Pemerintah Jamin Stok dan Pasokan Bahan Pokok Tersebar Merata

NERACA

Jakarta - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita bersama Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti meluncurkan Gerakan Stabilisasi Pangan hari ini, Rabu (17/05) di Gudang Bulog Divre DKI Jakarta dan Banten di Kelapa Gading, Jakarta. Gerakan ini merupakan upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan dengan meyebar pasokan ke sejumlah pasar di seluruh Indonesia. Komoditi yang akan dijual dalam gerakan ini adalah beras (kualitas medium dan premium), gula, minyak goreng, daging beku, bawang merah dan bawang putih serta komoditi lokal lainnya.

Bulog sebagai penyedia stok pemerintah telah menyiapkan stok cukup untuk kebutuhan Gerakan Stabilitasi Pangan dengan total stok beras 2 juta ton lebih, gula 320.000 ton, daging beku 37.000 ton, minyak goreng 207.000 liter, bawang merah 60 ton, bawang putih 62 ton. Khusus untuk bawang merah dan bawang putih, pemerintah akan terus menambah stok melalui penyerapan dari produksi dalam negeri maupun impor.

Pada kesempatan tersebut Enggar juga menegaskan bahwa koordinasi yang dilakukan dengan Bulog tidak hanya dilakukan saat menjelang Ramadan saja. Enggar juga mengingatkan fungsi Bulog tidak hanya ketika harga naik, tapi juga ketika harga turun terlalu jauh yang sekiranya dapat merugikan petani atau pelaku usaha kecil lainnya di sektor pangan. "Saya berharap gerakan ini, stok maupun harga bahan pokok di pasar bisa stabil menjelang dan selama Ramadan dan Idul Fitri," ujar Enggar.

Enggar kembali menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau dan menindak tegas para mafia pangan yang masih ingin mempermainkan harga komoditas di pasar. “Pagi ini 184 ton penimbunan bawang putih digrebek langsung oleh Mentan bersama dengan Wakapolri untuk menangkap itu (penimbunan),” jelasnya. Enggar mengingatkan agar jangan ada lagi yang berani melakukan hal serupa karena dapat mengganggu stabilitas harga bahan pokok. Pemerintah akan mengambil langkah hukum dan sanksi berat seperti pencabutan izin dagang dan segel.

Mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah yang dilakukan dalam menjaga stabilitas harga ini, pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Ninasapti Triaswati menilai ini sebagai langkah yang positif. “Jika pemerintah punya aturan, memang harus ditegakkan,” tegasnya dalam mendukung langkah yang dilakukan pemerintah.

Disatu sisi, Pengamat Ekonomi dari IPB, Hermanto Siregar menilai penetapan HET yang direspon negatif oleh para produsen dan pabrik gula mestinya bukan jadi soal. Ia menilai, mestinya para produsen dan para pengusaha pabrik gula ini yang mestinya melakukan evaluasi kerja. Hermanto menilai penetapan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada gula membuat masyarakat lebih mudah dalam mengakses gula. Dari sisi produsen dan pabrik, ia menilai perlu adanya evaluasi mengenai efisiensi kerja. Sebab selama ini memang perlu ada peningkatan bagi efektifitas dan efisiensi pada pabrik gula.

"Saya kira, pemerintah harus mempertahankan kebijakan HET ini. Bagaimana industri kita mau punya daya saing kalau dengan HET saja mengeluh. Artinya kalau negara lain bisa dengan biaya produksi yang lebih murah, kita mestinya beruoaya ke arah itu bukan malah meminta HET nya dinaikin," ujar Hermanto saat dihubungi Republika.

BERITA TERKAIT

Bappenas: Indonesia Belum Siap Ekonomi Digital - AKIBAT JARINGAN INTERNET BELUM MERATA

Jakarta-Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Prof Dr. Bambang Brodjonegoro menilai Indonesia belum siap menghadapi era ekonomi digital. Pasalnya, infrastruktur penopang…

BEI Perpanjang Suspensi GREN dan TRUB

Lantaran belum melakukan pembayaran denda, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memperpanjang penghentian sementara perdagangan efek PT Evergreen Invesco Tbk (GREN)…

Bukalapak dan JNE Hadirkan Layanan JTR

Sebagai bentuk komitmen Bukalapak untuk terus berusaha memberikan layanan terbaik dan mengoptimalkan jasa layanan pengiriman barang besar yang dapat mempermudah dan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pengendalian Harga Mencegah PLN Bangkrut Akibat Harga Batubara

      NERACA   Jakarta - Sesuai prinsip berbagi keadilan Kabinet Kerja Joko Widodo, maka pengendalian harga batubara melalui…

Kemampuan Moneter Calon Gubernur BI Harus Teruji

      NERACA   Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati,…

Mendes Sebut Penyerapan Dana Desa Terus Meningkat

    NERACA   Semarang - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo menyebutkan penyerapan dana…