Ritel Diminta Dorong Perkembangan Usaha Kecil

NERACA

Jakarta –Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta pengusaha ritel atau toko modern untuk mendorong perkembangan pengusaha kecil, supaya terjadi keseimbangan antara pertumbuhan minimarket dengan toko kelontong atau usaha skala mikro.

Kalla mengatakan bahwa langkah tersebut diharapkan mampu memberikan keadilan ekonomi bagi pelaku usaha mikro, dan tidak terpinggirkan dengan adanya minimarket atau toko-toko ritel modern. "Ritel itu begini, konsep keadilan ialah bagaimana pengusaha besar dapat bekerja sama dan membantu pengusaha kecil untuk tumbuh lebih baik. Itu konsepnya," kata Kalla, di Jakarta, disalin dari Antara.

Kalla mengatakan, pemerintah dan pelaku usaha perlu mencari jalan keluar supaya kehadiran minimarket tidak mengurangi aktivitas toko kelontong atau warung-warung milik masyarakat dengan skala ekonomi kecil.

"Maka perlu dicari jalan keluar, bagaimana minimarket itu bukan mengurangi warung-warung, tapi justru bagaimana meningkatkan kapasitas warung itu sambil minimarket ada," kata Kalla.

Menurut Kalla, diharapkan, minimarket atau toko ritel modern bisa membantu toko skala kecil dalam memberikan nilai tambah dan terbentuk kerja sama antara pengusaha besar dan pengusaha kecil.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) berupaya untuk menjaga keseimbangan antara pasar ritel modern dengan keberadaan pasar tradisonal atau rakyat, yang hingga saat ini masih menjadi penggerak ekonomi untuk kalangan masyarakat berpendapatan rendah.

Beberapa waktu lalu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita saat menyampaikan sambutan pada Rapat Kerja Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) mengatakan bahwa pihaknya memang tidak dapat menghentikan bertambahnya jumlah ritel modern di Indonesia, namun hal itu harus diimbangi dengan membenahi pengelolaan pasar tradisional.

"Tolong jangan pernah memberikan permohonan untuk membangun ritel modern di mulut pasar tradisional, potensi konflik sosial akan sangat besar," kata Enggartiasto, di Jakarta, Kamis (4/5).

Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) mengharapkan dukungan pemerintah dalam menertibkan pedagang ritel modern yang mematikan ekonomi kerakyatan. "Kami berharap Presiden mencabut kebijakan ijin ritel modern yang sudah masuk pelosok kota dan perdesaan," kata Ketua DPP Asosiasi PKL Indonesia (APKLI) Ali Mahsun.

Ali mengatakan untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, pihaknya berharap Presiden melakukan revolusi PKL Indonesia dengan mengeluarkan Instruksi Presiden ke pemerintah daerah agar merealisasikan Perpres 125 tahun 2012 tentang pemberdayaan PKL. "Presiden harus beri perintah kepada pemda untuk segera terbitkan Perda," ujarnya.

Dia juga meminta agar Presiden Jokowi mewujudkan lima instrumen PKL, salah satunya yakni menyediakan lahan usaha bagi PKL agar dapat diberdayakan. "Kemudian pemerintah harus memastikan dana kredit usaha rakyat sebesar Rp110 triliun mudah diakses oleh PKL, sebab sebagian besar bank masih mensyarakatkan agunan untuk PKL," ujar dia. Menurut dia, apabila dana Rp110 triliun itu bisa diakses PKL maka 15 juta ekonomi rakyat akan tercipta sehingga pengangguran dapat berkurang.

Dalam kesempatan lain, Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan Syahrul Mamma menyatakan pemerintah akan menindak tegas distributor dan peritel modern nakal yang menaikan harga pangan. "Ada tiga jenis pangan yang (HET-nya) baru saja ditetapkan pemerinta pusat pada 10 April 2017," katanya.

Kedua ritel modrn yang dikunjungi dirjen adalah Carefour dan Hyper Mart. Dirjen Syahrul menegaskan kalau ada distributor yang main-main dengan harga, akan dikenakan sanksi."Ya kita akan cabut izinnya," kata dia.

Begitu pula dengan toko ritel modern yang melakukan tindakan tidak terpuji menjual bahan pangan melebihi standar harga yang telah ditetapkan pemerintah. "Saya minta distributor dan toko ritel modern jangan sampai menjual pangan, khususnya gula pasir, daging beku dan minyak goreng tidak sesuai dengan HET yang ditetapkan pemerintah," pinta Dirjen Syahrul.

Pemerintah, kata dia, sudah menetapkan HET untuk tiga komoditas pangan tersebut dan diharapkan distributor dan ritel modern yang ada di seluruh Tanah Air untuk mematuhinya. Jika terbukti mengabaikan HET, maka bersangkutan akan ditindak tegas. "Ya itu tadi sanksinya izin dicabut," tegas dia.

Karena itu, Dirjen Syahrul berharap distributor dan toko ritel modern untuk ikut mengamankan stok dan harga sudah diatur oleh pemerintah sehingga tidak boleh seenaknya saja menaikan sepihak.

Related posts