NERACA

Jakarta – Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) atau less cash society yang dicanangkan oleh Bank Indonesia (BI) sejak 2014 dinilai telah memberikan dampak pada peningkatan jumlah penggangguran di Indonesia. "Pekerja di sektor tertentu mulai terkena dampak dari kebijakan pemerintah ini, misalnya pekerja jalan tol dan perbankan," kata Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia Mirah Sumirat melalui pesan tertulisnya di Jakarta, Selasa (25/4).

Mirah mengatakan rencana pemerintah yang akan menerapkan sistem nontunai melalui gardu tol otomatis (GTO) di gardu tol di seluruh Indonesia berpotensi mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap pekerja jalan tol. Begitu pula dengan kebijakan perbankan bergerak atau "mobile banking" dan "less cash society" yang menyebakan pekerja perbankan rentan dari PHK.

Karena itu, Mirah mengajak seluruh pekerja di Indonesia untuk bersikap kritis melihat permasalahan ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi serta bergandengan tangan memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan. "Apa pun sebutan Anda, pekerja, buruh, karyawan, pegawai, selama masih menerima upah dan gaji, sesungguhnya adalah buruh. Sebagai sesama buruh, mari bergandeng tangan memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan," tuturnya.

Mirah mengajak golongan pekerja dan buruh untuk bersama-sama turun ke jalan dan mengepung Istana Kepresidenan pada Peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2017 atau kerap disebut "May Day". Aksi tersebut untuk mengingatkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang selama tiga tahun memerintah masih belum berhasil menyelesaikan permasalahan ketimpangan di Indonesia. Bahkan, ketimpangan ekonomi di Indonesia semakin tinggi.

Dari data Bank Indonesia (BI), penggunaan transaksi tunai di Indonesia pada 2015 mencapai 89,7% dari total seluruh transaksi. Angka tersebut memang mengalami penurunan bila dibandingkan 2014 yang mencapai sekitar 95%, namun tetap tergolong tinggi. Besaran jumlah transaksi tunai di suatu negara dipercaya memiliki korelasi atau hubungan terhadap beberapa aspek atau kondisi di negara tersebut.

Sebagaimana terlihat dari data yang dipublikasikan masing-masing oleh Transparency International’s 2011 Global Corruption Perceptions Index dan MasterCard Advisors’ Analysis, yang menunjukkan terdapat korelasi positif antara aktivitas transaksi uang tunai dengan persepsi masyarakat dunia terhadap tingkat korupsi di suatu negara. Negara dengan jumlah transaksi tunainya tinggi, memiliki persepsi tingkat korupsi yang lebih buruk bila dibandingkan dengan negara yang transaksi tunainya rendah.

Sebagai contoh India, Bulgaria, Rusia, dan termasuk Indonesia yang transaksi tunainya di atas 60%, memiliki persepsi tingkat korupsi yang buruk. Sementara Denmark, Swedia, dan Finlandia yang transaksi tunainya rendah (10-20%), memiliki persepsi tingkat korupsi sangat rendah. Hal yang sama juga berlaku pada korelasi antara penggunaan tunai dan kemudahan berbisnis (Ease of Doing Business) di suatu negara. Tingginya penggunaan tunai di suatu negara, menempatkan negara tersebut berada di peringkat yang rendah dalam hal kemudahan berbisnis.

Sementara itu, Data Bank Indonesia juga menunjukkan transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) yang menggunakan kartu kredit pada 2016 sebanyak 305 juta transaksi dengan total nominal mencapai Rp 281,02 triliun, yang berarti meningkat bila dibandingkan 2015 yang berjumlah 281 juta transaksi dengan total nominal Rp 280,5 triliun.

Sementara transaksi APMK yang menggunakan kartu ATM/Debet pada 2016 sebanyak 5,2 miliar transaksi dengan total nominal sebesar Rp 5.623 triliun, juga meningkat bila dibandingkan 2015 yang sebanyak 4,5 miliar transaksi dengan total nominal sebesar Rp 4.897 triliun. Dari keseluruhan transaksi kartu ATM/Debet, apabila dilihat dari penggunaannya maka yang tertinggi adalah transaksi tunai, kemudian transfer intrabank (antarrekening dalam satu bank), lalu diikuti dengan transfer antarbank, dan terakhir adalah untuk belanja. bari