NERACA

Jakarta - Bank Indonesia (BI) mendorong Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk semakin aktif melakukan transaksi repo agar mampu memperbaiki pengelolaan likuiditas. "Apabila banyak BPD semakin aktif di transaksi repo maka akan membuat transaksi lebih terjamin dan juga memperbaiki pengelolaan likuiditas oleh BPD," kata Kepala Departemen Pengembangan Pendalaman Pasar Keuangan BI Nanang Hendarsah dalam lokakarya "Treasury Solutions for Bank Pembangunan Daerah" di Jakarta, Rabu (26/4).

Nanang menyebutkan saat ini terdapat 14 BPD yang aktif melakukan transaksi repo dari 25 BPD yang telah menyetujui "Global Master Repurchase Agremeent" (GMRA). Sebagaimana diketahui, transaksi repo adalah kontrak jual atau beli efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Transaksi repo memungkinkan peminjaman uang dengan menyerahkan surat berharga, sehingga bagi pemberi likuiditas akan menetapkan biaya yang lebih murah daripada transaksi PUAB atau pasar uang antarbank yang tidak beragunan.

Nanang menyebutkan transaksi repo per hari berkisar Rp1 triliun hingga Rp3 triliun. "Bahkan transaksi bisa mencapai Rp4,6 triliun pada saat likuiditas agak sedikit ketat," ucap dia. Ia berharap BPD mampu menggeser transaksi PUAB yang lebih "insecure" ke transaksi repo yang tenornya lebih panjang. Selain mendukung stabilitas sistem keuangan, transaksi repo juga meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui "BI 7-Day Repo Rate".

Nanang menjelaskan transaski repo yang semakin aktif akan membuat transmisi kebijakan moneter lebih efektif dalam memengaruhi suku bunga jangka panjang. "Sehingga banyak korporasi yang sekarang melakukan 'funding' melalui penerbitan obligasi korporasi. Bahkan tahun lalu di atas Rp120 triliun, tertinggi dalam sejarah penerbitan obligasi korporasi di Indonesia," tuturnya.

Direktur Keuangan Bank DKI Sigit Prastowo, mengatakan, mayoritas BPD masih lebih tertarik melakukan pinjaman bilateral alias pinjaman dengan bank-bank besar dibandingkan melalui skema repo. Sedangkan, pinjaman pembiayaan antar sesama BPD masih minim. Itu sebabnya, Bank DKI sebagai salah satu anggota Asosiasi Bank Daerah (Asbanda) dalam setahun terakhir telah mengajak dan memprakarsai BPD untuk mulai aktif bertransaksi repo. "Kami yang ajak BPD secara massal untuk menandatangani GMRA (Global Master Repurchase Agreement) tahun lalu untuk mendukung itu," kata Sigit.

Ia mengungkapkan alasan utama BPD belum tertarik bertransaksi repo karena portofolio kredit atau kebutuhan dana untuk ekspansi kredit masih sangat kecil, apalagi pada awal tahun. Salah satu BPD yang paling besar dan sering melakukan repo antara lain BPD Jawa Barat (BJB) dan Bank DKI Jakarta. "Kalau awal bulan likuiditas mereka (BPD) masih longgar, biasanya baru di akhir tahun ketika ada penarikan dana dari Pemerintah Daerah (Pemda), di situ sebetulnya repo bisa diandalkan," papar Sigit.

Meski begitu, Sigit mengakui, dalam dua tahun terakhir, Bank DKI Jakarta memang belum terlalu aktif bertransaksi repo karena kondisi likuiditas perseroan yang masih sangat longgar. Tercatat sampai kuartal I-2017, rasio loan to deposit ratio (LDR) Bank DKI berada di level 75%. Kendati demikian, BPD DKI Jakarta memiliki Surat Berharga Negara (SBN) per tahun hingga Rp 4 triliun. "Kalau sekarang malah kami reverse repo tapi kepada Bank Indonesia (BI), karena kalau saat ini kelihatannya bank lain likuditasnya masih bagus," tuturnya. Untuk pendanaan atau pinjaman bilateral, Bank DKI sampai saat ini masih mengandalkan pinjaman dari bank besar khususnya bank pelat merah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sementara, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB) mengklaim menjadi salah satu BPD yang paling aktif melakukan transaksi repo. "Kami cukup aktif bertransaksi repo, dalam satu kali transaksi dengan bank lain, rata-rata sebesar Rp 500 miliar sampai Rp 1 triliun," ujar Senior Vice President Divisi Corporate Secretary BJB Hakim Putratama.