Legislator: Pemkot Depok Wajib Lakukan Pemajuan Kebudayaan

NERACA

Depok - Anggota Komisi X DPR RI Nuroji mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat wajib melakukan pemajuan kebudayaan setempat, setelah UU Pemajuan Kebudayaan disahkan.

"Pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah pelaksana Pemajuan Kebudayaan," kata Nuroji disela-sela acara malam Syukuran HUT Kota Depok ke-18 di Sekolah Master Depok, sebagaimana dikutip Antara, kemarin.

Rancangan Undang-undang (RUU) Pemajuan Kebudayaan telah disahkan menjadi UU pada Kamis (27/4) dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Ia mengatakan langkah langkah pemajuan kebudayaan tersebut meliputi pendataan atau pencatatan dalam suatu sistem data terpadu atas segala aset, objek dan warisan budaya. Kemudian ada langkah pelestarian yg mencakup pemeliharaan dan penyelamatan dan publikasi.

Nantinya kata dia pemerintah daerah wajib menyusun pokok pokok pikiran kebudayaaan daerah, sebagai bahan penyusunan Strategi Kebudayaan Kebudayaan Nasional, dengan melibatkan stake holder kebudayaan di daerah seperti tokoh budayawan, dewan kesenian, lembaga kebudayaan, lembaga adat dan lain lain.

Dikatakannya pengembangan objek kebudayaan juga bagian dari pemajuan kebudayaan. Pembinaan sumber daya manusia kebudayaan, pemanfaatan produk produk kebudayaan pada bidang industri, pariwisata serta untuk kepentingan diplomasi budaya, juga di atur dalam undang undang ini.

"Yang penting juga mengenai perhargaan kepada Sumder Daya Manusia dan pranata kebudayaan diatur dalam undang undang ini," kata Nuroji yang berasal dari daerah pemilihan Depok dan Bekasi.\

Ia mengatakan secara garis besar Undang undang ini memuat pedoman dalam melakukan pemajuan kebudayaan, seperti yang diamanatkan oleh UUD RI Tahun 1945 pasal 32 ayat 1, yaitu bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional. Ant