NERACA

Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai sistem ganjil-genap kendaraan di jalan tol untuk mengendalikan kepadatan arus mudik pada Idul Fitri 1438 Hijriah atau Lebaran 2017 tidak layak diterapkan. Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi di Jakarta, Selasa (25/4), mengatakan aturan tersebut hanya akan memindahkan kemacetan baru di jalan non tol. "Bahkan bisa lebih parah kemacetannya," katanya.

Tulus menilai yang lebih darurat diatur adalah pemudik dengan sepeda motor, bukan kendaraan roda empat. Pasalnya pemudik sepeda motor lebih berisiko mengalami kecelakaan lalu lintas dalam berkendara. Ia mengungkapkan kebanyakan pemudik hanya mengejar momentum waktu solat Ied di kampung halaman saat melakukan mudik Lebaran. "Kalau dibatasi dengan ganjil-genap bisa menimbulkan persoalan sosial baru," katanya.

Tulus menyarankan pemerintah menyediakan akses angkutan umum massal agar pemudik menggunakan angkutan umum bukannya kendaraan pribadi. "Juga memperbaiki angkutan umum di daerah," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumberdaya, Luhut Binsar Pandjaita mengatakan kajian pemerintah terkait kebijakan ganjil genap yang akan diterapkan pada jalur mudik 2017 esok akan final Mei mendatang. Luhut mengatakan hingga saat ini pemerintah masih mengkaji hal tersebut terkait skema pengaturannya.

Luhut mengatakan, kebijakan ganjil genap ini bisa mengurangi beban jalan tol dan jalur mudik agar tak terjadi penumpukan dan kemacetan yang berlebihan saat seperti musim mudik tahun sebelumnya. Luhut mengatakan, hal ini juga bisa mendisiplinkan masyarakat agar segala sesuatunya bisa terencana dengan baik. "Tadi kita exercise, ini kita sekalian mendisiplinkan. bangsa kita sendiri. Nanti awal Mei atau dekat dekat mau Puasa sudah keluar kebijakannya," ujar Luhut.

Luhut mengatakan jika melihat hitungan libur nasional, maka setidaknya ada waktu yang bisa dipertimbangkan oleh masyarakat. Ia mengatakan, ada sekitar empat hari libur lebaran sebelum hari Idul Fitri tiba. Ia mengatakan, skema ganjil genap nantinya akan diperhitungkan mengacu pada libur nasional tersebut. "Jadi kalau ada empat hari, dia bisa merencanakan. planingnya masing-masing lah. sekarang mau senang atau senang? jadi lebih sedikit susah tapi lebih sennagnya? ada spt brexit kemarin? ini kita kaji betul2. meski belum diputuskan, pd umumnya tadi sarankan perlu kita gunakan itu," ujar Luhut.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya sedang mengkaji kebijakan ganjil genap yang akan diterapkan pada musim mudik lebaran 2017. Budi mengatakan kebijakan ganjil genap ini bermula dari masukan masyarakat. Budi mengatakan, kebijakan ganjil genap ini baru ia kaji bersama dengan MTI dan beberapa perwakilan LSM juga bersama KPPU dan Univesitas. Budi mengatakan, Mei nanti akan diberikan keputusan terkait kebijakan ini apakah akan berlaku atau tidak. "Bulan Mei kita kabarin akan ganjil genap atau tidak. jadi ini ide, idenya terimakasih. nanti kita diskusikan apa komplikasinya dalam kehidupan masyarakat," ujar Budi.

Budi mengatakan dengan ide ganjil genap yang diterapkan pada arus mudik ini bisa mengurangi kepadatan yang terjadi di jalan tol, saat mudik lebaran. Ia mengatakan, dengan berlakunya ganjil genap maka akan ada pembatasan jumlah kendaraan yang melewati jalan tol. "Yang pasti akan ada membatasi jumlahnya. tapi untungnya membatasi. bisa bergantian. ruginya, kalau orang punya waktu cuma tertentu, mobilnya cuma satu, masalah juga.jadi kita akan lihat," ujar Budi.