NERACA

Jakarta – Indonesia mengajak negara-negara anggota ASEAN yang menjadi produsen sawit terbesar, terutama Malaysia dan Thailand untuk bersama-sama melawan kampanye hitam terhadap komoditas kelapa sawit. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menjelaskan bahwa akhir-akhir ini hasil kelapa sawit dari Indonesia menerima banyak sekali kampanye hitam.

"Contoh terakhir adalah resolusi parlemen Eropa mengenai kelapa sawit yang sangat diskriminatif. Antara Indonesia dan Malaysia kita sudah membentuk apa yang dinamakan 'Council of Palm Oil Producing Countries' (CPOPC)," ucap Retno, disalin dari Antara.

Kerja sama perdagangan di kawasan negara-negara anggota IMT-GT (Indonesia Malaysia Thailand - Growth Triangle) memiliki potensi yang besar karena mencapai 416 miliar dolar AS atau 18,3 persen dari total perdagangan ASEAN. Potensi ini juga didukung oleh rata-rata pertumbuhan ekonomi dari 2010-2015 adalah 6,9 persen. "Ini juga merupakan angka yang cukup tinggi," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Sementara itu, total populasi di kawasan ini sekitar 81 juta penduduk atau sekitar 13 persen dari total populasi ASEAN. "Dari segi 'labour force' terdapat 38,3 juta yang berarti bahwa 12,2 persen dari total 'labour force' ASEAN," kata Retno.

Bila melihat kondisi alam dari kawasan ini, maka kerja sama yang dapat dikembangkan adalah di bidang perkebunan. "Ini juga merupakan basis dari perkebunan kelapa sawit," kata Retno.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan KTT IMT-GT ke-10 di Philippine International Convention Center (PICC) Manila, Filipina, Sabtu 29 April 2017, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa kawasan ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang didukung oleh sektor perkebunan di antaranya kelapa sawit.

Maka dalam KTT tersebut, Presiden mengajak Thailand bergabung dengan Indonesia dan Malaysia di dalam konteks CPOPC dan bersama-sama untuk melawan kampanye hitam yang dilakukan oleh berbagai pihak terhadap kelapa sawit.

"Apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi tadi didukung sepenuhnya oleh PM Malaysia. Sebelumnya waktu di KTT ASEAN, PM Malaysia juga sudah sempat menyebut mengenai masalah perlunya kita untuk melawan kampanye hitam terhadap kelapa sawit," ujar Retno. KTT itu sendiri dihadiri oleh Presiden Jokowi, PM Malaysia Najib Tun Razak, dan PM Thailand Prayuth Chan-o-cha.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI Siti Nurbaya menegaskan Indonesia menolak dugaan upaya tuduhan "penghinaan" sawit yang dituduhkan parlemen Eropa melalui "Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests" di Starssbourg" pada 4 April 2017. "Tuduhan sawit adalah korupsi, eksploitasi pekerja anak, menghilangkan hak masyarakat adat merupakan tuduhan yang keji dan tidak relevan," kata Siti.

Siti didampingi Duta Besar Indonesia untuk Finlandia Wiwiek Setyawati Firman memberikan klarifikasi saat penandatanganan nota kesepahaman dengan Menteri LHK Finlandia Kimmo Tiilikainen di Helnsinki, Finlandia.

Menteri Siti beraksi setelah menyebarnya informasi parlemen Eropa mensahkan "Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests" di Starssbourg pada 4 April 2017. Dijelaskan Siti mosi yang dituduhkan parlemen Eropa soal sawit itu sebagai penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia yang tidak dapat diterima.

Siti mengungkapkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo berupaya menggulirkan kebijakan pengelolaan "sustainable" sawit dan industri berbasis lahan tanah. Dalam mosi yang diterbitkan Parlemen Eropa itu, ujar dia Indonesia dituduh menyatakan sawit sebagai persoalan besar yang dikaitkan dengan masyarakat dan korupsi termasuk pelanggaran hak asasi manusia.

Menteri Siti menyatakan bagi Indonesia sawit merupakan industri besar yang menyangkut hajat hidup petani meliputi areal seluas 11 juta hektare dengan persentase 41 persen merupakan tanaman petani dengan tenaga kerja usaha hulu hingga hilir mencapai 16 juta orang.

Dia menegaskan Indonesia komitmen seperti Parlemen Eropa dan negara lain di dunia untuk mengimplementasikan dan memiliki ratifikasi "Paris Agreement". "Bahkan tentang masyarakat adat telah diberikan perhatian khusus oleh Presiden terhadap masyarakat adat dan hak masyarakat adat diberikan dalam hal ini atas hutan adat terus berlangsung," tegasnya.

Lebih lanjut, Siti menyebutkan studi sawit parlemen Eropa tidak lengkap dan menyinggung Indonesia karena menuduh, serta mengajak untuk "memboikot" investasi sawit kemudian pindah ke "sunflower" dan "rapeseed".

Siti meminta negara lain mempercayakan kepada Indonesia menyelesaikan persoalan sendiri termasuk kontribusi terhadap masalah lingkungan seperti kebakaran hutan, menata pengelolaan hutan dan gambut, menjaga keanekaragaman hayati sebagai sumbangsih bagi dunia. "Indonesia akan mampu berhadapan dengan negara manapun di dunia manakala kedaulatannya terusik," tegasnya.