Perjanjian Perdagangan Bebas Harus Dikritisi Masyarakat

NERACA

Jakarta – Indonesia for Global Justice (IGJ) mendesak Negara-negara ASEAN agar membuka teks perundingan perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) kepada publik, sehingga rakyat bisa mengkritisi isi perjanjian yang berpotensi melanggar hak-hak dasar publik.

Desakan ini disampaikan oleh Megawati, Knowledge & Campaign Manager IGJ, yang hadir dalam pertemuan Stakeholder Engagement antara CSOs dengan Komite Perunding RCEP di sela berjalannya putaran perundingan ke-18 perjanjian RCEP pada 10 Mei 2017, di Manila, Filipina. Putaran perundingan RCEP ke-18 ini berlangsung sejak 2 Mei hingga 12 Mei 2017.

Isi perjanjian RCEP yang sangat comprehensive dan tidak lagi sekedar mengatur perdagangan barang dan jasa secara sempit, dianggap akan memiliki dampak luas terhadap hak dasar publik.

“Oleh karena itu, perundingan RCEP harus melibatkan publik secara luas dengan cara demokratis guna memastikan perlindungan hak asasi manusia diatas perjanjian RCEP,” tutur Megawati, disalin dari siaran pers, pekan lalu.

Bersamaan dengan itu, di Jakarta, Direktur Eksekutif IGJ, Rachmi Hertanti, menyampaikan selama ini perjanjian perdagangan internasional tidak pernah dapat dikontrol oleh rakyat. Hal ini dikarenakan kesalahan dalam sistem hukum nasional.

Hal tersebut dikemukakan oleh Rachmi dalam diskusi publik yang diadakan oleh IGJ mengenai “Kontrol Rakyat Atas Pengikatan Indonesia Dalam Perjanjian Pasar Bebas”, Rabu (10/05). Diskusi publik ini diadakan untuk menyampaikan hasil studi IGJ mengenai tinjauan kritis atas UU No.24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

“Perjanjian perdagangan internasional tidak termasuk perjanjian yang harus diratifikasi dengan undang-undang, sehingga kekuasaan absolute pemerintah sangat besar tentang pengikatan Indonesia ke berbagai FTA. Hal inilah yang menyebabkan rakyat sulit melakukan kontrol,” lanjut Rachmi.

Menurut peneliti senior IGJ, Irfan Hutagalung, dalam studi ini disimpulkan bahwa UU No.24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional merupakan sumber persoalannya. “Masalah kriteria perjanjian internasional yang diatur dalam Pasal 10 undang-undang tersebut menyebabkan banyak sekali perjanjian perdagangan internasional yang hanya cukup disahkan dengan peraturan presiden, sehingga fungsi check and balances yang seharusnya dilakukan oleh DPR menjadi hilang,” jelasnya.

Oleh karena itu, IGJ memandang perlunya “rules of the game” yang jelas dalam tata hukum nasional untuk memastikan kontrol rakyat atas kekuasaan pemerintah dalam berbagai perundingan FTA yang dilakukan oleh Indonesia, termasuk di dalam perundingan RCEP. “Untuk itu, UU No.24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional harus segera direvisi,” tutup Rachmi.

Sebagai informasi umum: Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), adalah kerjasama perdagangan dan ekonomi pada level regional yang melibatkan sepuluh negara ASEAN dan enam mitra ekonominya, yaitu China, India, Jepang, Korea, Australia, dan New Zealand. Ada potensi dalam kerjasama ini Hongkong akan masuk. Beberapa isu yang dirundingkan di dalam RCEP adalah: perdagangan barang, jasa, perlindungan investasi, kompetisi, e-commerce, pengadaan barang pemerintah, perlindungan hak kekayaan intelektual, UMKM, dan sebagainya.

Sebelumnya, mimpi tercapainya perjanjian dagang Kemitraan Komprehensif Ekonomi Regional (RCEP) masih terhambat oleh perbedaan pandangan negara-negara anggota mengenai mekanisme penyelesaian sengketa usaha (arbitrase), kata Kementerian Luar Negeri Indonesia pada Rabu malam di Manila. "Penyelesaian sengketa usaha ini masih menjadi bahasan yang alot," kata Nur Rokhmah Hidayah, Kepala Subdirektorat Kerjasama Industri dan Perdagangan, Kementerian Luar Negeri Indonesia.

Rokhmah tidak menjelaskan lebih jauh perdebatan diantara negara-negara yang terlibat dalam perundingan RCEP terkait sengketa usaha tersebut. Namun demikian, penelitian dari sejumlah lembaga sipil internasional--di antaranya Transnational Institute dan Focus for the Global South, pada akhir tahun lalu menunjukkan bahwa mekanisme sementara RCEP, yang memungkinkan investor untuk menuntut negara di pengadilan internasional, berpotensi membuat pemerintahan anggota kehilangan uang lebih dari 31 milyar dolar AS.

Uang tersebut harus dibayarkan oleh pemerintah kepada investor yang merasa dirugikan negara, dari pajak warga, sehingga berpotensi akan mengerus dana yang seharusnya ditujukan untuk kepentingan publik. Mekanisme ini dinilai memberatkan negara RCEP dengan anggaran belanja terbatas. RCEP sendiri adalah gagasan kesepakatan perdagangan bebas yang melibatkan 10 negara ASEAN ditambah Australia, China, India, Jepang, Selandia Baru, dan Korea Selatan. Sikap pemerintah Indonesia terkait mekanisme sengketa investor vs negara saat ini masih belum diketahui karena perundingan berjalan tertutup.

BERITA TERKAIT

82% Masyarakat Masih Gunakan Uang Tunai

  NERACA   Jakarta - Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia (BI) Suhaedi mengatakan, sekitar 82 persen penduduk Indonesia…

Pertamina Rugi, DPR: Kalau Dirut Salah Harus Diganti

  NERACA   Jakarta - Anggota Komisi VI DPR Ihsan Yunus mengaku kecewa dengan kinerja yang ditunjukan PT Pertamina (Persero)…

Pelanggan Bebas Pilih Daya Listrik - KEBIJAKAN PENYEDERHANAAN PENGGOLONGAN

Jakarta-Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa kebijakan menyederhanakan penggolongan pelanggan listrik dengan menggabungkan pelanggan non-subsidi golongan 900-4.400…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Dunia Usaha - Iperindo Sesalkan BUMN Pelayaran Masih Impor Kapal Bekas

NERACA Jakarta - Belum lama ini, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni membeli enam kapal bekas dari luar negeri,…

Penilaian Kadin - TEI 2017 Buka Akses Pasar Ekspor Nontradisional

NERACA Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai bahwa penyelenggaraan pameran dagang Trade Expo Indonesia (TEI) 2017 mampu…

Pameran Terpadu - Indofair 2017 Dorong Kerja Sama IKM RI-Suriname

NERACA Jakarta – Indonesia dan Suriname bersinergi dalam pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) melalui penyelenggaraan pameran terpadu Indofair 2017…