkan waktu penerbitan surat utang atau Surat Berharga Negara (SBN) meski Indonesia telah mendapat rating layak investasi (investment grade) dari Standard and Poor’s (S&P)”Nanti pada bulan yang baik. Tidak (di Juni ini). Masih menunggu tanggal baik. Tunggu saja,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR), Robert Pakpahan.

Kendati demikian, Robert memang melihat bahwa pemberian rating layak investasi dari S&P pada pekan lalu bisa meningkatkan gairah investor untuk menanamkan investasi di Tanah Air. Apalagi, sebelumnya, Indonesia juga telah mendapat rating kelayakan investasi dari dua lembaga pemeringkat lainnya, yaitu Moody’s dan Fitch.

Senada dengan Robert, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang P.S Brodjonegoro menilai, kenaikan rating layak investasi bagi Indonesia bisa dimanfaatkan pemerintah untuk mencari suntikan dana segar dari pasar uang internasional melalui penerbitan surat utang. Pasalnya, dengan modal layak investasi dari S&P, Moody’s, dan Fitch, Indonesia bisa menawarkan surat berharga dengan imbal hasil yang lebih rendah.

Dimana harga yang lebih rendah tersebut diyakini mampu mengurangi beban pemerintah dalam membayar bunga imbal hasil lebih murah kepada investor. “Jadi harapannya dengan S&P sudah investment grade, cost of fund (biaya dana) nya akan lebih turun lagi, jadi ini bisa membuat surat utang kita lebih kompetitif dan yang paling penting cost of fund-nya turun,”ujarnya.

Sebelumnya, lembaga pemeringkat internasional Standard and Poor's (S&P) pada pekan lalu menaikkan peringkat surat utang Indonesia menjadi layak investasi dengan tingkat BBB- dari sebelumnya BB+, dan berprospek stabil. Pencapaian layak investasi ini menunjukkan adanya kepercayaan yang tinggi dari dunia internasional kepada perekonomian Indonesia, sehingga mampu menurunkan biaya utang pemerintah agar lebih efisien dan memberikan ruang fiskal lebih besar.

S&P menaikkan peringkat Indonesia karena sejumlah indikator perekonomian hingga proyeksi ekonomi Indonesia masa mendatang. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang baik juga menjadi salah satu faktor penyebab Indonesia naik peringkat. Lembaga pemeringkat lainnya, seperti Fitch telah memberikan rating BBB- (investment grade) kepada Indonesia pada 21 Desember 2016. Sedangkan Moody's memberikan rating Baa3 (investment grade) untuk Indonesia pada 8 Februari 2017. bani