DPD Siapkan Pansus Sengketa Lahan

NERACA

Jakarat--- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) segera membentuk Pansus Sengketa Tanah guna menangangi masalah-masalah lahan. Merespon kasus, Mesuji, Papua, Kalimantan, Bima untuk mencari akar masalah berbagai sengketa ini. “Seperti di kampung saya di Sumatra Barat, tanah ulayat di HGU-kan, tetapi setelah 30 tahun bagaimana tanah ini? Itu harus kita perbaiki undang-undang mengenai pertanahan dan sebagainya, “ kata Ketua DPD RI Irman Gusman di Jakarta, Selasa ( 3/1).

Menurut Irman, dalam sengketa tanah ini antara pengusaha dan rakyat, maka DPD akan berpihak pada rakyat. Pemerintah harus mengevaluasi mekanisme pemberian izin konsesi tanah kepada pengusaha. Pemberian izin-izin itu hanya memberi hak kelola dan hak guna usaha dalam jangka waktu tertentu.

Lebih jauh kata Irman, masalah reformasi agraria di Indonesia harus dibenahi. Ia mencontohkan, di Malaysia, masyarakat bisa berdampingan dengan pengusaha, karena ada pembagian yang adil. “Tahun 80-an masanya PBSN tentu beda negosianya pada era sekarang. Ini harus kita perbaiki. PBSN itu pembagiannya pengusaha 40% dan 60% untuk masyarakat. Per KK dapat 2 hektar, Tetapi 2 hektar itu kemudian dimanipulasi oleh oknum camat dan oknum pemerintah dan dijual lagi,”ujarnya.

Karena itu, kata Irman, DPD meminta para elite harus konsisten menjaga komitmen terhadap rakyat. “Kita harus konsisten agar tanh ini betul-betul dimiliki oleh rakyat. Masyarakat diberikan tanah seperti di Malaysia, sehingga masyarakat tidak jadi buruh lagi,” tandasnya

Seringkali, kegelisahan dan persoalan masyarakat ini tidak digubris oleh pemerintah. Karena itu , DPD melalui fungsi pengawasan akan lebih sering memantau, mencari, dan menyuarakan persoalan sengketa lahan ini seperti yang terjadi di Mesuji, Bima, Kalimantan. **cahyo

BERITA TERKAIT

Permudah Transaksi, Bithumb Global Luncurkan Token Bithumb Coin

    NERACa   Jakarta - Bithumb Global, exchange aset digital mengumumkan aset kripto yaitu Bithumb Coin (BT), yang merupakan…

PLN Berikan Insentif dalam Electric Jakarta Marathon 2019

  NERACA Jakarta - Electric Jakarta Marathon 2019, sudah terselenggara pada 27 Oktober 2019. Melihat pencapaian hasil penyelenggaraaan Electric Jakarta…

Banggar DPR : Desa Siluman Puncak Gunung Es Permasalahan Dana Desa

  NERACA Jakarta - Munculnya kasus desa siluman dengan adanya transfer yang tidak wajar dari APBN ke desa-desa baru yang…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

LinkAja Fasilitasi Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan

  NERACA   Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) menjalin kerja sama dengan PT Finnet Indonesia sebagai…

Kualitas Beras Premium Bulog Diapresiasi

      NERACA   Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menilai bahwa produk…

Pemerintah Siapkan Website Tempat Mengadu Abdi Negara

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui 11 kementerian dan lembaga meluncurkan portal Aduan ASN, aduanasn.id, untuk melaporkan Aparatur…