NERACA

Jakarta---Subsidi BBM yang dilakukan terus menerus oleh pemerintah sangat beresiko besar terhadap APBN. Setidaknya ada pengorbanan yang cukup besar pada APBN dengan mensubsidi BBM hingga Rp 120 triliun.  "Ini tidak sehat, karena kalau dibiarkan akan terus meningkat menjadi setidaknya Rp140 triliun pada 2012," kata ekonom Tony Prasetiantono kepada wartawan di Jakarta,2/1

Menurut Toni, rendahnya angka inflasi di 2011 dikatakan menyimpan bias. Hal ini diakibatkan rendahnya inflasi karena pemerintah terus melakukan subsidi pada Bahan Bakar Minyak (BBM). "Rendahnya inflasi tahun ini menjadi "dejavu" krisis ekonomi global yang terjadi pada 2009," tambahnya.

Dikatakan Toni, subsidi BBM ini harus dihentikan segera. Pasalnya, jika terus disubsidi, maka Indonesia akan "ketagihan" subsidi. "Jangan lupa, krisis negara-negara Eropa, terutama Yunani, terjadi karena “ketagihan welfare state”," tegasnya

Lebih jauh kata Tony, dengan belanja untuk subsidi yang begitu besar, membuat defisit pada APBN, sehingga pemerintah terpaksa mencari alternatif pembiayaan lewat utang. "(Karenannya) pemerintah perlu melakukan kombinasi kebijakan menaikkan harga BBM Rp1.000 per liter dan pembatasan BBM bersubsidi," tandasnya

Bahkan, sambungnya pemerintah perlu memberikan subsidi hanya pada sepeda motor. "Memang risikonya inflasi akan naik tahun 2012. Namun perkiraan saya, inflasi 2012 hanya lima sampai 5,5 persen. Ini masih affordable dan tolerable bagi masyarakat," ujanya

Sementara itu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan pemerintah akan membatasi penggunaan BBM subsidi khusus untuk mobil plat hitam di kawasan Jawa dan Bali pada bulan April 2012 nanti. "Bagi masyarakat yang memiliki mobil plat hitam harus mempersiapkan dirinya sendiri dari sekarang. Karena bagi masyarakat mempunya penghasilan yang terbatas memiliki kendaraan pribadi harus benar-benar memikirkan program penghematan BBM bersubsidi yang akan dikonversikan ke gas atau LGV," tuturnya

Pembatasan penggunaan BBM subsidi saat ini baru difokuskan untuk pulau Jawa dan Bali yang dikhususkan untuk semua mobil plat hitam. Pengendalian penggunaan BBM bersubsidi ini dilakukan untuk antisipasi kondisi harga minyak dunia yang sangat rentan berubah. "Saat ini sendiri harga minyak juga masih sangat jauh dari asumsi pemerintah," tegasnya.

Agus menambahkan, ICP dan harga minyak sendiri sangat rentan, dan sangat jauh diatas asumsi APBN 2012 yang hanya US$90 per barel, sedangkan ICP sendiri masih berkisar US$110. Karena hal ini kita mesti antisipasi adanya kondisi dunia yang rentan sering berubah.

Sedangkan Anggota DPR Komisi XI Arif Budimanta menilai pemerintah belum bisa merealisasikan APBN 2011 dengan sempurna. Bahkan realisasi belanja modal juga diperkirakan tidak memenuhi target, kurang dari 90 persen dari APBN-P 2011 yang sebesar Rp 141 triliun. Belanja modal yang rendah pada satu sisi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada sisi lain menunjukkan sebenarnya motor penggerak ekonomi bukan pemerintah tetapi rakyat. **cahyo