Jakarta – Rencana penerbitan Keppres pembatasan BBM  mendapat komentar yang beragam dari sejumlah pengamat dan akademisi. Pakar energi Dr. Kurtubi menilai kebijakan pembatasan BBM bersubsidi yang akan dijalankan bulan April nanti, sangat berisiko jika “memaksakan” masyarakat agar beralih penggunaan ke Pertamax yang harganya dua kali lipat dari Premium saat ini.

NERACA

“Ini dapat menyebabkan inflasi, pertumbuhan ekonomi juga akan terganggu, Masalah lain yang akan timbul adalah keributan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) bila permintaan tinggi, sementara pasokan dibatasi akan menimbulkan antrean panjang. Akhirnya pasar gelap dan penggelembungan harga pun akan terjadi, ujar Kurtubi kepada Neraca, Selasa (3/1) . 

Dia mengatakan kebijakan membatasi BBM bersubsidi itu tidak tepat walau itu sudah ditetapkan oleh undang-undang, tapi pelaksanaannya tidak pernah mendukung rakyat, sehingga undang-undang hanya dijadikan alasan. kalau memang bisa menghemat anggaran subsidinya digunakan infrastruktur tidak masalah, kalau dipakai buat korupsi gimana? Kan tidak tepat, pemerintah harus lebih transparan kemana itu larinya anggaran subsidi kalau memang ingin mengurangi beban subsidi BBM

Upaya lain yang dikatakan Kurtubi dalam menurunkan beban BBM bersubsidi yaitu pemerintah menaikkan harga Premium paling tidak Rp1.000 dahulu. Kalau mau menghilangkan subsidi BBM ya bertahap jangan sekaligus seperti itu, dan ini butuh waktu lama tidak bisa dalam 1-2 tahun subsidi BBM hilang. Karena butuh adaptasi kalau caranya bertahap gitu kan, jadi tidak menimbulkan gejolak ekonomi. Bila sudah berjalan, konsumsi Premium akan jauh menurun subsidi pun akan jauh berkurang.

Kurtubi juga mengatakan pemerintah sebenarnya bisa melakukan konversi Premium dengan bahan bakar gas (BBG). Bajaj saja bisa, masa mobil pribadi tidak bisa, cuma memang membutuhkan waktu dan jangan subsidi premium dihilangkan.

Konversi BBG

Sebelumnya Menko Perekonomian Hatta Rajasa, mengatakan pemerintah memastikan menerapkan pembatasan BBM subsidi pada April 2012, dengan program konversi ke bahan bakar gas (BBG). Rencananya converter kita seharga Rp 15 juta akan dipasang untuk tiap kendaraan.

“Converter kit untuk angkutan umum akan dibagikan secara cuma-cuma, sedangkan kendaraan pribadi akan diberikan subsidi bunga,” katanya di Jakarta, kemarin.

Keputusan Presiden tentang pengaturan BBM bersubsidi disebut-sebut akan segera keluar pekan ini. Keppres itu a.l. mengatur BBM bersubsidi untuk kendaraan pribadi atau bergantung pada cc kendaraannya.

"Semoga Keppres itu sudah keluar dalam Minggu ini," ujar Dirjen Migas Evita Legowo di Kantor Menko Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta, kemarin.

Menurut Hatta, pada tahun ini target kita pada "Converter kit Rp 15 juta, rencananya akan disubsidi 100% untuk pemakai kendaraan umum. Dan Untuk pribadi digunakan melalui bunga,”.

Langkah ini diambil untuk menekan pemakaian BBM subsidi yang dianggarkan 40 juta kl pada 2012. Fokus pemasangan converter kit adalah untuk kendaraan angkutan umum, dengan harapan biaya operasional menjadi lebih rendah dan sebagian pemilik kendaraan rela menggunakan angkutan umum. Dan akan mengurangki kemacetan di Jakarta karena dengan dinaikkan harga BBM banyak masyarakat akan beralih ke angkutan umum
Turunkan Daya Beli

Mengenai dampak sosial ekonomi mengenai dampak pembatasan BBM pada bulan April 2012, Deputi Direktur Reforminer Romaidi, mengatakan jika pembatasan terjadi di wilayah Jabodetabek, maka akan menimbulkan inflasi 0,6% – 0,8 % dan apabila dampaknya meluas ke wilayah Jawa-Bali maka akan mengakibatkan inflasi 1,2 %.

Apabila dampaknya besar maka inflasinya akan besar pula, perhitungan inflasi dilakukan pemerintah di 40 kota di Indonesia dengan 400 items barang dan jasa. Jika infrastruktur sudah berjalan dengan baik maka masyarakat akan beradaptasi selama 1-2 bulan mengenai dampak pembatasan BBM ini. Hal ini bercermin terhadap pengalaman mengenai program minyak tanah ke LPG.

Dalam jangka pendek, dampak pembatasan BBM ini akan menurunkan daya beli masyarakat dalam pembelian BBM. Sekitar 85% dampaknya akan terserap di sektor di transportasi darat, aset pengeluaran yang banyak dari masyarakat.

Dampaknya dalam sektor sosial akan mengakibatkan masyarakat mendekati miskin menjadi miskin dikarenakan ditakutkan akan berdampak pada kebutuhan pokok masyarakat. Dalam hal ini, diperlukan keberanian oleh pemerintah dalam mengambil kebijakan dan meminimalisir kerugian di dalam masyarakat.

“Pemerintah harus menetapkan harga eceran tertinggi dalam harga bahan pokok, diperlukan jaminan dari pemerintah untuk jaminan bahan pokok yang tersedia dan tidak membebani masyarakat,” ujarnya. Dia mengingatkan, koordinasi diperlukan dari lintas sektoral pemerintah dalam mengatasi dampak buruk dalam pembatasan BBM nanti.

Secara terpisah, guru besar FE Univ. Brawijaya Prof Dr Ahmad Erani Yustika mengatakan pembatasan BBM tersebut akan mempunyai dampak besar. Implikasi  pertama, kebijakan itu akan menimbulkan banyak persoalan baru akibat disparitas harga yang tinggi antara BBM bersubsidi Rp 4.500 dan Pertamax Rp 6.900 per liter.

 Hal ini dipastikan  terjadi perpindahan besar-besaran masyarakat di wilayah perbatasan Jabodetabek ke luar wilayah untuk mencari BBM subsidi. ”Dampaknya, terjadi kelangkaan di daerah sekitar Jabodetabek yang memasok BBM subsidi,” ujar Erani.

Kedua, Dengan peralihan dari premium seharga Rp 4.500 ke Pertamax Rp 6.900 per liter, berarti ada kenaikan Rp 2.400 per liter yang harus ditanggung konsumen. Kenaikan biaya transportasi ini, tegas Erani,  otomatis akan mendorong kenaikan biaya produksi.

Dampak kenaikan biaya ini akan memunculkan efek bergulir luar biasa yang mengakibatkan daya beli masyarakat turun dan daya saing produk Indonesia melemah. Pemerintah harus ingat, tahun 2011 tahun tekanan tinggi terhadap inflasi. Dampaknya tidak sebanding dengan penghematan subsidi hanya Rp 3,8 triliun tersebut.

 Ketiga, pembatasan subsidi BBM untuk kendaraan roda empat di Jabodetabek berpotensi menimbulkan persoalan baru dan distorsi dalam pelaksanaannya.

Erani mengemukakan pembatasan subsidi BBM di Jabodetabek hanya akan mengurangi volume pemakaian BBM subsidi.

 Nilai penghematan yang diperoleh berkisar Rp 1,5 triliun. Namun, tak ada jaminan bahwa pengendara kendaraan pribadi roda empat tidak akan beralih ke sepeda motor. Sejumlah potensi penyimpangan juga berpeluang muncul, di antaranya kendaraan umum memanfaatkan pembelian BBM subsidi untuk dijual lagi. Kendaraan roda empat di wilayah perbatasan Jabodetabek berpotensi membeli BBM subsidi di luar Jabodetabek.

Erani menyarankan akan lebih baik kalau  pemerintah mengkaji opsi menaikkan harga BBM secara bertahap dan merata. Dengan kenaikan secara bertahap, pemerintah bisa fokus untuk mengalihkan subsidi dari komoditas menjadi subsidi untuk sistem jaminan sosial nasional bagi masyarakat miskin.

Pemerintah menilai pelaksanaan program pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) mulai April akan mendorong kenaikan laju inflasi sepanjang tahun ini. sahlan/mohar/novi/ahmad/iwan/agus