Mohamad Nasir 

Menristekdikti

NKRI Harga Mati Bukan Basa-Basi

Semarang - Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Menristekdikti) Profesor Mohamad Nasir menegaskan bahwa idiom Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harga mati itu bukan basa-basi, melainkan sesuatu yang harus dipegang teguh oleh seluruh warga negara Indonesia.

"NKRI merupakan pemahaman bersama, makanya harus dipertahankan dan dijunjung bersama untuk mencegah berkembangnya paham radikal di masyarakat," kata dia di Semarang, sebagaimana dikutip Antara, kemarin.

Hal tersebut disampaikan Nasir saat menjadi pembicara kunci pada seminar nasional dengan tema "Menghadirkan Kitab Kuning, Melawan Paham Radikal, Strategi Mencegah Radikalisme Berbasis Agama di Perguruan Tinggi" yang diselenggarakan organisasi masyarakat Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa (Garda Bangsa).

Nasir mengancam akan memberikan sanksi tegas kepada rektor perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, jika ada mahasiswanya yang terbukti melakukan berbagai aksi paham radikal. Kendati demikian, sanksi yang diberikan itu akan dilihat dulu sejauh mana keterlibatan pimpinan atau mahasiswa perguruan tinggi tersebut dalam sebuah gerakan radikal.

Menurut dia, rektor menjadi penanggung jawab dari sebuah perguruan tinggi, maka keberadaannya harus bisa mengontrol, mengendalikan, dan memonitor tindakan apa yang dilakukan pejabat di bawahnya, termasuk sampai mahasiswa.

Mantan rektor Universitas Diponegoro Semarang itu menyebutkan bahwa upaya pencegahan paham radikal perlu disosialisasikan secara terus menerus dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

"Kami sudah bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk mencegah tindakan radikal di kampus-kampus. Jangan sampai kampus jadi sarang radikalisme karena gerakan radikal ini munculnya dari asing, kemudian mendistorsi paham yang ada," ujar dia.

Nasir mengungkapkan, perguruan tinggi mempunyai potensi cukup besar untuk menyebarkan paham radikal sehingga potensi-potensi itu perlu ditanggulangi agar tidak mengancam keutuhan NKRI. Ant