Perlu Cara Cerdas Berdagang Dengan Amerika Serikat

NERACA

Jakarta – Kepala Badan Pengembangan dan Penelitian Industri merangkap Plt. Sekjen Kemenperin Haris Munandar menyampaikan, Indonesia perlu melakukan smart action dalam menghadapi Amerika Serikat sembari mengamati arah kebijakan ekonomi negara tersebut. Selain itu, ada beberapa strategi pendekatan dalam kerjasama industri dengan negara lain.

Pertama, strategi persuasif melalui lobi dan negosiasi. Selanjutnya, strategi preventif, yakni dengan penerapan standar untuk mengurangi lonjakan impor. “Saat ini, perlu diperbanyak jumlah non-tariff measures (NTM) seperti yang dilakukan negara-negara maju. Yang dapat dilakukan adalah pemberlakuan standar wajib maupun pengaturan tata niaga untuk produk tertentu,” ujar Haris disalin dari siaran pers.

Pada kesempatan lain, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara menilai Indonesia tidak merugikan nilai perdagangan Amerika Serikat (AS), seperti yang tercantum dalam perintah eksekutif baru yang dikeluarkan Presiden Donald Trump. "Indonesia seharusnya tidak masuk, tapi tentu perlu dicermati perkembangan dari AS," kata Mirza.

Mirza menjelaskan ada tiga kriteria suatu negara yang bisa dianggap merugikan AS dalam sektor perdagangan, yaitu negara tersebut mempunyai surplus neraca perdagangan lebih dari 20 miliar dolar AS dengan negara adidaya itu. "Indonesia tidak, Indonesia hanya (surplus) sekitar 13 miliar dolar AS (berdasarkan klaim AS)," katanya.

Kemudian, ia menambahkan negara tersebut mempunyai surplus neraca transaksi berjalan secara total dari segi ekspor maupun impor barang dan jasa. "Indonesia current accountnya defisit 1,8 persen-2 persen terhadap PDB, jadi tidak termasuk," ujarnya.

Terakhir, ia mengatakan negara tersebut melakukan intervensi nilai tukar mata uang secara terus menerus selama satu tahun dengan tujuan melemahkan kurs agar nilai ekspor ke AS menjadi lebih murah.

Ia menegaskan Indonesia tidak pernah sengaja melakukan pelemahan mata uang rupiah untuk mendorong ekspor ke AS. "Indonesia kalau bergejolak, BI masuk ke pasar untuk pengendalian. Yang terjadi malah mencegah rupiah menjadi terlalu lemah," ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menerbitkan perintah eksekutif untuk melakukan investigasi terhadap negara-negara yang menyumbang terjadinya defisit neraca perdagangan AS.

Perintah eksekutif ini bertujuan untuk melindungi perekonomian AS dari politik dumping yang dilakukan negara mitra dagang dan manipulasi kurs yang membuat harga barang impor lebih murah.

Indonesia termasuk salah satu negara yang disebut-sebut merugikan kepentingan AS dalam perintah eksekutif tersebut karena menempati peringkat negara ke-15 yang memiliki defisit perdagangan dengan AS.

Posisi pertama ditempati oleh Cina dengan 347 miliar dolar AS, disusul dengan Jepang, Jerman, Meksiko, Irlandia, Vietnam, Italia, Korea Selatan, Malaysia, India, Thailand, Prancis, Switzerland dan Taiwan.

Saat ini, surplus neraca perdagangan Indonesia dengan AS mencapai 8,8 miliar dolar AS pada 2016, meski AS mengklaim mengalami defisit neraca perdagangan dengan Indonesia hingga 13 miliar dolar AS.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menjabarkan dinamika dan perlambatan ekonomi global sepanjang 2016 telah memberikan tiga pelajaran penting untuk diadaptasi negara berkembang, termasuk Indonesia, agar mampu meningkatkan imunitas ekonomi domestik dari guncangan. "Pertama, perlunya respons bauran kebijakan makroekonomi antara fiskal, moneter, riil, yang tepat waktu, konsisten, dan diterapkan secara disiplin," kata Agus.

Pada tahun lalu, Agus mencontohkan, tiga masalah besar ekonomi datang dari lemahnya pertumbuhan ekonomi global, anjloknya harga komoditas yang memukul nilai ekspor, dan juga ketidakpastian pasar keuangan karena kebijakan moneter Bank Sentral AS Federal Reserve.

Dengan tiga masalah utama tersebut, pemerintah sebagai pengendali instrumen fiskal atau belanja negara harus "mengencangkan ikat pinggang" dengan hanya meningkatkan alokasi belanja sektor produktif, tidak lagi untuk konsumtif. Pemerintah juga berupaya menambah pundi pundi uang negara dengan program amnesti pajak agar konsumsi pemerintah dapat terjaga.

BERITA TERKAIT

Penggolongan Tarif Listrik Perlu Hati-hati

NERACA Jakarta – Kementerian ESDM menjelaskan rencana penyederhanaan golongan pelanggan listrik rumah tangga nonsubsidi, yang sampai saat ini masih dalam…

Meningkatkan Daya Saing SDM Industri Dengan Program Vokasi

NERACA Kediri - Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto mengatakan lemahnya daya saing industri dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya adalah Sumber Daya…

Kemenkeu Dapat Pinjaman Rp15,2 triliun - Kerjasama dengan JICA

      NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan dan Japan International Cooperation Agency (JICA) menandatangani dua naskah perjanjiian pinjaman…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Dunia Usaha - Iperindo Sesalkan BUMN Pelayaran Masih Impor Kapal Bekas

NERACA Jakarta - Belum lama ini, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni membeli enam kapal bekas dari luar negeri,…

Penilaian Kadin - TEI 2017 Buka Akses Pasar Ekspor Nontradisional

NERACA Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai bahwa penyelenggaraan pameran dagang Trade Expo Indonesia (TEI) 2017 mampu…

Pameran Terpadu - Indofair 2017 Dorong Kerja Sama IKM RI-Suriname

NERACA Jakarta – Indonesia dan Suriname bersinergi dalam pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) melalui penyelenggaraan pameran terpadu Indofair 2017…