Jakarta – Kualitas para Atase Perdagangan dan pejabat sipil yang menangani masalah perdagangan luar negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) perlu perbaikan segera. Lantaran saat ini kondisinya sudah darurat di tengah tantangan meningkatkan produk ekspor Indonesia.

NERACA

“Saat ini, sekitar 80% Atase Perdagangan tidak mengerti soal regulasi perdagangan, dan tidak memiliki kemampuan bahasa asing memadai. Mereka juga tidak paham tentang perdagangan internasional,” tegas Achmad Ketua Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), Achmad Widjaja saat dihubungi Neraca, Minggu (1/1/2012).

Menurut dia, kondisi ini sangat menghambat upaya Indonesia untuk menembus pasar internasional, terutama dalam melobi dunia usaha di manca negara agar mau bekerjasama dengan usahawan Indonesia.

Achmad menilai, sudah seharusnya pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap Atase Perdagangannya. “Agar perdagangan kita di dunia internasional bisa lebih maju dan berkembang,” ujarnya.

Desakan ini mendapat dukungan dari para pengamat ekonomi. Menurut ekonom Indef Prof. Dr. Didiek J. Rachbini, diplomasi perdagangan Indonesia sangat lemah, terbukti Indonesia banyak kalah dalam perdagangan baik bilateral maupun multilateral.

“Contohnya di bidang jasa tenaga kerja. Kalau tenaga ahli di bidang yang mereka kuasai bisa masuk ke Indonesia, sedangkan tenaga kurang terampil (bawah) dan setengah terampil kita tidak bisa masuk ke negara mereka,” kata Didiek yang juga guru besar di Universitas Mercu Buana.

Menurut dia, benteng pasar domestik Indonesia porak poranda karena diplomasi dagang Indonesia lemah, sehingga bisa dikuasai seperti sekarang ini. Akibatnya, pelaku usaha di sektor kecil dan menengah menjadi korban.

Dia mengatakan, untuk mengatasi hal itu, yang harus dilakukan adalah memperkuat SDM dalam diplomasi perdagangan, dan jangan menyandarkan kepada pegawai negeri yang kualitasnya tidak memadai. “Sewa saja diplomat swasta yang terampil dan dibayar sesuai dengan hasil kerjanya,” tandasnya.

Jika hasilnya tidak memuaskan, sambungnya, bisa berhentikan dan ganti  dengan yang lain. Didik juga menyarankan, PNS Kemendag yang tidak berkualitas tersebut sebaiknya dikirim saja mereka ke daerah.

Senada dengan Didiek, Dr. Wijaya Adi, peneliti di Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E LIPI) menyatakan, kualitas SDM di Kementerian Perdagangan memang belum optimal, terutama yang ditaruh di sektor perdagangan internasional. “Karena latar belakang mereka birokrat, sebagian mereka tidak mengerti promosi perdagangan dunia. Sense of business mereka sangat kurang. Di sinilah, pengelolaan SDM di bidang perdagangan masih perlu dikoreksi lebih lanjut karena terkait dengan kinerja ekspor yang harusnya bisa lebih meningkat dari tahun lalu,” ujarnya.

Di beberapa Kedutaan Besar RI, imbuhnya, atase perdagangan Indonesia memang sangat mengecewakan. Pemilihan mereka terkadang lebih didasarkan pada pengabdiannya sebagai PNS yang sudah berlangsung sekian tahun. Padahal untuk menjadi atase perdagangan, tidak cukup hanya senior, tapi butuh kecakapan lain seperti komunikasi, kecerdasan melihat peluang dagang, kemampuan fasilitasi bisnis, dan lain sebagainya. Dan hal itu tidak dimiliki mereka sebagai seorang duta bangsa yang promosikan barang dan jasa kita di luar negeri.

“Jika kemampuan SDM perdagangan kita tidak ditingkatkan, jangan harap kinerja ekspor kita akan membaik. Pihak swasta tidak mudah menemukan pasar internasional. Mereka butuh informasi pasar dan jaringan di luar negeri. Apalagi para industri dan pengusaha kecil, darimana mereka punya uang untuk promosi dan masuk ke pasar internasional. Tugas dari pemerintah adalah membuka jalan agar produk kita bisa dijual keluar,” urainya.

Karena dikelola oleh SDM yang kurang memadai, sambung Wijaya Adi, sejauh ini peran pemerintah masih sangat minim dalam mendongkrak perdagangan luar negeri. Selain juga masalah pengelolaan perdagangan kita yang masih penuh masalah. Sistem yang dibuat pemerintah masih melahirkan produk yang tidak kompetitif. Pengelolaan perdagangan dan SDM yang masih bermasalah belum disikapi secara serius.

Wajib Bahasa Inggris

Bak gayung bersambut, desakan kalangan dunia usaha ditanggapi positif Menteri Perdagangan Gita Wirjawan. Langkah perbaikan dimulai Mendag dengan mewajibkan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kementerian perdagangan memiliki skor TOEFL (Test of English as a Foreign Language) minimal 600.

Hal ini bagian dari rencana aksi Gita untuk meningkatkan kualitas SDM di Kementerian Perdagangan.

Menurut Gita, sepanjang tahun 2012, pihaknya akan meningkatkan jumlah pegawai yang menguasai bahasa asing, terutama Bahasa Inggris, melalui pencapaian skor TOEFL di atas 600. Tahap awal akan diberlakukan untuk 1.000 pegawai termasuk pejabat teras atas. Selain itu, ditargetkan ada peningkatan jumlah pegawai berpendidikan S2 dan S3 sebesar 1.500 pegawai dan pelatihan intensif di bidang yang terkait dengan aktivitas perdagangan dalam dan luar negeri.

Namun Gita juga menegaskan kebijakan itu hanya diprioritaskan bagi PNS muda. “Kita prioritaskan yang muda-muda saja, mereka masa depan kita,” jelas Gita.

Langkah Gita mendapat dukungan dari Muhammad Qudrat Nugraha, Ekonom dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dia sangat menyambut baik adanya penerapan TOEFL 600 untuk Atase Perdagangan. Dengan demikian, para atase perdagangan ini mampu melakukan negosiasi dengan baik untuk memberi keuntungan pada negara. “Bagus itu, malah kalau bisa diterapkan diseluruh kementerian,” tegasnya.

Dia menyatakan, persoalan TOEFL 600 ini tidak akan menjadi masalah walaupun saat ini banyak karyawan di Kementerian Perdagangan yang memiliki TOEFL rendah atau di bawah 600. Dengan catatan, penerapannya dilakukan dengan baik  “Harus ada masa transisi, mereka harus dites terlebih dahulu, untuk tahun pertama setidaknya TOEFL mereka 500, nah tahun kedua baru lebih tinggi lagi, sehingga ada rasa keadilan di dalamnya,” sebut dia.

Mengenai perdagangan Indonesia ke pasar global yang masih loyo, menurut Qudrat salah satunya memang disebabkan masalah komunikasi. Dimana penguasaan bahasa asing sangat minim. Sehingga, proses negosiasi tidak berjalan dengan baik. “Ya selain pengetahuan substansi perdagangan yang minim, masalah bahasa juga sangat mempengaruhi,” kata dia.

Upaya Gita memperbaiki kualitas SDM anak buahnya memang patut diacungi jempol. Lantaran, target dibebankan ke pundaknya sangat berat. Pada tahun 2012 saja, Pemerintah menargetkan nilai ekspor nasional sebesar US$ 230 miliar. Padahal, di depan mata sudah ada ancaman penurunan permintaan dari dampak krisis Eropa dan AS.

Kalangan pengamat memperkirakan, pada tahun 2012, perekonomian negara-negara maju hanya akan tumbuh sebesar 1,9%, misalnya Amerika Serikat akan tumbuh sebesar 1,8%, Jerman 1,3%, Perancis 1,4%, Jepang 2,3% dan Inggris 1,6 %. agus/munib/ahmad/kam