NERACA

Jakarta - Bola panas penerapan PP No 71/2014 jo PP No 57/2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut terhadap kinerja sektor industri pulp dan paper dan sawit masih bergejolak, karena dianggap merugikan masyarakat, pengusaha dan mengganggu iklim investasi yang ada.

Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Panggah Susanto mengatakan dari penerapan PP Tersebut sebaiknya kita mencari keseimbangan antara kepetingan ekonomi sosial, masyarakat, lingkungan dan industri. Selanjutnya kita juga harus melihat kondisi eksistingnya bagaimana? Dari situ masih ada cara cara untuk mengoptimalkan keseimbangan antara ekonomi lingkungan dan industri.

"Kalau dilihat dari efek PP ini berlaku, sudah jelas kehilangan 1,2 juta hektar area sawit dan 780 ribu Hektar HTI jadi inikan punya dampak. Pasalnya saat ini mencari lahan sudah sangat sulit, sedangkan lahan yang produktif dihilangkan, sudah pasti akan menimbulkan berbagai dampak terhadap ekonomi, sosial dan kepastian investasi, yang tidak kalah penting ekspor pasti terganggu, padahal kontribusi ekspor sawit mencapai 19,6 miliar USD dan kontibusi ekspor industri pupl and paper mencapai 5 miliar dolar USD. Sehingga pertumbuhan idustri agro akan terganggu apa lagi ini komuditas unggulan dan andalan," jelas Panggah disela Focus Working Grup 2017 Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia di Jakarta, Kamis (18/5).

Panggah mengatakan sebaiknya kita coba cari dijalan tengahnya, usulannya gimana kalau menurut saya kita bebankan saja pemeliharaan dan tanggung jawab lingkungan ke perusahaan tersebut jadi mereka, pemerintah cukup memberikan kriteria, evaluasi dan monitoring saja.

Dari data yang ada dua sektor industri yang terdampak langsung oleh PP 57 dan Permen LHK yang jadi aturan turunannya, yaitu pulp/kertas dan industrial hilir sawit yang mengambil bahan baku salah satunya dari lahan gambut. Dampak yang ditimbulkan dari penerapan PP Gambut dan Peraturan Menteri LHK terhadap areal tanaman pokok di fungsi budidaya yang berubah menjadi fungsi lindung di lahan gambut seluas 780.000 di lahan HTI, dan 1.020.000 ha lahan sawit.

Data kementerian perindustrian tahun 2016 menunjukkan kontribusi industri Pulp & Paper bagi perekonomian national, dari pajak dan PNBP sebesar Rp 42,5 Triliun, dari devisa eksport mencapai US$ 5 Milyar, dan lapangan kerja sebanyak 1,49 juta orang. Sementara dari industri kelapa sawit, memberi kontribusi dari pajak dan PNBP Rp 79,5 T, eksport dan devisa sebesar US$ 19,6, dan menyerap +- 5,3 juta orang.Belum lagi investasi usaha termasuk UMKM, yang di industri pulp/kertas mencapai Rp. 422 Triliun dan sawit yang mencapai Rp.112 Triliun.

Kontribusi dari dua sektor industri tersebut, dipastikan akan menurun setelah paket regulasi gambut diberlakukan. Menunjukkan data, perhitungan dampak pengurangan tenaga kerja langsung, tidak langsung dan kesempatan kerja (UMKM) akibat pemberlakuan PP gambut yang mencapai 3.943.595 orang.

Di tempat yang sama, Komisioner Ombudsman RI Laode Ida mengatakan saya sendiri belum baca darisubstansi PP gambut tersebut jadi saya belum bisa memberikan komentar, tapi begini prinsip andainya itu dianggap memberikan dampak ketidakpastian usaha khususnya di kehutanan, sawit dan sejenisnya harus dilihat dimana salahnya, mana celahnya karena tidak bisa satu kebijakan tidak memberikan kepastian dalam berbisnis.

"Bisnis ini sebetulnya bukan pemilik bisnisnya yang terpenting akan tetapi masyarakat yang memanfaatkan aktivitas bisnis itu, yangpaling penting juga, kalo tidak dapat kepastian hukum. jadi harus di dalam PP gambut ini harus dibicarakan terlebih dahulu dan adanya win win solution sehingga tidak ada pertentangan dan yang dirugikan," pungkas Laode.