NERACA

Jakarta – Lantaran panjangnya antrian ibadah haji di Indonesia, kini masyarakat mulai beralih melakukan ibadah umroh yang dinilai tidak perlu lagi menunggu antrian panjang bertahun-tahun untuk pergi ke tanah suci. Tak heran, jumlah jama’ah umroh tiap tahunnya terus meningkat dengan perputaran uang mencapai Rp 12  triliun tiap tahunnya.

Melihat besarnya peluang bisnis umroh tersebut, banyak bermunculan perusahaan travel dengan menawarkan program promo menarik untuk meraup keuntungan semata tanpa memperhatikan layanan, sehingga merugikan para jama’ah berupa pembatalan keberangkatan hingga penelantaran di bandara. Kasus inilah yang dituduhkan perusahaan biro perjalanan umroh First Travel yang telah menunda perjalanan para jama’ahnya.

Merespon hal tersebut, Direktur Utama First Travel, Andika Surachman membaNtah bila Frist Travel gagal memberangkatkan para jama’ahnya. Namun hanya penundaan keberangkatan dan hal ini disebabkan karena beberapa faktor di luar kewenangan perusahaan, seperti izin visa. “Kita akui ada penundaan keberangkatan jama’ah, tetapi bukan gagal dan kami terus melakukan upaya untuk membawa jama’ah ke tanah suci.”ujarnya di Jakarta, kemarin.

Hal senada juga disampaikan Wakil Direktur Utama Frist Travel, Annisa Hasibuan yang menegaskan, penundaan keberangkatan bukan berarti gagal memberangkatan. Pasalnya, tidak ada niatan buruk perusahaan untuk menelantarkan para jama’ah. Apalagi, selama tujuh tahun promo harga umroh yang ditawarkan perseroan selama ini berjalan baik dan baru tahun ini ada masalah penundanaan keberangkatan. “Sebagai pelopor harga umroh murah dan bukan murahan, kita tidak pernah gagal memberangkatkan jama’ah ke tanah suci,”tandasnya.

Dirinya menceritakan, awal penundaan keberangkatan jama;ah terjadi pada 270 jama’ah di Sidoarjo Jawa Timur. Namun hal tersebut langsung direspon cepat perseroan dengan memberikan fasilitas layanan hotel dan makan hingga akhirnya bisa diberangkatkan. Kini isu penundaan keberangkatan sengaja disebar oleh orang yang tidak bertanggung jawab tanpa ada klarifikasi dari perseroan sehingga kembali membuat jama’ah resah dan hal itu terjadi puncaknya pada saat perseroan kesulitan membuat dokumen atau syarat wajib umroh yang berada di luar kewenangan perseroan. “Kita akui mengurus dokumen ini mengalami kesulitan dan perseroan terus mencari tau dimana sulitnya hingga kita sempat mengajukan kesulitan tersebut ke Kementerian Agama. “ungkapnya.

Selain itu, Annisa Hasibuan juga menuding, ada indikasi persaingan bisnis yang tidak sehat dibalik sulitnya perseroan memproses dokumen wajib umroh sehingga membawa keresahan bagi para jama’ah. Tidak mau ambil pusing soal indikasi tersebut, dirinya hanya fokus untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para jama’ah dengan rencana melakukan charter pesawat Saudi Airlines dengan opsi atau pilihan penambahan biaya sebesar Rp 2,5 juta.

Kata Annisa, penambahan biaya sebesar Rp 2,5 juta bukan paksaan tetapi pilihan. Alasannya, memberangkatkan jama’ah pada saat jelang rajab, ramadhan dan musim haji biaya pesawat naik. Sehingga menambah biaya menjadi pilihannya, tetapi bila tidak akan diberangkatkan setelah musim haji nanti. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia (Amphuri), Firman M. Nur menyampaikan prihatin atas kondisi yang terjadi pada PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel).

Namun, dirinya menilai, kurang tepat apabila First Travel berusaha mencari 'kambing hitam' atas kegagalan mereka memenuhi janji kepada jamaahnya. “Karena selama ini setiap perusahaan yang sedang mengalami masalah selalu mencoba untuk melakukan perbaikan internal manajemen mereka," ujarnya.

Perusahaan juga dapat meminta pendampingan dari asosiasi yang berafiliasi kepada perusahaan tersebut untuk dapat kembali kepada performa pelayanan terbaik kepada jamaahnya. Firman menyebut, First Travel bukanlah anggota Amphuri ‎sehingga Amphuri tidak dapat melayani kebutuhan First Travel. Sebagai asosiasi yang membawahi 231 anggota, Amphuri selalu berkomitmen melakukan edukasi dan pembinaan kepada seluruh anggota agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada jamaahnya serta dapat melakukan usaha bisnis sesuai ketentuan standard pelayanan dari Kementerian Agama. bani