NERACA

 Jakarta---Kasus tewasnya TKI Jamilah Binti Emang dengan nomor Paspor AB 022128 yang meninggal sejak 15 Desember 2011 di RS King Faisal. Hingga kini belum ada penanganannya.  Hal ini menunjukkan kinerja dan koordinasi Kemenarkertrans dengan Konsul Jenderal RI di Arab  sangat buruk. “Menakertrans dan BNP2TKI sepatutnya malu  karena sejauh ini persoalan-persoalan di hulu tidak juga dibenahi sehingga problem TKI di luar negeri terus bermunculan,” kata anggota FPDIP  DPR, Eva Kusuma Sundari kepada wartawan di Jakarta,3/1

Eva mendesak KJRI  Jeddah segera mengurus jenasah almarhum Jamilah Binti Emang untuk dipulangkan ke Indonesia. Almarhumah berangkat ke Arab Saudi tanggal 12 Februari 2006 melalui PT. Al Hijaz Indo Jaya sampai saat ini masih berada di ruang penyimpanan jenazah tanpa ada satupun lembaga negara yang peduli.  “informasi Relawan BMI di Jeddah, Basra, almarhumah  meninggal karena menderita TBC & Krisis Gizi akibat selama bekerja tidak diberikan makan dan waktu istirahat yang layak oleh majikannya,” ujar Eva melalui pesan BBM

Lebih jauh kata Eva, PDIP mengecam gagalnya pembuatan MoU antara Pemerintah (Menakertrans dan Deplu) dengan pihak Saudi. sehingga tidak ada perbaikan perlindungan TKI di Saudi. “Pembuatan KTKLN bukan solusi karena  yang diperlukan adalah mekanisme perlindungan TKW, bukan penertiban administrasi,” tegasnya.

Sementara itu Peneliti Indonesian Coruption Watch, Abdullah Dahlan menyoroti kasus suap di kemenakertrans yang tidak beranjak dari tersangka yang sudah tertangkap tangan.Malah KPK  terkesan belum mau mengembangkan kasus ini pada pejabat setingkat mentri seperti menakertrans maupun pimpinan Badan Anggaran DPR. “Kita lihat kasus menakertrans belum ada progress penangangan lebih lanjut. Yang diperiksa hanya pejabat-pejabat saja, sementara Muhaimin sebagai Menaker maupun Tamsil Linrung sebagai Wakil Ketua Badan Anggaran belum terlihat kelanjutannya,” terangnya.

Menurut Dahlan, kasus suap Kemenakertrans ini seolah stagnan dan terlihat dilokalisir. “Ini yang menurut kita harus segera dilakukan penyelidikan oleh KPK. Meski KPK sebelumnya sudah memanggil menteri terkait, hanya saja sampai sekarang publik bertanya progress penangangan kasus,” jelasnya.

 Dahlan meminta jangan sampai yang terkena kasus ini hanya kontraktor dan dua pejabat di kemenakertrans  saja. “Ini bukan kasus tunggal, ada desain yang sudah disiapkan. Ini menurut kita harus ada perluasa penyidikan yang dilakukan. Ini pekerjaan rumah KPK dalam mengungkap kasus mafia anggaran,” imbuhnya

 Sebenarnya menurut Dahlan, saat ini KPK tidak perlu takut dengan tekanan-tekanan politik untuk mengungkap berbagai kasus korupsi . Karena rakyat Indonesia berada di belakang KPK. “Kalau kebijakan mafia anggaran tidak dituntaskan maka ini akan mengancam kebijakan APBN kita, membiarkan pola pendanaan politik dan para politisinya yang tidak sehat,” ungkapnya. **cahyo