KRISIS GLOBAL DAN TANTANGAN 2012 - Perlu Diversifikasi Ekspor Jaga Pertumbuhan Ekonomi

Oleh : Agus Eko Cahyono

Krisis utang yang melanda AS dan Eropa jelas membutuhkan waktu panjang untuk pemulihan. Kondisi seperti ini harus mendorong Indonesia untuk segera melakukan diversifikasi ekspor. Caranya, mencari negara-negara tujuan ekspor di luar Eropa. Bahkan kalau perlu negara yang tak terkena dampak krisis Eropa.

Dengan laju pertumbuhan hanya 1%-2% per tahun. Maka  Eropa diperkirakan butuh waktu 10 tahun untuk bangkit. Apalagi Eropa juga diharuskan mengetatkan kebijakan fiskal. Maka pertumbuhan ekonomi Eropa akan tertekan pada tahun-tahun mendatang. Buntunya, terjadi penurunan daya beli. Karena itu harus dicari pasar lain untuk ekspor produk-produk nasional

Saat ini, ekspor non-migas Indonesia ke beberapa negara Eropa mencapai 12% dari total ekspor non-migas. Ini setara dengan ekspor ke Jepang dan lebih besar dari ekspor ke China dan Amerika Serikat yang sebesar 10%. Jepang, Eropa, China, dan Amerika Serikat menjadi empat kawasan tujuan ekspor non-migas terbesar Indonesia yaitu sebesar 45%. Lalu diikuti oleh India, Singapura, Malaysia, dan Korea. Mestinya, pasar ke Rusia dan Amerika Latin perlu dibuka

Penurunan daya beli Eropa yang merupakan pasar ekspor terbesar China akan membuat negara tersebut mencari pasar baru. Ujung-ujungnya mengancam barang-barang ekspor Indonesia di luar negeri dan dalam negeri. Lambatnya pemulihan Eropa juga dikhawatirkan mengganggu pemulihan Amerika Serikat yang merupakan pasar penting juga bagi Indonesia dan China. Karena itulah diversifikasi ekspor menjadi penting.

Dari catatan Badan Pusat Statistik (BPS), nilai total ekspor selama September 2011 mencapai US$17,82 miliar, turun 4,45% dari nilai ekspor Agustus yang sebesar US$18,81 miliar. Tapi nilai ini masih lebih tinggi 46,28% dari kurun yang sama pada  2010. Sejak 2008, nilai ekspor memang cenderung menurun pada September 2011.Meski demikian perlambatan ekonomi di AS dan beberapa negara Eropa merupakan faktor tambahan yang menyebabkan penurunan ini.

Penurunan nilai ekspor selama September 2011 hanya terjadi pada komoditas ekspor nonmigas. Ekspor migas masih tercatat naik 1,95% dari bulan sebelumnya. Dari catatan BPS terungkap nilai ekspor nonmigas pada September 2011 sebanyak US$13,56 miliar atau turun 6,24% dari bulan sebelumnya. Penurunan ekspor nonmigas ini terjadi pada komoditas lemak dan minyak hewan/nabati, pakaian jadi, dan berbagai produk kimia.

Pengaruh perlambatan ekonomi AS dan beberapa negara Uni Eropa terhadap ekspor terlihat dari penurunan nilai ekspor nonmigas ke tujuan ekspor tersebut. Nilai ekspor nonmigas ke AS juga tercatat turun dari US$1,38 miliar pada Agustus menjadi US$1,18 miliar pada September 2011. Yang jelas ekspor ke beberapa negara Eropa seperti Jerman, Prancis dan Inggris turun. Secara keseluruhan nilai ekspor ke 27 negara Uni Eropa turun dari US$1,94 miliar pada Agustus menjadi US$1,39 miliar pada September.

Ekspor ke negara-negara ASEAN juga tercatat turun walau tidak besar, yakni sebanyak US$38,9 juta. Namun ekspor ke negara-negara tujuan ekspor utama lain seperti China dan Jepang tercatat meningkat dan tetap tinggi. BPS mencatat, selama September 2011 nilai ekspor nonmigas ke China mencapai US$2,08 miliar, dan Jepang sebanyak US$1,69 miliar.

Di sisi lain, neraca perdagangan non-minyak dan gas (migas) antara Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN lain pada 2011 diperkirakan mencapai US$ 4 miliar-US$ 4,5 miliar.  Malah BPS mencatat pada periode Januari-September 2011, surplus neraca perdagangan non-migas Indonesia-ASEAN pada periode Januari-September US$ 2,67 miliar, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu US$ 1,72 miliar.

Intinya, pemerintah tidak boleh terlena hanya mempersiapkan penanganan pada ketahanan modal asing dan hanya dengan  mengamankan sektor pasar uang. Hendaknya krisis 2008 harus menjadi pengalaman penting. Dengan kata lain, jangan  melulu memprioritaskan stabilitas pasar uang, tapi juga menjangkarkan perhatian pada penguatan ekonomi domestik

Pengaruh krisis Eropa memang tidak bisa dianggap remeh. Bisa saja imbasnya menjalar ke kawasan Asia. Berdasarkan analisa Bank Indonesia, bisa memengaruhi perekonomian Indonesia. Penanganan dari sisi pasar uang semata dan menafikan penguatan sektor riil domestik, akan membuat pemerintah mengalami shock bila krisis Eropa merambah ke sektor-sektor yang tak pernah diduga sebelumnya, yang bersifat non moneter.

Proyeksi Pertumbuhan

Boleh-boleh saja lembaga keuangan dunia menilai dan memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Mulai dari Bank Dunia, IMF, hingga Bank Pembangunan Asia. Namun semua lembaga keuangan internasional itu jangan dijadikan “patokan”. Karena semua yang tahu dapur ekonomi Indonesia adalah bangsa sendiri. Jadikan proyeksi lembaga keuangan tersebut sebagai pemacu dan sekaligus pembanding.  

Meski Bank Dunia (World bank) menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2012 menjadi lebih pesimistis, yakni 6,2%. Namun Bank Dunia memberikan proyeksi gambaran positif, dengan sentimen konsumen yang didorong oleh inflasi telah turun ke tingkat paling rendah selama satu setengah tahun, termasuk proyeksi pertumbuhan mitra dagang Indonesia untuk 2012 telah diturunkan menjadi 3,5% dari 3,9% pada sebelumnya

Masalahnya, pada kuartal III-2010, kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya menunjukkan sedikit ketidakpastian. Sehingga Bank Dunia memandang PDB riil yang meningkat 6,5% ditopang oleh pertumbuhan konsumsi swasta. Di sisi produksi, Bank Dunia melihat pertumbuhan PDB terakhir juga diiringi dengan penciptaan lapangan kerja yang pesat, dengan lapangan pekerjaan non pertanian meningkat 5,4% di tahun berjalan.

Di bidang ekspor kemungkinan juga akan mengalami penurunan dengan melemahnya perekonomian negara Eropa. Tahun ini tumbuh sekitar 14%  dan pada tahun 2012 hanya sekitar 12%.  Dari sisi investasi, takkan  setinggi pada  2011 ini. Artinya, pertumbuhan investasi pada 2011 di kisaran 8,7% dan pada  2012 akan tumbuh 8,6%. Sedangkan pertumbuhan sektor kredit perbankan masih akan tinggi sekitar 23%-25% pada tahun 2012, namun ketersediaan kredit dalam US$ akan semakin ketat juga.

Sementara sektor non-traded seperti telekomunikasi masih akan tumbuh tinggi. Namun pertumbuhan perdagangan dan perumahan diperkirakan akan mengalami penurunan. Jika pembangunan infrastruktur dipercepat maka dapat mengkompensasi penurunan pertumbuhan perumahan ini

Tak beda jauh dengan World Bank, Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) juga melakukan kajian terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bahkan OECD berani memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2012-2016 rata-rata mencapai 6,6%. Ini berarti pertumbuhan ekonomi Indonesia paling tinggi di atas lima negara ASEAN lainnya. Namun, prediksi dari OECD tersebut lebih rendah dibandingkan target pemerintah pada 2012 sebesar 6,7%. Intinya, ekonomi Indonesia diyakini akan menyentuh level 6,9% pada 2016.

Pertumbuhan Indonesia pada  2003-2007 hanya 5,5%. Sementara  2012-2016 diperkirakan 6,6%.  Sedangkan 2008-2011 dianggap sebagai masa krisis sehingga tidak diperhitungkan. Ketidakpastian global tersebut berasal pada penurunan kepercayaan akan kebijakan fiskal Amerika Serikat dan berlanjutnya krisis utang di kawasan Eropa. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, negara-negara berkembang di Asia tidak bisa menghindar dari imbas perlambatan ekonomi global.

Berdasarkan data OECD, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2012-2016 merupakan pertumbuhan tertinggi dibandingkan dengan kelima negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia yang hanya diprediksi tumbuh 5,3%, Filipina sebesar 4,9%, Singapura sebesar 4,6%, Thailand sebesar 4,5%, dan Vietnam 6,3%. Sementara rata-rata pertumbuhan ekonomi di negara tersebut sebesar 5,6%.  Artinya, rata-rata pertumbuhan negara Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam akan mecapai 5% pada 2011, dan ditargetkan menjadi 5,6%  selama  2012-2016

Hingga saat ini pemerintah masih pede, dimana ekonomi RI bisa tumbuh 6,7% pada  2012. Karena pemerintah tidak akan tinggal diam dengan membiarkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tergerus dan akan tetap menjaga pada angka 6,7%  sesuai di asumsi makro APBN 2012. Disisi lain, pemerintah juga telah menyiapkan kebijakan berlapis lapis, misalnya dari sisi belanja modal, dan mempercepat belanja modal kita di 2012

Mestinya, pengamanan berlapis itu juga dibarengi dengan pengetatan terjadinya kebocoran anggaran yang masih terjadi di beberapa titik APBN. Masalahnya hal ini  dinilai menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi RI. Padahal pertumbuhan ekonomi masih akan moderat dan tidak akan tembus 7%.

Memang ada dua hal yang perlu dilakukan agar pertumbuhan ekonomi tanah air bisa meroket menembus 7% atau paling tidak bisa mencapai target hingga  2014, yaitu 7%.  Pertama, menjaga investasi pada kisaran 10%-15%. Kedua, mengupayakan agar pertumbuhan  menjadi investment-led growth

BERITA TERKAIT

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…