NERACA

Jakarta – Kementerian Perindustrian mampu menggandeng sebanyak 117 perusahaan untuk menandatangani perjanjian kerja sama dengan 389 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam upaya menjalankan program pendidikan vokasi industri di wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.  Langkah ini bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja yang terampil sesuai kebutuhan dunia usaha saat ini sekaligus mendorong pemerataan ekonomi.

“Di era persaingan global sekarang ini, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci sukses pelaku industri bisa untuk bersaing dan memenangkan kompetisi,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada Peluncuran Program Pendidikan Vokasi Industri (link and match industri dengan SMK) wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta di Semarang, sebagaimana disalin dari siaran resmi.

Menurutnya, sektor industri membutuhkan tenaga kerja yang kompeten, tidak saja dari keilmuan, tetapi lebih diutamakan penguasaan keterampilan dan attitude dalam bekerja. “Kebutuhan ini diharapkan bisa dipasok dari pendidikan, khususnya pendidikan vokasi baik tingkat menengah maupun pendidikan tinggi,” tuturnya.

Pada tahap pertama, peluncuran program pendidikan vokasi industri telah dilaksanakan tanggal 28 Februari 2017 di Mojokerto, melibatkan sebanyak 50 perusahaan dan 234 SMK di Jawa Timur. Sebagai tindak lanjutnya, telah dilakukan penyelarasan kurikulum untuk 18 kompetensi keahlian bidang industri antara SMK dengan perusahaan.

Selanjutnya, Kemenperin menargetkan program pembinaan dan pengembangan SMK yang link and match dengan industri, dengan  sasaran sebanyak 1.775 SMK  dengan  845.000 siswa yang akan dikerjasamakan dengan 355 perusahaan sampai tahun 2019. “Untuk itu, selanjutnya akan diluncurkan secara bertahap program serupa, di provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten, serta di Sumatera dan wilayah Indonesia lainnya,” sebut Airlangga.

“Pada dasarnya ini adalah investasi industri terhadap SDM, karena jika pendidikan vokasi yang ada di Indonesia bisa menghasilkan SDM yang kompeten sesuai kebutuhan industri, maka benefit tersebut akan kembali pada perusahaan,” paparnya.

Pada kesempatan ini, Menperin menyampaikan apresiasi kepada para pelaku usaha yang telah antusias dan berkomitmen untuk bersama-sama mengembangkan pendidikan vokasi di Indonesia, salah satunya melalui program pembinaan dan pengembangan SMK berbasis kompetensi yang link and match dengan industri.

Sedangkan, kepada para kepala SMK yang telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan perusahaan, Menperin berharap agar dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengembangkan sekolahnya. “Selanjutnya, saya meminta Pusdiklat Industri Kemenperin sebagai pelaksana untuk terus mengawal dan memantau pelaksanaan di lapangan dan kami mohon Kementerian terkait untuk mendukung program ini sesuai dengan kewenangan masing-masing,” tegasnya.

Program ini diluncurkan oleh Menperin bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Selain itu juga dihadiri Anggota Komisi VI DPR RI serta pejabat di lingkungan Kemenperin dan pemerintah daerah.

Menperin menggambarkan, kondisi SMK secara nasional saat ini membutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah. “SMK menghadapi krisis guru bidang studi produktif yang saat ini hanya berkisar 22 persen dari jumlah guru yang ada, padahal keberadaan guru bidang produktif sangat penting dalam penguatan keterampilan siswa,” ungkapnya.

Belum lagi sarana dan prasarana pendidikan khususnya fasilitas praktikum di SMK, yang tidak saja kurang secara kuantitas, tetapi juga kualitas dan teknologi yang digunakan yang tertinggal jauh dari kebutuhan pasar kerja industri saat ini. Kondisi yang demikian membuat lulusan tidak memiliki kesiapan untuk memasuki dunia kerja, dan berakibat pula pada semakin meningkatnya persentase lulusan SMK yang menganggur.

Menghadapi kondisi SMK tersebut, menurut Airlangga, diperlukan langkah terobosan yang bukan business as usual agar SMK dapat menghasilkan calon tenaga kerja industri yang kompeten dan siap kerja sesuai dengan kebutuhan dunia industri. “Maka dibutuhkan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan sehingga revitalisasi SMK dapat dilakukan secara masif dan terstruktur,” ujarnya.

Langkah ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK, yang menugaskan kepada para Menteri Kabinet Kerja dan Gubernur untuk dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.