AAMI Tolak Oso Dapat Bhineka Tunggal Ika Awards

AAMI Tolak Oso Dapat Bhineka Tunggal Ika Awards

NERACA

Jakarta - Aliansi Advokat Muda Indonesia (AAMI) menyatakan menolak dengan tegas pemberian penghargaan Bhineka Tunggal Ika kepada Ketua DPD RI, Osman Sapta Odang. Untuk itu aliansi meminta kepada Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) dan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara selaku penyelenggara untuk membatalkan rencana pemberian penghargaan tersebut."Tentunya sangat beralasan bagi kami, sebab Oesman Sapta sesungguhnya telah mencederai jiwa Pancasila yang menjadi landasan kebangkitan nasional," kata Ketua AAMI, Rizky Sianipar saat menggelar aksi di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Minggu (21/5).

Menurut Rizky sebuah penghargaan semestinya menjadi pengakuan atas kinerja, jasa, perjuangan, serta pengabdian, juga ketekunan seseorang dalam sebuah bidang. Begitu jug penghargaan janganlah diberikan kepada seseorang yang justru melakukan tindakan tak beretika, dan menciptakan perpecahan di dalam sebuah lembaga tinggi negara."Kami menganggap, penghargaan tersebut melecehkan rasa keadilan publik, dan justru akan meruntuhkan makna dari penghargaan itu sendiri," katanya.

Pernyataan Rizky itu merujuk pada proses pemilihan hingga pelantikan Oso sebagai Ketua DPD Periode 2017-2019 yang ada motif kecurangan. Wakil Ketua Mahkamah Agung, Suwardi yang mengambil sumpah Oso juga telah dilaporkan ke Komisi Yudisial atas dugaan melakukan pelanggaran kode etik. Kasus ini sedang dalam tahap analisis di tingkat panel."Sila ke empat Pancasila dengan terang telah menyebutkan dan mengajarkan kepada kita tentang bagaimana sebuah keputusan diambil, tentang bagaimana mencari jalan terbaik yang mana tidak boleh bertentangan dengan hukum dan terlebih melanggar etik bangsa kita," ujar Rizky.

Bentuk penolakan yang dilakukan oleh AAMI terhadap Oso dilakukan dengan menggelar aksi serta dengan membacakan 'surat cinta' yang ditujukan kepada tokoh penerima penghargaan tersebut, di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Sambil mengenakan toga, para advokat muda membacakan surat secara bergantian.

Pesan dari surat cinta tersebut mengimbau kepada tokoh penerima penghargaan untuk tidak hadir dalam acara penganugerahan, yang rencananya akan berlangsung di wisma Antara, Senin, 22 Mei 2017. Acara ini diadakan dalam rangkaian peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-109."Hari Kebangkitan Nasional harus kita rayakan dengan mengukuhkan kembali patriotisme kita," tandas Sekjen AAMI, Sabar Daniel Hutahaean.

Sabar mengatakan Harkitnas ini harus dijadikan sebagai momentum untuk menghormati semangat para pendiri bangsa yang telah berjuang mempertahankan kemerdekaan demi membangun sebuah bangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika dengan Pancasila sebagai landasannya."Namun sungguh kami kecewa penghargaan Bhineka Tungga Ika ini justru diberikan kepada Oesman Sapta yang notabene tidak sejalan dengan semangat Pancasila," tukas Sabar.

Adapun tokoh yang akan diberikan penghargaan antara lain, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala BIN Budi Gunawan, Ketua PB NU Said Aqil Siradj, Ketua GP Ansor Yaqut Cholil Quomas, Sinta Wahid, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, Buya Ahmad Syafii Maarif, dan Romo Franz Magnis Suseno. Mohar/Rin

 

BERITA TERKAIT

Hadi: Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Sebatas Penegakan Hukum

NERACA Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Hadi Tjahjanto menyebut kerja satuan tugas (satgas)…

Kompolnas Ungkap Progres Baru Penanganan Kasus Firli Bahuri

NERACA Jakarta - Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Yusuf Warsyim mengungkap akan ada progres/kemajuan baru dalam penanganan perkara/kasus dugaan pemerasan oleh…

Kejaksaan Agung Lembaga Penegakan Hukum Paling Dipercaya

NERACA Jakarta - Hasil jajak pendapat terbaru Indikator Politik Indonesia April 2024, kembali menempatkan Kejaksaan Agung sebagai lembaga hukum paling…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Hadi: Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Sebatas Penegakan Hukum

NERACA Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Hadi Tjahjanto menyebut kerja satuan tugas (satgas)…

Kompolnas Ungkap Progres Baru Penanganan Kasus Firli Bahuri

NERACA Jakarta - Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Yusuf Warsyim mengungkap akan ada progres/kemajuan baru dalam penanganan perkara/kasus dugaan pemerasan oleh…

Kejaksaan Agung Lembaga Penegakan Hukum Paling Dipercaya

NERACA Jakarta - Hasil jajak pendapat terbaru Indikator Politik Indonesia April 2024, kembali menempatkan Kejaksaan Agung sebagai lembaga hukum paling…