NERACA

Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan integrasi sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik atau e-government antara pusat dan daerah dapat memangkas pengeluaran negara. Hal ini dikatakan Menpan usai bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (17/5). "Saat ini sistem e-government kita berdiri sendiri-sendiri. Pemerintah daerah punya sendiri, bahkan kementerian juga. Padahal ini bisa 'sharing'," ujar dia.

Menpan menjelaskan berdasarkan data kementeriannya, 65 persen penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik ternyata dapat diintegrasikan secara nasional. "65 persen yang bisa dipakai bersama ini contohnya sistem data kepegawaian yang memuat pangkat dan golongan. Aplikasi itu di pemda bisa disalin, jadi tidak perlu dibeli lagi," terangnya.

Dengan upaya tersebut, menurut dia, ke depannya pemerintah hanya perlu membeli satu aplikasi untuk digunakan bersama, sehingga negara dapat menghemat pengeluaran. "Hingga 2016 saja, belanja IT untuk penerapan e-government di seluruh Indonesia sudah menghabiskan sekitar 16 triliun. Jadi kalau nanti diintegrasikan, kita mungkin bisa hilangkan biaya hingga setengahnya," ungkap Asman.

Kendati demikian, ada juga beberapa penerapan e-government yang tetap akan dijalankan terpisah antara pusat dan daerah, tutur Menpan. "Yang 35 persen belum bisa diintegrasikan itu bersifat khusus, seperti pengaturan perpajakan serta soal data intelijen," tambahnya kemudian.

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto mengapresiasi pemerintah daerah yang menggunakan sistem teknologi informasi (TI) dalam pelayanan publik seperti e-government. Bila e-government terus dikembangkan, maka program sapu bersih pungutan liar (saber pungli) tidak perlu dilanjutkan karena potensi pungli hilang otomatis dengan penerapan teknologi pada layanan publik.

"Kalau ini terus dikembangkan, maka suatu saat saber pungli sudah tidak usah dilanjutkan. Dengan cara berbasis teknologi informasi, maka mengurangi kontak langsung si pemohon dengan pelayan atau pemangku jabatan. Tidak ada kontak langsung, diharapkan lebih jujur, lebih baik dan lebih cepat," kata Wiranto

Wiranto bicara soal tema puncak peringatan hari Otda mengenai semangat otonomi daerah dengan peningkatan kinerja pelayanan publik melalui e-government. Sistem tersebut menurut Wiranto sudah diterapkan di sejumlah daerah. "Kita sangat gembira dengan pelayanan publik ini (e-government) yang merupakan tolak ukur kinerja pemerintah baik di pusat maupun di daerah, sudah dapat dinikmati masyarakat," ujarnya. 

Deputi Menteri PPN/Ketua Bapenas Bidang Polhukam Slamet Soedarsono mengungkapkan saat ini pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mewujudkan eGovernment. “Pertama, mendefinisikan kembali fokus pelaksanaan eGovernment untuk tahun 2017, 2018, dan 2019, kedua, mereview alokasi anggaran pemerintah untuk memungkinkan terjadinya efisiensi pemanfaatan anggaran egovernment, dan ketiga, efisiensi/optimalisasi pelaksanaan e-government, di seluruh kementerian/lembaga dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” ungkapnya.