NERACA

Jakarta – Partisipasi perempuan di sektor pertanian perlu dikembangkan karena peran kaum wanita dalam sektor yang padat tenaga kerja di Tanah Air itu sangatlah penting, kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.

"Di 'on farm' mungkin kita bagus, tapi 'off farm' peran wanita tani bisa menjadi sangat sentral. Karena di situlah akan ada nilai lebih yang bisa dihasilkan oleh para petani," kata Fadli dalam rilis di Jakarta, disalin dari Antara.

Politisi Gerindra itu mengingatkan, secara statistik kebanyakan petani adalah laki-laki, tetapi dalam persoalan yang berada di luar lahan pertanian dinilai banyak wanita tani yang bisa berperan.

Fadli juga mengatakan, semakin hari semakin sedikit orang yang mau menjadi petani. Oleh karenanya kedepan akan menjadi satu tantangan yang sangat berbahaya dalam persoalan ketahanan pangan atau kedaulatan pangan.

Untuk itu, ujar dia, Peran Menteri Pertanian sangat kuat dalam menentukan kebijakan untuk tidak melakukan impor, tetapi di kementerian lain justru ada yang menginginkan impor, sehingga koordinasi antarkementerian sangat diperlukan.

Sebagaimana diwartakan, pelaksanaan program reforma agraria, bila dilakukan dengan sungguh-sungguh dinilai bakal dapat menjadi solusi bagi ketimpangan perekonomian yang kerap dialami kaum petani di berbagai daerah. "Reforma agraria dan perhutanan sosial diharapkan bisa menjawab persoalan ketimpangan ekonomi petani Indonesia," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan.

Untuk itu, ujar dia, pemerintah perlu benar-benar fokus dalam rangka mewujudkan pemerataan tanah melalui reforma agraria atau menata ulang sumber agraria itu. Politisi PKB itu menuturkan, ada dua hal yang harus diperhatikan pemerintah yaitu tanah objek reforma agraria dan perhutanan sosial.

Pihaknya menginginkan agar petani memiliki lahan minimal dua hektare sehingga dapat produktif dan bermanfaat dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Karena itu, Daniel menegaskan agar penerimaan tanah dapat berjalan dengan tepat kepada rakyat tanpa adanya campur tangan pihak terkait.

Kemudian, perlu ada regulasi yang mengikat seperti untuk memanfaatkan lahan menganggur yang cukup besar, sekitar 23 juta hektare. Dia juga mengutarakan harapannya agar masyarakat desa bisa memanfaatkan lahan di daerahnya secara maksimal agar dapat menjadi produktif sekaligus meningkatkan tingkat kesejahteraan petani yang ada di desa tersebut.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meminta setiap provinsi, kabupaten, dan kota untuk mengawasi stok bahan pangan secara terkini agar tidak terjadi gejolak harga pada saat Ramadhan dan Lebaran 2017. Dia mengatakan dalam menekan gejolak harga tersebut pihaknya juga telah mengeluarkan Permendag No 20/M-DAG/PER/3/2017 tentang Pendaftaran Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok.

Ada kewajiban distributor atau subdistributor pangan untuk mendaftar secara daring dan sederhana dengan mengisi dan melaporkan stok, sehingga diharapkan melalui kebijakan tersebut, pasokan dan harga bahan poko saat Ramadhan dan menjelang Lebaran 2017 stabil," katanya.

Namun demikian, Enggartiasto menegaskan apabila ditemukan distributor atau penjual bahan pangan yang sengaja mempermainkan harga atau melakukan tindakan ilegal terkait pangan menjelang Puasa atau Lebaran 2017 izin dagangnya akan dicabut dan tidak bisa berdagang kembali. "Pengawasan akan kami lakukan, sebab kami juga telah menerapkan harga eceran tertinggi (HET) bagi beberapa bahan pangan seperti beras, gula, minyak goreng kemasan serta daging," katanya, disalin dari Antara.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya meminta gubernur dan kepala daerah untuk melaporkan harga secara terikini setiap waktu, sehingga munculnya gejolak harga bisa terpantau darimana.

Sebelumnya, laporan TPID Jatim telah menunjukkan stok bahan pokok cukup memadai dan harga terpantau stabil, dengan HET yang telah ditentukan seperti gula Rp12.500/kg, minyak goreng kemasan sederhana Rp11.000/liter, dan daging beku Rp80.000/kg.

Sementara dalam rapat koordinasi ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga barang menjelang puasa dan Lebaran 2017, turut dihadiri Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Inspektur Jenderal Kemendag Srie Agustina, dan Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dan beberapa bupati dan wali kota di Jawa Timur.

Kementerian Perdagangan meminta Pemerintah Provinsi Aceh dan pemerintah kabupaten/kota di seluruh provinsi itu meningkatkan pengawasan terhadap perkembangan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar rakyat dan toko ritel modern.

"Peran serta pemerintah daerah melalui instansi terkait seperti Disperindag dalam pengawasan sangat diperlukan sehingga harga yang ditetapkan pemerintah dapat dinikmati oleh masyarakat dan upaya antisipasi lonjakan harga jelang Ramadhan dan lebaran," kata Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan.