Oleh: Bhima Yudhistira Adhinegara

Peneliti INDEF

Ketimpangan lahan lebih menghawatirkan dibandingkan ketimpangan yang diukur berdasarkan pengeluaran penduduk. Data terakhir soal ketimpangan lahan yang dirilis BPS tahun 2013 mencatat angka ketimpangan lahan mencapai 0,64. Artinya, 1% penduduk menguasai 64% sumber daya agraria, tanah dan ruang di Indonesia. Angka ini tumbuh sangat fantastis bahkan dibanding era Pemerintahan Orde Baru. Di tahun 1983, gini ketimpangan lahan sebesar 0,5. Sementara angka ketimpangan berdasarkan pengeluaran penduduk saat ini 0,39.

Kondisi ketimpangan lahan yang teramat parah berdampak signifikan terhadap ketahanan pangan nasional. Lahan untuk produksi beras menurun drastis digantikan oleh kawasan properti dan industri. Harga beras menjadi liar, sementara Pemerintah terus mengklaim terjadi surplus. Sejak tahun 2009, harga beras di Indonesia bergerak lebih tinggi dibanding harga beras rata-rata dunia. Selisih perbedaan harga beras domestik dan rata-rata dunia bahkan mencapai Rp7.000/kg. Ujung-ujungnya kalau daya beli masyarakat menurun, maka ketimpangan pun bakal jadi bom waktu.

Saat ini respon Pemerintah sudah berjalan di rel yang tepat untuk mengurangi ketimpangan. Masalahnya setelah dicetuskan ada 9 juta hektar lahan yang akan dijadikan TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) lalu apa selanjutnya? Ketimpangan tidak se-instan itu diturunkan tanpa adanya langkah kongkrit yang tepat sasaran. Legalisasi lahan atau bagi-bagi sertifikat ke petani tidak menjamin tanah kemudian menjadi produktif. Alih-alih yang terjadi justru bank kebanjiran permintaan kredit karena sertifikat tanah yang diberikan Pemerintah digadaikan oleh para petani. Perlu regulasi yang ketat agar tanah hasil reforma agraria hanya diperuntukkan untuk kegiatan pertanian, tidak boleh digadaikan apalagi dijual.

Contoh keberhasilan reforma agraria di Malaysia yang dikenal dengan nama Felda (Federal Land Development Authority) memiiki kontrak yang jelas antara petani penerima lahan dan Pemerintah. Selain pentingnya kontrak, agar lahan reforma agraria bisa produktif Pemerintah perlu membentuk lembaga baru yakni Otoritas Pengelola Reforma Agraria. Tujuan dari lembaga baru ini selain berfungsi sebagai bank tanah juga memberdayakan petani di lahan reforma agraria. Selama ini proyek reforma agraria yang ada di Indonesia, termasuk transmigrasi di era Orde Baru kurang berjalan akibat pemberdayaan petani masih dikesampingkan.

Langkah lainnya adalah menggabungkan petani kedalam ekosistem agribisnis. Hal ini menjamin kepastian penyerapan hasil perkebunan petani dilahan reforma agraria. Pemerintah melalui penunjukkan BUMN dapat mengembangkan skema inti-plasma yang selama ini sudah ada. Pemerintah juga perlu menggandeng institusi bisnis lainnya sebagai partner petani reforma agraria. Dari semua langkah tersebut, baik persoalan ketimpangan lahan maupun ketahanan pangan nasional dapat diselesaikan sekaligus.