Usaha Mikro Belum Kurangi Kemiskinan

Selasa, 03/01/2012

NERACA

Jakarta---Kebijakan pengembangan usaha mikro yang belum optimal menjadi salah satu pendorong jumlah penduduk miskin belum berkurang. Alasanya pemerintah belum mampu membuka akses perbankan yang lebih besar. “Kalau hal ini saja belum bisa diatasi, bagaimana bisa menurunkan angka kemiskinan dengan cara memberdayakan ke usaha mikro,” kata Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Franky Sibarani kepada Neraca,2/1.

Menurut Franky, pengaitan usaha mikro dengan harapan menurunkan angka kemiskinan tergantung sepenuhnya dari kebijakan pemerintah. Selain akses perbankan, termasuk juga penyediaan lahan dan pembinaan pengembangkan usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). “ Saya rasa pemerintah belum optimal mengembangkan usaha mikro dan seakan-akan program usaha mikro hanya sebagai simbolis politisi saja,” tambahnya.

Ditempat terpisah, Direktur Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Hamonangan Ritonga mengakui penurunan jumlah masyarakat miskin tidak meningkatkan kesejateraan masyarakat. Alasanya kesejahteraan hanya dinikmati masyarakat golongan menengah ke atas. "Biasanya dalam teorinya, semakin menurun penduduk miskin itu kan masyarakat makin sejahtera. Tapi kesejahteraan itu lebih banyak dinikmati kelas menengah dan atas," ujarnya.

Lebih jauh kata Hamonangan, pertengahan 2011 lalu memang BPS mencatat sebanyak 27,12 juta penduduk Indonesia masuk katagori hampir miskin. "Penduduk miskin turun, yang rentan miskin itu meningkat. Sedikit saja, relatif sama. Meningkat sekitar 100.000-an, jadi pindah ke hampir miskin. Jadi diturunkan tapi lari ke hampir miskin," tandasnya.

Menurut Hamonangan, hal tersebut terjadi karena masyarakat golongan menengah ke atas memiliki kesiapan modal. Hal inilah yang membuat distribusi pendapatan tidak merata. "Jadi biasanya secara teoritis distribusi pendapatan bisa meningkat," ujarnya.

Hasil survei BPS September 2011 tercatat 29,89 juta penduduk Indonesia (12,36%) masih miskin. Angka itu memang turun 130 ribu orang (0,13%) dibandingkan Maret 2011 yang sebesar yang masih mencapai 30,02 juta orang (12,49%).

Rincian dari jumlah penduduk miskin berdasarkan pulau hingga September 2011 antara lain, Sumatera sebanyak 6.318.870 jiwa (12,2015), Jawa sebesar 16.744.410 jiwa (12,09%), Bali dan Nusa Tenggara mencapai 2.065.820 jiwa (15,46%), Kalimantan sekitar 971.880 jiwa (6,88%), Sulawesi sebesar 2.152.150 jiwa (12,17%), Maluku dan Papua 1.637.000 jiwa (25,25%).

Sementara itu, Plt BPS, Suraymin mengatakan sebanyak 29,89 juta penduduk Indonesia (12,36%) masih miskin hingga September 2011. Angka itu memang turun 130 ribu orang (0,13%) dibandingkan Maret 2011 yang sebesar 30,02 juta orang (12,49%).

Catatan BPS, selama periode Maret hingga September 2011, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 90 ribu jiwa atau dari 11,05 juta orang pada Maret 2011 menjadi 10,95 juta orang pada September 2011. Sementara di daerah perdesaan berkurang 40.000 jiwa atau dari 18,97 juta orang pada Maret 2011 menjadi 18,94 juta orang pada September 2011). "Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah selama periode ini. Penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2011 sebesar 9,23%, menurun sedikit menjadi 9,09% pada September 2011. Penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2011 sebesar 15,72%, dan turun tipis menjadi 15,59% pada September 2011," jelasnya

Suryamin menjelaskan pada september 2011, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 73,53%, tidak jauh berbeda dengan Maret 2011 yang sebesar 73,52%. **sahlan/novi