Oleh: Izzudin Al Farras Adha

Peneliti INDEF

Lippo Group pada awal Mei 2017 ini meluncurkan megaproyek yang diberi nama Meikarta. Nama itu dirancang sebagai “Jakarta Baru” yang akan menampung 15 juta penduduk dan memiliki visi untuk menjadi pusat perekonomian Indonesia masa depan. Untuk mencapai visi sebesar itu, pembangunan dirancang agar terintegrasi dengan berbagai sistem penunjang aktivitas masyarakatnya, seperti infrastruktur, industri, dan transportasi.

Di sisi transportasi, Meikarta akan terintegrasi dengan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, Bandara Internasional Kertajati di Majalengka, Pelabuhan Patimban di Subang, ruas jalan tol Jakarta-Cikampek elevated highway, dan monorail yang akan menghubungkan wilayah-wilayah di sekitar Meikarta. Tersambungnya Meikarta dengan berbagai transportasi umum tersebut, khususnya yang dibangun oleh pemerintah, menarik untuk dibahas lebih jauh karena berbagai fasilitas transportasi tersebut dibangun oleh pemerintah dan dengan berbagai catatan permasalahan yang ada di dalamnya.

Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung merupakan proyek yang belum lama dimasukkan kedalam Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah seperti tertuang dalam PP nomor 13 tahun 2017. Proyek ini menjadi pertanyaan banyak pihak pada awal kemunculannya karena sebelumnya sudah ada Jalan Tol Cipularang yang menghubungkan dan Jakarta-Bandung dan rendahnya urgensi pembangunan kereta api cepat tersebut mengingat pada 2010 lalu KA Bandung-Jakarta, KA Parahyangan, ditutup karena beralihnya penumpang kereta api ke moda travel sehingga kereta api sepi penumpang.

Lain ceritanya soal pembangunan Bandara Kertajati di Majalengka. Pembangunan bandara yang digadang-gadang sebagai bandara kedua terbesar di Indonesia setelah bandara Soekarno-Hatta ini mengalami masalah pada pembebasan lahan. Pembebasan lahan yang dilakukan oleh pemerintah menyebabkan ribuan masyarakat terlantar karena mereka kehilangan profesinya sebagai petani.

Masuknya dua proyek diatas dalam program prioritas pembangunan pemerintahan Joko Widodo ternyata memiliki relasi untuk mendukung kelancaran bisnis dari para taipan yang dahulu memiliki peran terhadap pemenangan Joko Widodo di masa pemilihan presiden 2014 lalu. Saling sambung-menyambungnya antara proyek pemerintah di Jawa Barat dengan rencana megaproyek Meikarta dari grup Lippo mengindikasikan kuatnya hubungan yang kuat antara pebisnis dengan pejabat pemerintahan yang kini berkuasa.

Kuatnya hubungan tersebut biasa disebut dengan istilah kapitalisme kroni. Maka menjadi sebuah hal yang dapat kita pahami bersama ketika The Economist, pada 2016 lalu mengeluarkan rilis indeks kapitalisme kroni yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat kapitalisme terbesar ketujuh di dunia dari total 22 negara yang diteliti. Tentu seharusnya masyarakat Indonesia tidak bangga atas pencapaian tersebut. Namun, apakah pemerintah melakukan suatu perbaikan atas tingginya kroni kapitalisme di Indonesia? Dari kasus Meikarta ini, jawabannya saya pikir tidak.