Dunia Perikanan Nasional Masih 'Amburadul'

Dunia Perikanan Nasional Masih ‘Amburadul’

NERACA

Jakarta - Potensi sektor kelautan dan perikanan Indonesia amatlah besar. Wajar, karena sebanyak dua pertiga wilayah negara Indonesia adalah laut. Bahkan, Tapi, potensi besar itu belum dimanfaatkan dengan baik. Buktinya, di dunia, Indonesia kalah jauh ekspor perikanan dibanding Vietnam. Dimana Vietnam nomor dua, Indonesia nomor tujuh. Padahal, laut dan potensi perikanan kita sangat luas dibanding Vietnam. Kontribusi sektor tersebut pun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih di bawah 30%.

Di mata anggota DPR RI yang juga Ketua Umum Induk Koperasi Perikanan Indonesia (IKPI) Ono Surono, saat ini dunia perikanan dihadapkan pada situasi yang ‘amburadul’. Ono pun menunjuk kebijakan-kebijakan Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bertujuan mengerem seluruh industri perikanan. Sehingga, cenderung semua subsektor perikanan mengalami degradasi atau penurunan.

“Peran koperasi idealnya masuk pada wilayah produksi, distribusi, dan konsumsi, sekaligus penguatan kelembagaan nelayan atau pelaku usaha perikanan. Hanya saja, dukungan pemerintah belum mengarah ke sana. Misalnya, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) masih banyak yang mangkrak dan dikelola Dinas Perikanan setempat. Koperasi nelayan belum menjadi koperasi penyalur KUR, serta KKP lebih mendorong pelaku usaha untuk membentuk PT/CV daripada koperasi untuk memperbaiki masalah perizinan kapal. Koperasi perikanan yang bisa menjadi lembaga usaha nelayan adalah mereka yang diberi hak untuk mengelola koperasi,” ungkap Ono, Sabtu (20/5).

Ono mengakui bahwa masih ada beberapa kendala yang masih dihadapi koperasi perikanan dalam menuju industrialisasi sektor perikanan nasional. Diantaranya, SDM, regulasi yang belum mendukung koperasi dalam hal pengelolaan TPI, penyalur KUR, fasilisator program pemerintah dan pembiayaan. Bahkan, sebut Ono, 70% koperasi perikanan yang ada di Indonesia dalam keadaan tidak sehat.

Meski begitu, Ono menyebut sejumlah regulasi yang sudah berpihak ke koperasi. Seperti UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, sudah mewadahi peran koperasi dalam kelembagaan. Ono pun berharap keluarnya regulasi atau Peraturan Menteri Koperasi dan UKM tentang penguatan koperasi perikanan dan fasilitasi koperasi untuk akses pembiayaan, dan dilibatkannya koperasi perikanan sebagai penyalur KUR.

Sedangkan terkait Tempat Pelelangan Ikan atau TPI, Ono menyebut bahwa TPI harus menjadi core business koperasi perikanan. Selama ini, peran dan wewenang koperasi perikanan adalah melakukan penyelenggaraan dan pengelolaan TPI berdasarkan izin Bupati yang diatur oleh Perda.“Padahal, bila TPI dikelola koperasi, banyak memiliki keuntungan. Yaitu, PAD atau retribusi naik, pembinaan dan pengawasan terhadap nelayan berjalan baik. Dan sebagai pusat penangkapan SDM nelayan, harga ikan terkendali dengan baik yang mengarah pada keuntungan nelayan. Sedangkan bila dikelola Pemda, hanya hanya target PAD dan retribusi saja,” pungkas Ono. Mohar/Rin

BERITA TERKAIT

Organisasi Nirlaba Berkontribusi Bagi Pembangunan RI

NERACA Jakarta - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan, organisasi nirlaba (NGO) telah membuktikan kontribusi pentingnya bagi pembangunan…

Masyarakat Menerima Hasil Pemilu dengan Kondusif

NERACA Jakarta - Pengamat politik Arfianto Purbolaksono mengemukakan bahwa masyarakat menerima hasil Pemilihan Umum 2024 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum…

Demokrasi Adalah Jalan Capai Kebenaran

NERACA Semarang - Mantan Sekretaris Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah KH Hudallah Ridwan yang akrab disapa Gus Huda…

BERITA LAINNYA DI

Organisasi Nirlaba Berkontribusi Bagi Pembangunan RI

NERACA Jakarta - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan, organisasi nirlaba (NGO) telah membuktikan kontribusi pentingnya bagi pembangunan…

Masyarakat Menerima Hasil Pemilu dengan Kondusif

NERACA Jakarta - Pengamat politik Arfianto Purbolaksono mengemukakan bahwa masyarakat menerima hasil Pemilihan Umum 2024 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum…

Demokrasi Adalah Jalan Capai Kebenaran

NERACA Semarang - Mantan Sekretaris Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah KH Hudallah Ridwan yang akrab disapa Gus Huda…