NERACA

Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan sebanyak 150 dispenser pengisian bahan bakar gas (SPBG) di SPBU dan dapat dioperasikan pada tahun 2019. "Tidak semua SPBU bisa dipasang dengan dispenser gas, sehingga banyak pertimbangan, mulai dari infrastruktur dan jaringan gasnya," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja di Gedung Migas, Jakarta, Selasa (25/4).

Ia menjelaskan jaringan tersebut disiapkan dengan mempertimbangkan wilayah yang memiliki potensi gas dan jaringan yang sudah siap dialiri gas di daerah tersebut. Daerah-daerah tersebut yang akan didahulukan dari implementasi Peraturan Menteri nomor 25 tahun 2017 adalah Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Semarang, dan wilayah Kalimantan Timur. Saat ini penyediaan SPBU yang melayani bahan bakar gas hanya tersedia sebanyak 68 lokasi. Implementasi dari Permen nomor 25 tahun 2017 yang mengatur tentang konversi bahan bakar ke gas tersebut akan diikuti oleh semua SPBU, tidak hanya milik Pertamina namun juga milik swasta.

Disamping itu, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan bahwa harga bahan bakar gas (BBG) yang disediakan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) adalah Rp3.100 per liternya. "Bahan bakar gas tersebut memiliki oktan setara Pertamax, dan memiliki kandungan emisi gas buang lebih bersih," sambung Wiratmaja.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) terkait regulasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG). Poin yang tersampaikan adalah pada setiap SPBU akan ada dispenser untuk bahan bakar gas bagi kendaraan umum, kemudian kendaraan dinas di BUMN energi diwajibkan menggunakan gas.

Sejauh ini tidak ada resistensi dari para pengusaha terkait dengan aturan ini. Wilayah yang akan didahulukan adalah daerah yang memiliki infrastruktur dan potensi gas besar. Daerah tersebut misalnya, Jakarta, Surabaya, Balikpapan, Prabumulih, dan kota-kota yang sudah ada jaringan gas. Terkait dengan kesiapan produsen kendaraan, Kementerian ESDM akan berkomunikasi dengan Kementerian Perindustrian. Dan tidak disebutkan dalam Permen konversi gas tersebut.

Kebijakan tersebut diambil karena tidak ditemukannya kadar bahaya gas bagi transportasi masyarakat, selain itu, sumber dayanya juga masih tersedia. Menurutnya hal ini harus menjadi prioritas karena BBM sudah waktunya berkonversi. Ia juga mengharapkan produsen mobil mendukung kampanye konversi dari bahan bakar minyak menjadi mobil berbahan bakar gas (BBG).

Selain itu, infrastruktur penunjang Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) dipersiapkan untuk mempercepat konversi dari bahan bakar minyak menjadi gas. Berdasarkan data, penggunaan BBM terbesar terdapat pada sektor transportasi. Disusul pada posisi kedua adalah listrik, dan selanjutnya yang ketiga adalah kebutuhan rumah tangga.