Kejagung Limpahkan Berkas Tersangka Korupsi Pos Indonesia

Kejagung Limpahkan Berkas Tersangka Korupsi Pos Indonesia

NERACA

Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) melimpahkan delapan tersangka dugaan korupsi pengelolaan dana tambahan distribusi Kartu Perlindungan Sosial (KPK) dari 10 wilayah area kantor Pos sebesar Rp21,7 miliar kepada Kejaksaan Negeri Bandung, Jawa Barat.

“Tim Penyidik Pidsus Kejaksaan Agung melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung atas nama tersangka,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, M Rum di Jakarta, Rabu malam (19/4).

Kedelapan tersangka itu, YN mantan Manager Pengendalian Sistem dan Kinerja Area Operasional Surabaya berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-68/F.2/Fd.1/06/2016 tanggal 29 Juni 2016 dan AYS mantan Kepala Area Operasional VI Semarang berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-69/F.2/Fd.1/06/2016 tanggal 29 Juni 2016.

A mantan Kepala Mail Processing Centre Semarang berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-70/F.2/Fd.1/06/2016 tanggal 29 Juni 2016, SZ jabatan Ketua Satgas Kartu Perlindungan Sosial Area Operasional Surabaya berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-71/F.2/Fd.1/06/2016 tanggal 29 Juni 2016 dan MHP mantan Kepala Area Operasional Surabaya berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-72/F.2/Fd.1/06/2016 tanggal 29 Juni 2016.

AM jabatan mantan Kepala Area Operasional I Medan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-73/F.2/Fd.1/06/2016 tanggal 29 Juni 2016, K Manajer Kolaktor Area Operasional Medan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-74/F.2/Fd.1/06/2016 tanggal 29 Juni 2016, serta JAN Pimpinan Area Operasional Palembang berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-75/F.2/Fd.1/06/2016 tanggal 29 Juni 2016.

“Selanjutnya kedelapan tersangka itu ditahan di Rutan Kebon Waru, Bandung, selama 20 hari ke depan terhitung mulai 18 April sampai 7 Mei 2017,” ujar dia.

Penuntut Umum melakukan penahanan dengan pertimbangan dikhawatirkan tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.”Kerugian keuangan negara akibat dugaan korupsi itu mencapai Rp2,4 miliar,” kata dia.

Kedelapan tersangka Tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Ant

BERITA TERKAIT

Mengurai Kasus Korupsi Kepala Daerah

Oleh: Sri Muryono Sejumlah kasus dugaan korupsi yang melibatkan oknum kepala daerah kini dalam penanganan Korupsi Pemberantasan Korupsi dan ada…

Menperin Nilai Indonesia Siap ke Arah Industri Berbasis Digital - Sektor Riil

NERACA Jakarta – Pelaku industri nasional perlu memanfaatkan perkembangan bisnis dan teknologi dari era ekonomi digital saat ini, seperti yang…

Bappenas: Indonesia Belum Siap Ekonomi Digital - AKIBAT JARINGAN INTERNET BELUM MERATA

Jakarta-Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Prof Dr. Bambang Brodjonegoro menilai Indonesia belum siap menghadapi era ekonomi digital. Pasalnya, infrastruktur penopang…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Wakil Presiden - Konflik Harus Libatkan Mediator

Jusuf Kalla  Wakil Presiden Konflik Harus Libatkan Mediator Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan setiap negara atau wilayah berkonflik…

KPPU Minta Paslon Gubernur Tekan Ketimpangan Ekonomi

KPPU Minta Paslon Gubernur Tekan Ketimpangan Ekonomi NERACA Makassar - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta kepada semua pasangan calon…

BPJS-TK Minta Pendampingan KPK Soal Pengelolaan Dana

BPJS-TK Minta Pendampingan KPK Soal Pengelolaan Dana NERACA Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) meminta pendampingan kepada Komisi…