Pemerintah Berencana Kembali Lelang SUN

NERACA

Jakarta - Pemerintah akan melelang lima seri obligasi negara atau Surat Utang Negara (SUN) 23 Mei 2017, untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN. Keterangan tertulis Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, di Jakarta, Kamis (18/5), menyebutkan jumlah indikatif SUN yang dilelang sebesar Rp12 triliun dengan target maksimal yang dimenangkan Rp18 triliun.

Kelima seri obligasi itu adalah seri SPN03170825 (penerbitan baru) dengan pembayaran bunga secara diskonto dan jatuh tempo 25 Agustus 2017 serta seri SPN12180201 (penerbitan baru) dengan pembayaran bunga secara diskonto dan jatuh tempo 1 Februari 2018. Selain itu, seri FR0059 (penerbitan kembali) dengan tingkat bunga 7,0 persen dan jatuh tempo 15 Mei 2027, seri FR0074 (penerbitan kembali) dengan tingkat bunga 7,5 persen dan jatuh tempo 15 Agustus 2032 dan seri FR0072 (penerbitan kembali) dengan tingkat bunga 8,25 persen dan jatuh tempo 15 Mei 2036.

Penjualan SUN akan dilaksanakan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan Bank Indonesia dan bersifat terbuka, menggunakan metode harga beragam. Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian kompetitif (competitive bids) membayar sesuai imbal hasil yang diajukan. Sedangkan, pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian nonkompetitif akan membayar sesuai dengan imbal hasil rata-rata tertimbang dari penawaran pembelian kompetitif yang dinyatakan menang.

Pemerintah memiliki hak untuk menjual kelima seri SUN tersebut lebih besar atau lebih kecil dari jumlah indikatif yang ditentukan. SUN yang akan dilelang mempunyai nominal per unit sebesar Rp1 juta. Dalam lelang sebelumnya, pemerintah menyerap dana sebesar Rp14 triliun dari lelang lima seri Surat Utang Negara (SUN) pada Selasa (9/5) dengan total penawaran yang masuk mencapai Rp24,1 triliun.

BERITA TERKAIT

Mengukir Harapan Baru: Upaya Serius Pemerintah Membangun Papua

  Oleh : Indah Rahmawati Salam, Mahasiswi IAIN Kendari   Harapan masyarakat Papua untuk menjadi lebih baik, lebih bermartabat, dan…

Marak Korupsi Akibat Tidak Paham Konstitusi - PEMERINTAH DIMINTA BATASI PENERBITAN IUP

Jakarta-Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menilai pemahaman masyarakat Indonesia yang kurang terhadap konstitusi menjadi sebab praktik korupsi masih sering…

Pemerintah Terbuka Dalam Revisi UU Ormas

  Oleh: Andrian Ottawa, Mahasiswa Pascasarjana di Universitas Padjajaran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Shinta Bubu : 6 Juta UMKM akan Go Digital di 2020

NERACA Jakarta - Pertumbuhan E-Commerce di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun bahkan berpotensi menjadi ekonomi digital…

Menhub Sangkal Jual Aset Infrastruktur Negara

    NERACA   Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyangkal bahwa kerja sama infrastruktur transportasi dengan pihak swasta…

Kemenkeu Dapat Pinjaman Rp15,2 triliun - Kerjasama dengan JICA

      NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan dan Japan International Cooperation Agency (JICA) menandatangani dua naskah perjanjiian pinjaman…