Menristekdikti - Parpol Jangan Masuk Kampus

Mohamad Nasir

Menristekdikti

Parpol Jangan Masuk Kampus

Jakarta - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan kampus harus bersih dari partai politik (Parpol) karena dikhawatirkan akan menyebabkan benturan.

"Kampus tak hanya menjadi pusat pengembangan akademik, namun berpotensi melahirkan radikalisme. Contoh teroris yang sudah dieksekusi mati, seperti Amrozi dan Imam Samudera juga awalnya berasal dari kampus," ujar Nasir di Jakarta, Kamis (18/5).

Nasir juga menyatakan bahwa tidak boleh ada gerakan atau pun organisasi yang ideologinya tidak sesuai dengan Pancasila hidup di kampus."Gerakan-gerakan ini dapat mengikis rasa cinta tanah air, memunculkan radikalisme dan intoleransi yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara," ucap dia.

Lebih lanjut Mohamad Nasir menjelaskan bahwa Kemristekdikti telah mempersiapkan formulasi untuk mencegah berkembangnya gerakan-gerakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, paham radikal, dan intoleransi di kampus melalui program "General Education".

Program di bawah Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) tersebut berusaha menanamkan wawasan kebangsaan, bela negara, cinta tanah air, serta pluralisme. Kebhinnekaan harus dijaga dan kembangkan lebih baik.

Lebih lanjut Menristekdikti mendorong pimpinan perguruan tinggi agar dapat mengawasi berkembangnya paham radikal dan intoleran di lingkungan kampus karena akan merusak suasana akademis di perguruan tinggi.

Mohamad Nasir juga meminta para rektor untuk melakukan pemetaan dan identifikasi simpul-simpul gerakan di kampus yang berpotensi menimbulkan radikalisme dan intoleransi di masing-masing perguruan tinggi.

Menkopolhukam Wiranto menjelaskan bahwa ada irisan antara gerakan transnasional yang bertentangan dengan Pancasila dengan gerakan terorisme yang marak di Timur Tengah.

Hal ini harus diwaspadai. Apalagi saat terjadi perubahan pola gerakan radikalisme dan terorisme yang awalnya konvergen menjadi divergen yang diindikasikan dengan kembalinya partisan terorisme dan radikalisme ke negara asal termasuk Indonesia. Ant

BERITA TERKAIT

Saham Ristia Bintang Masuk Pengawasan BEI

NERACA Jakarta - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan sedang mencermati pola transaksi perdagangan saham Ristia Bintang Mahkota Sejati Tbk…

Pakar: Ahli Waris Jangan Dibebankan Utang Pewaris

Pakar: Ahli Waris Jangan Dibebankan Utang Pewaris NERACA Jakarta - Undang-undang Kepailitan No 37 Tahun 2004 perlu segera direvisi karena…

Wakil Presiden Republik Indonesia - Mahasiswa Jangan Berpikir Jadi Pegawai Negeri

Jusuf Kalla  Wakil Presiden Republik Indonesia Mahasiswa Jangan Berpikir Jadi Pegawai Negeri Padang - Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Wakil Presiden ke-6 RI - Kesadaran Tentang Pancasila Mulai Meningkat

Try Sutrisno  Wakil Presiden ke-6 RI Kesadaran Tentang Pancasila Mulai Meningkat Jakarta - Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno menilai…

Rachmawati Soekarnoputri: Indonesia Alami Paradoks

Rachmawati Soekarnoputri: Indonesia Alami Paradoks NERACA Jakarta - Rachmawati Soekarnoputri, putri Proklamator RI Soekarno, mengatakan Indonesia mengalami paradoks, di mana…

Pengusaha Didakwa Suap Dirjen Hubla Rp2,3 Miliar

Pengusaha Didakwa Suap Dirjen Hubla Rp2,3 Miliar NERACA Jakarta - Komisaris PT Adhiguna Keruktama Adi Putra Kurniawan didakwa menyuap Direktur…