Jakarta-Presiden Jokowi  memperingatkan para menterinya bahwa mereka bisa diganti jika gagal mencapai target yang telah ditetapkannya. "Target itu harus bisa diselesaikan. Kalau memang tidak selesai, pasti urusannya akan lain, bisa diganti. Ya saya blak-blakan saja, dengan menteri  juga seperti itu. Bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot dan yang lain-lainnya," katanya di Jakarta, Sabtu (22/4).

NERACA

Peringatan Kepala Negara itu diungkapkan saat berbicara pada Kongres Ekonomi Umat yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) 2017 di Jakarta, akhir pekan lalu. Ketika menyinggung masalah ekonomi, Presiden menyatakan ekonomi nasional tetap tumbuh walau dunia melambat.

"Rasio ketimpangan, rasio kesenjangan atau gini rasio. Kita bisa melihat bahwa pada posisi pada saat ini berada pada posisi 0,397. Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ini sudah menurun sedikit demi sedikit, tetapi kita ingin agar gini rasio turun lebih banyak lagi," ujarnya seperti dikutip Antara.

Presiden mengatakan ekonomi dunia masih dalam pelambatan, namun ekonomi Indonesia masih tumbuh 5,02% terbaik ketiga di bawah China dan India. "Ini juga patut kita syukuri, tetapi yang perlu dilihat lebih detil, pertumbuhan ekonomi 5,02% tadi itu yang menikmati siapa? Ini yang perlu dilihat secara detil," ujarnya.

Jokowi mengakui beberapa kali pihaknya bertemu dengan Ketua MUI beserta jajaran pengurus membicarakan ekonomi rakyat, ekonomi umat. Presiden juga menyatakan dirinya hampir setiap minggu berada di daerah untuk mengetahui kebutuhan yang diinginkan masyarakat bawah.

"Saya hampir setiap minggu, tiga empat hari berada di daerah, masuk kampung, masuk desa. Saya tahu betul apa yang diinginkan ekonomi di bawah itu seperti apa. Baik oleh buruh tani, petambak kecil, nelayan-nelayan kecil, agar mereka bisa mendapatkan kue ekonomi nasional ini dengan baik," kata Kepala Negara.

Oleh karena itu, kata Presiden, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pemerataan ekonomi, dimana dua hal besar yang akan dilaksanakan, yakni pertama redistribusi aset dan reforma agraria dan kedua adalah kemitraan.

Menurut Jokowi, redistribusi aset dan reforma agraria, dimana ada 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia, namun baru 46 juta sertifikat yang dikeluarkan. "Artinya masih 60% lebih bidang tanah yang ada di negara kita belum disertifikatkan. Kalau saya lihat di bawah, di desa, kenapa tidak disertifikatkan, karena memang rakyat tidak mempunyai biaya untuk menyertifikatkan," ujarnya.

Jokowi kembali menegaskan bahwa dirinya telah menargetkan kepada Menteri Agraria/Kepala BPN yang biasanya setahun itu hanya lima juta sertifikat harus keluar untuk rakyat.

Presiden menegaskan bahwa pada 2018 menargetkan tujuh juta sertifikat dan 2019 sebanyak sembilan juta sertifikat harus dikeluarkan, untuk rakyat. "Untuk petambak kecil, untuk petani, untuk nelayan, untuk tukang becak. Yang kemarin sudah kita mulai di Boyolali, sudah kita serahkan 10.055 sertifikat dan ini akan terus kita lakukan," katanya.

Target menteri Presiden menegaskan bahwa dirinya kerja selalu memberikan target kepada para menterinya dan target itu harus bisa tercapai.

Presiden menegaskan jika tidak diberikan target yang konkret, maka sampai kapan pun 126 juta lahan yang belum bersertifikat akan selesai.

"Bayangkan kalau setiap tahun hanya 400 ribu, akan berapa puluh tahun penyertifikatan ini bisa diselesaikan? Dan ini akan menyebabkan rakyat tidak bisa mengakses ke permodalan, baik bank syariah, ventura capital atau bank lainnya, karena tidak memiliki jaminan," ujarnya.

Jokowi mengungkapkan di negara mana pun bahwa sertifikat adalah "properti right" yang diberikan negara kepada rakyat, karena dengan itulah rakyat memiliki kesempatan untuk mengakses ke lembaga keuangan.

Presiden juga mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah mengumpulkan 12,7 juta ha lahan hutan dan sembilan juta lahan yang nantinya akan bisa kita bagikan. "Tetapi sekali, redistribusi aset dan reforma agraria ini bukan bagi-bagi lahan. Bukan. Saya tidak mau kita hanya membagi-bagi, kemudian tanah itu dijual lagi oleh rakyat kepada yang gede-gede," ujarnya.

Presiden menginginkan kongres ekonomi umat ini bisa memberikan masukan terkait redistribusi aset ini diperdalam, dibahas secara detil sehingga pemerintah mendapatkan masukan-masukan yang detil.

"Segera redistribusi aset bisa segera kita lakukan dan kita putuskan untuk kita berikan kepada umat, kepada rakyat, kepada koperasi, kepada ponpes dan kita harapkan itu akan memperkecil ketimpangan," harapnya.

Sedangkan berkaitan dengan kemitraan, Presiden sudah mengutus beberapa menteri untuk berbicara kepada perusahaan besar agar mau bermitra dengan ekonomi mikro, kecil, menengah. "Sebuah kemitraan yang 'win-win', dalam sebuah kemitraan yang saling untung, tetapi yang gede untungnya kecil sajalah, yang kecil, mikro dan tengah untungnya yang gede. Atau syukur-syukur yang gede sudah enggak mikir untung," katanya.

Presiden mengungkapkan sudah ada beberapa perusahaan besar yang bersedia, namun dirinya menginginkan lebih banyak lagi sebuah kemitraan yang besar dan rakyatlah yang nantinya diuntungkan.

"Ini juga kami mohon Pak kiai agar ini dibahas dan juga dirumuskan sehingga kita mendapatkan sebuah masukan-masukan yang sudah rinci, detil sehingga kami tinggal memanggil, memutuskan dan melaksanakan itu . Siapa-siapa sambung dengan siapa? Produk apa, sambung dengan perusahaan apa. Inilah yang akan kita kerjakan," ujarnya.

Masalah Kekayaan

Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat KH Ma'ruf Amin mengatakan kekayaan bukan hanya milik orang kaya saja tetapi seharusnya bisa dinikmati oleh masyarakat kebanyakan. "Pelaksanaan Kongres Ekonomi Umat (KEU) ini berangkat dari keprihatinan dan ketimpangan yang terjadi dan hanya dinikmati sebagian orang saja," ujarnya.

Ma'ruf mengatakan, saat ini sekitar satu persen orang kaya penduduk Indonesia menguasai sekitar 50 persen aset negara. Padahal, kata dia, masih banyak penduduk miskin di Tanah Air. "Islam mengajar kekayaan bahwa kekayaan tidak hanya dimiliki orang kaya itu saja, tetapi juga dirasakan masyarakat lainnya."

Koperasi yang seharusnya menjadi soko guru perekonomian, kata dia, ternyata belum memegang peranan penting. Dalam KEU tersebut terdapat empat pilar pemberdayaan ekonomi umat yakni usaha mikro kecil menengah, pemberdayaan lembaga keuangan syariah, penguatan jaringan umat, dan kajian ekonomi umat. Penguatan pemberdayaan ekonomi umat harus dibangun di atas fondasi tauhid, akhlak, dan syariah. "KEU ini harus bisa menjadi arus baru ekonomi Indonesia," ujarnya.

Ma’ruf menegaskan bahwa keadilan sosial baru bisa dirasakan masyarakat jika pemerataan ekonomi terjadi di masyarakat. "Negara harus menguasai hidup hajat banyak orang. Jangan sampai rakyat menjadi objek penderita saja," katanya.

Kongres yang mengambil tajuk "Arus Baru Ekonomi Indonesia" diharapkan dapat menciptakan tatanan sistem perekonomian nasional yang adil, merata, dan mandiri dalam mengatasi kesenjangan ekonomi.

Satu wacana penting yang akan digagas dalam kongres demi terciptanya arus baru ekonomi Indonesia yaitu menegakkan kedaulatan ekonomi umat. Langkah kongkritnya yaitu dengan mempercepat redistribusi dan optimalisasi sumber daya alam secara arif dan berkelanjutan.

Kongres juga berupaya mengkritisi penguasaan pihak tertentu atas kepemilikan modal yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Apalagi, sistem perundangan di Indonesia masih membuka seluas-luasnya pada partisipasi asing dalam ekonomi, tanpa ada kendali.

Solusi atas masalah tersebut adalah penguatan lembaga keuangan syariah, "affirmative action policy" oleh pemerintah, membuat komnas penguatan ekonomi umat, membuat fatwa penguatan ekonomi umat, dan masih banyak lagi.

Penguatan sektor UMKM yang berlandaskan halal akan diberi porsi besar dalam kongres ini. Sebab, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang relatif lebih tahan terhadap krisis ekonomi dan mampu menyerap tenaga kerja hampir 97% dari total pekerja di Indonesia.

Kongres juga akan berupaya menggerakkan ekonomi umat melalui koperasi, UMKM menjadi berbasiskan syariah dan menjadi pelaku usaha utama perekonomian nasional. Selain itu, juga akan mewujudkan mitra sejajar usaha besar dengan koperasi, UMKM dalam sistem produksi dan pasar terintegrasi. bari/mohar/fba