Waspadai Asing Kuasai Aset Ekonomi Nasional

Selasa, 03/01/2012

Di tengah keterpurukan kondisi perekonomian dunia akibat krisis Eropa dan juga AS yang belum sepenuhnya pulih, perekonomian makro Indonesia menunjukkan kinerja yang baik. Indikator itu antara lain ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi 6,5%, inflasi rata-rata (year to date) di bawah 4%, cadangan devisa nasional naik jadi Rp 113 triliun, dan neraca pembayaran internasional surplus Rp 11,5 miliar. Prestasi ini merupakan pengakuan negara kita berkategori investment grade atau negara yang layak menjadi tujuan investasi dengan peringkat BBB-.

"Untuk menjaga perekonomian kita aman, seperti main bola, bagaimana penjaga gawang kita agar tidak kebobolan, back-nya juga harus tangguh agar dapat menghalau serangan," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengibaratkan ekonomi Indonesia seperti main bola saat berdialog dengan pelaku usaha di Bursa efek Indonesia, Selasa (2/01).

Menurut SBY, bagaimana pemerintah mengeluarkan kebijakan, mulai dari moneter dan fiskal harus pas, sehingga iklim usaha menjadi sehat, aman, makanya Indonesia dapat peringkat investment grade.

Kenaikan peringkat ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berdaya tahan, rasio utang publik rendah dan terus menurun, likuiditas eksternal menguat, dan kerangka kebijakan makro yang hati-hati. Pemeringkatan yang dilakukan lembaga rating internasional, yaitu Fitch dan Standard and Poor (S & P). Lembaga lain juga memberikan pemeringkatan yang levelnya sama, yaitu Moody (Baa3), kenaikan dari peringkat sebelumnya BB+ (belum layak investasi tapi menghasilkan return tinggi).

Kenaikan peringkat itu setidaknya akan meningkatkan 9%-10% arus modal asing ke Indonesia baik pada sektor modal portofolio di pasar modal maupun investasi langsung. Hal ini positif bagi perekonomian negara kita sekaligus perlu kewaspadaan tinggi, selain roadmap arah kebijakan investasi nasional. Ini mengingatkan kita terhadap dominasi pihak asing saat ini makin meluas dan menyebar pada sektor strategis seperti energy, keuangan, sumber daya mineral, telekomunikasi, dan perkebunan.

Lihat saja pada pertengahan 2011 pihak asing sudah menguasai 50,6% aset perbankan nasional. Dari total aset Rp 3.065 triliun, asing menguasai Rp 1.551 triliun. Pelan tapi pasti porsi kepemilikan asing terus bertambah mengingat pada Juli 2008 baru tercatat 47,02%. Hal ini dimungkinkan karena kebijakan pemerintah sangat liberal sehingga pihak asing bisa memiliki sampai 99% saham perbankan dan 80% saham asuransi.

Pada perusahaan asuransi, dari 45 perusahaan asuransi jiwa yang beroperasi di Indonesia, tidak ada separuhnya yang murni milik Indonesia, dari perusahaan yang ekuitasnya di atas Rp 750 miliar semuanya berpatungan dengan asing. Dominasi asing juga ada di pasar modal, meliputi 70% dari semua saham listing dan diperdagangkan di bursa efek. Saham asing sudah menguasai 60% BUMN kita yang diprivatisasi. Bahkan pada sektor minyak dan gas, asing menguasai lebih dari 75%.

Masuknya modal asing memang mengakselerasi investasi nasional, namun hal itu juga perlu koridor kebijakan yang tegas terutama menyangkut asas resiprokal atau timbal balik. Misalnya, sejumlah bank nasional yang membuka cabang di luar negeri harus menjalani begitu banyak persyaratan dan pembatasan, namun lain halnya dengan bank asing masuk ke negeri ini.

Tampaknya kita bersikap terlalu liberal kepada mereka padahal pihak asing terlalu banyak membatasi perusahaan kita yang membuka usaha di negara mereka. Saatnya Bank Indonesia untuk bertindak lebih tegas misalnya, membatasi pembukaan cabang mereka di luar kota besar di Indonesia. Kemudian merevisi kebijakan kepemilikan mayoritas saham asing dengan menyertakan modal lokal dan wajib go public di BEI.