NERACA

Jakarta - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Ecky Awal Mucharam menginginkan pemerintah dapat memperbaiki kondisi fundamental aspek ketenagakerjaan secara nasional. "Meski menunjukkan perbaikan, namun secara umum kondisi fundamental ketenagakerjaan kita masih rapuh," kata Ecky Awal Mucharam dalam keterangan tertulis, Senin (15/5).

Ecky yang juga merupakan Anggota Komisi XI DPR itu menerangkan, ada tiga ukuran yang dapat mengonfirmasi kondisi tersebut. Pertama, ujar dia, jumlah tenaga kerja berpendidikan rendah dinilai masih mendominasi, dan kedua adalah tenaga kerja informal yang juga masih mendominasi. Serta ketiga, lanjutnya, persentase pekerja penuh waktu menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) justru turun dari posisi 69,89 persen pada Februari 2016 menjadi 69,86 persen pada Februari 2017, sementara porsi pekerja paruh waktu meningkat menjadi 30,14 persen dari level 30,11 persen.

"Selain itu, dominasi tenaga kerja informal akan berpengaruh terhadap dua hal yaitu penerimaan pajak dan ketimpangan pendapatan," jelasnya. Hingga saat ini, menurut dia, hanya tenaga kerja pada sektor formal yang terdaftar dan memiliki NPWP. Pada bagian lain, lanjutnya, dualisme sektor tenaga kerja penyebab ketimpangan pendapatan semakin tinggi.

Ia memaparkan, tenaga kerja di sektor formal memiliki kepastian kenaikan pendapatan setiap tahunnya. Sedangkan sektor informal cenderung memiliki pendapatan tetap bahkan turun. "Terlepas dari data perbaikan tingkat pengangguran, pertanyaan utama yang harus dijawab adalah apakah penurunan pengangguran tersebut mampu memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraan tenaga kerja?" kata Ecky.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan pada Februari 2017, angka pengangguran mengalami penurunan menjadi 5,33 persen dari sebelumnya 5,50 persen atau turun 0,17 persen jika dibandingkan Februari 2016. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan peningkatan kualitas pendidikan vokasi atau penguasaan keahlian terapan tertentu sangat penting untuk pemenuhan pasar tenaga kerja di Indonesia.

"Pembenahan vokasi ini untuk menyesuaikan 'demand' dari pemberi kerja," kata Bambang saat melakukan temu media di Jakarta, Selasa (9/5). Bambang menjelaskan pendidikan vokasi saat ini belum bisa menjawab tantangan maupun kebutuhan pasar tenaga kerja, karena banyak kesempatan kerja yang membutuhkan keterampilan tidak bisa diisi secara baik oleh lulusan SMK/politeknik.