Oleh: Agus Yuliawan

Pemerhati Ekonomi Syariah

Dalam seminar nasional  dan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Buku 2016 Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Induk KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) yang digelar pada tanggal 10 – 11 Mei 2017 kemarin di Malang – Jawa Timur, ada sisi yang menarik untuk di simak bersama. Dimana tokoh ekonomi syariah dan sekaligus pengurus Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) M. Nadrattuzaman Hosen, memberikan transformasi pemikiran  agar koperasi  syariah milik ormas Muhammadiyah tersebut, dalam revitalisasi menghadapi globalisasi ekonomi  yang terjadi saat ini—untuk melakukan self help organization (SHO) atau membangun koperasi dengan cara kemandirian dan tidak tergantung dengan pihak lain atau eksternal. Hal ini didasarkan karena melihat banyaknya koperasi-koperasi yang ada di tanah air saat ini sudah banyak keluar dari semangatnya yakni kepemilikian secara kegotong royongan telah  berubah menjadi koperasi milik pribadi. 

Dampaknya fungsi koperasi yang selama ini berperan dalam pemberdayaan ekonomi dan sebagai kemudahan dalam mengakses permodalan berubah menjadi bisnis-bisnis pribadi para pengelola. Jika ini dlakukan—yang terjadi adalah koperasi akan mengalami krisis identitas. Maka dari itu orientasi koperasi saat ini harus jelas, apalagi ditengah persaingan lembaga – lembaga keuangan yang memiliki produk dan segmentasi Usaha Mikro Kecil dan Menengan (UMKM)

Terkait dengan hal ini, SHO merupakan salah satu bentuk dari koperasi yang ingin mandiri dan dibangun berdasarkan dari kekuatan dari, oleh dan untuk anggota. Maka dari itu kemandirian ini bisa dilakukan jika konsolidasi permodalan berupa simpanan pokok dan wajib koperasi bisa dimaksimalkan untuk melayani bagi para anggota dan didistribusikan dalam bentuk aktivitas sektor – sektor rill produktif.

Diakui oleh semua, sebagian besar koperasi yang ada selama ini adalah bergerak di sekror jasa keuangan dalam bentuk koperasi simpan pinjam (KSP) dengan  mengambil keuantungannya dari margin bagi hasil penyaluran pembiayaan yang diperolehnya. Sementara—diversifikasi pembiayaan terhadap sektor-sektor rill masih minim, apalagi ada aturan dimana KSP atau KSP Syariah hanya sektor keuangan saja dalam pelayananya. Dengan demikian—akan mempengaruhi peran koperasi dalam menguasai berbagai bisnis di sektor riil. Maka dari itu paradigm tentang sebuah koperasi harus diubah dan SHO bisa menjadikan pijakan bagi koperasi untuk menjadi suatu kekuatan ekonomi.

Untuk menjadi sebuah koperasi SHO tidak mudah—apalagi melihat kesadaran dari para anggota dalam menyimpan dananya yang bisa dikembangkan dalam aspek likuiditas sangat minim sekali. Hal ini yang menjadikan banyak, koperasi-koperasi yang ada selama ini memilih external help organization (EHO) daripada SHO. Namun jika ini diteruskan oleh koperasi – koperasi maka peran dari koperasi hanya sekedar agen atau sales dari pihak luar berupa perbankan dan lembaga keuangan lainya. Paradigma ini diteruskan yang terjadi koperasi akan menjadi ketergantungan dari pihak lain dan tidak mampu menjawab persoalan yang dihadapinya.

Untuk merumuskan sebuah koperasi SHO, infrastruktur  capex koperasi harus terbentuk, dan koperasi sekunder harus mampu dalam memayungi segala kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki oleh koperasi primer. Maka mobilisasi pendanaan harus inovatif dan produktif yang bisa dijadikan kapitalisasi terhadap berbagai distribusi bisnis. Dengan demikian koperasi kedepan dalam revitaliasasinya menghadap globalisasi mampu menjawab berbagai persoalan – persoalan ekonomi dan  terlibat dalam pertumbuhan ekonomi. Implementasinya adalah—sejauhmana para pengelola, pengurus dan anggota memiliki visi yang sama dalam mewujudkan SHO dalam menuju kemandirian koperasi Indonesia.