KABUPATEN SUKABUMI

FKPPI: Bupati Sombong Kami Bedegong

NERACA

Sukabumi - Kecewa terhadap Bupati Sukabumi, Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI) Kabupaten Sukabumi, geruduk Pendopo Negara Kabupaten Sukabumi Jalan Ahmad Yani Kota Sukabumi, Senin (15/5).

Massa dari perhimpunan anak-anak purnawirawan TNI/Polri ini, membawa spanduk bertuliskan "Siap berantas korupsi kolusi nepotisme", “Bupati sombong kami bedegong“ dan “NKRI Harga Mati" serta sejumlah tulisan lainnya. Kehadiran mereka mendapatkan pengawalan ketat dari aparat Polres Sukabumi Kota.

Namun, upaya anggota FKPPI ini untuk bertemu Bupati, tampaknya tertunda. Mereka hanya diterima Kepala Kesatuan Bangsa Politik (Kesbang Pol) Yusuf, dan Asisten Daerah (Assda) Bidang Ekonomi Dodi Somantri di ruang tengah Pendopo. Ada sekitar sepuluh orang memasuki ruang utama pendopo, sementara di luar anggota FKPPI lainnya meneriakkan yel-yel.

Setelah diterima Lucky Adji menyatakan, akan tetap menunggu Bupati untuk menerima mereka. Apabila Bupati tidak berksempatan hari itu menerima FKPPI, ia berjanji dalam minggu-minggu ini, pihaknya akan mengerahkan anggota se Jawa Barat untuk bertemu Bupati.

Lucky Aji pada kesempatan itu menerangkan, Bupati sebagai Pembina organisasi massa, tidak pernah melakukan pembinaan. Kemudian, ia menilai, adanya indikasi permainan proyek di Unit Layanan Pelelangan (ULP) Kabupaten Sukabumi.“Kami ingin bertemu Bupati Sukabumi,” ungkapnya. 

Ia menambahkan, ada tiga persoalan yang hendak mereka sampaikan kepada Bupati. Tiga persoalan tersebut, pertama pengkauan dan penerimaan Bupati terhadap FKPPI. Kedua, sebagai organisasi sosial kemasyarakat, harus peduli terhadap pemerintah daerah (Pemda) dengan cara menyampaikan kritisi.“Kami mengkritisi tentang adanya indikasi transaksi jual beli proyek,” papar Lucki

Ketiga, lanjut Lucki. adanya monopoli pekerjaan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP)."Kalau masalah ini tidak ditinjau oleh Bupati, kami akan gelar pasukan di kejaksaan. Yang pasti kami tetap ingin bertemu dengan bupati dan memberi waktu tiga sampai empat hari,” tegasnya.

Indikasi adanya jual beli lelang tersebut, menurutnya hingga mencapai Rp100 miliar, sesuai data yang mdiaku mereka miliki."Ada indikasi angka sampai Rp100 miliar dan akan kami buktikan melalui gelar kasus. Indikasi tersebut ada di setiap dinas. Sementara Rp60 miliar belum terpantau kemana. Yang ada jatah fraksi proyek APBD II gak tau kemana," jelasnya.

Mulai hari ini imbuh Lucki, pihaknya akan terus mengawal mekanisme proyek.“Kami akan terus pantau hingga sejauh mana pun,” tegasnya.

Sementara Asisten Daerah Bidang Ekonomi Sekretariat Daerah (Setda) Kabupeten Sukabumi Dodi A Somantri menegaskan tidak ada jual beli proyek.“Itu isu yang tidak bertanggungjawab. Namanya APBD itu aspirasi masyarakat ada bottom up dan top down. Semuanya lewat musrembang,” jelas Dodi.

Saat ini, semua proses lelang lewat elektornik.“Siapapun, baik dari dalam Sukabumi maupun luar Sukabumi bisa melakukan penawaran secara elektronik, sepanjang memenuhi syarat. Dan soal mereka punya data, silahkan,” kata dia.

Dodi menjelaskan, soal ketidakhadiran Bupati menerima FKPPI, karena Bupati sedang menjalankan agenda yang tidak diwakili. "Bupati tidak bisa datang, karena ada tiga agenda kegiatan di Palabuanratu. Tapi nanati akan kami cobaa agendakan dan fasilitasi agar FKPPI dengan Bupati bertemu,” ujar Dodi.

Soal indikasi jual beli proyek yang dilontarkan FKPPI, dianggap Ketua Unit Layanan Pelelangan (ULP) Kabupaten Sukabumi Prastyo, sebagai teguran.

Menurut Prastyo, lembaganya siap dikritisi oleh siapapun. Namun, kata dia, perlu dijelaskan, ULP Kabupaten Sukabumi saat ini menjadi percontohan.“Pengadaan barang dan jasa Pemerintah, sudah sesuai dengan rencana umum pengadaan. Jadi semua pelelangan sudah ditanyangkan dan dapat diakses semua orang. Prosesnya pun bisa dilihat. Jadi tidak mungkin ada jual beli proyek,” jelas dia. Ron