Kapolri Tandatangani MOU Dengan Tujuh Lembaga - Kerja Sama Penegakkan Hukum

Kapolri Tandatangani MOU Dengan Tujuh Lembaga

Kerja Sama Penegakkan Hukum

NERACA

Jakarta - Polri melakukan nota kesepahaman (MoU) mengenai kerja sama penegakkan hukum dengan sejumlah BUMN dan Kementerian di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (20/4).

"Hari ini memang sengaja kami rapel MoU-nya daripada satu-satu," kata Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian di Ruang Rapat Utama Mabes Polri, Jakarta.

BUMN dan Kementerian yang menandatangani MoU dengan Polri ini yakni Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Kementerian Perhubungan, Kementerian PU PR, PT Pelni, Perum Bulog, Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan PT Geo Dipa Energi.

Inti dari nota kesepahaman Polri dengan sejumlah lembaga ini adalah kerja sama penegakkan hukum, tukar menukar informasi dan data serta bantuan pengamanan."Sehingga dengan adanya MoU ini akan menjadi terobosan hukum sekaligus pedoman bagi Polri dan mitra untuk melaksanakan tugas lapangan dengan rinci dan detil," ujar dia.

Ia menerangkan, MoU Polri dengan PGRI adalah mengenai perlindungan hukum profesi guru dengan ruang lingkup pertukaran data dan informasi, penegakkan hukum profesi guru, perlindungan hukum terhadap guru dan peningkatan kapasitas SDM.

Sementara MoU Polri dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian PU PR mengenai peningkatan pelayanan transportasi di bidang perhubungan darat dengan ruang lingkup operasional pelayanan transportasi di bidang perhubungan darat, bantuan pengamanan, bantuan penegakkan hukum, pemberian motivasi bagi petugas pelaksana, memfasilitasi penyediaan prasarana jalan, memfasilitasi penyediaan lahan untuk mendukung operasional unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, sosialisasi, monitoring dan evaluasi.

Selanjutnya, MoU Polri dengan PT Pelni mengenai pencegahan, pengamanan, dan penegakkan hukum di lingkungan PT Pelni dengan ruang lingkup tukar menukar data dan informasi, pencegahan dan pengamanan, penegakkan hukum, pemanfaatan sarana dan prasarana serta peningkatan kompetensi dan pemanfaatan SDM.

MoU Polri dengan Perum Bulog mengenai penyelenggaraan pengamanan dan penegakkan hukum dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Perum Bulog dengan ruang lingkup tukar menukar data dan informasi, bantuan dan pengamanan, pendampingan dan supervisi, koordinasi, pemantauan dan pengawasan serta penegakkan hukum.

Sementara MoU Polri dengan PT PLN tentang penyelenggaraan pengamanan instalasi dan aset serta penegakkan hukum di lingkungan kerja PT PLN dengan ruang lingkup tukar menukar data dan informasi, bantuan pengamanan, audit sistem pengamanan, penegakkan hukum, pembinaan masyarakat serta peningkatan kapasitas SDM.

Terakhir, MoU Polri dengan PT Geo Dipa Energi mengenai penyelenggaraan pengamanan dan penegakkan hukum di lingkungan Geo Dipa Energi dengan ruang lingkup tukar menukar data dan informasi, bantuan pengamanan, audit sistem pengamanan, penegakkan hukum, pembinaan masyarakat serta peningkatan kapasitas SDM. Ant

BERITA TERKAIT

Izin Tenaga Kerja Asing Rawan Potensi Pungli - BANYAK INVESTOR MENGELUH

NERACA Jakarta – Dibukanya keran peraturan soal pekerja asing yang diyakini pemerintah mampu menggenjot pertumbuhan investasi di dalam negeri memiliki…

Puskapsi: Putusan Praperadilan Century Bentuk Terobosan Hukum

Puskapsi: Putusan Praperadilan Century Bentuk Terobosan Hukum NERACA Jember - Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas…

INKINDO Diminta Utamakan Keselamatan Kerja

NERACA Jakarta – Belajar dari pengalaman, pemerintah provinsi DKI Jakarta mengimbau anggota Ikatan Nasional Konsultan Indonesia atau INKINDO mengutamakan keselamatan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Australia Apresiasi Tata Kelola Gambut RI Makin Baik - KTT Hutan Hujan Asia Pasifik ke-3

NERACA Jakarta - Memiliki lahan gambut yang begitu luas, namun Indonesia juga sangat rentan mengalami kebakaran hutan dan lahan. Dalam…

LLP-KUKM dan Kemenlu Latih UKM Internasional

NERACA   Jakarta - Sinergitas program antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan…

Yasonna: Banyak Perkara Perdata Dipaksakan Masuk Pidana

NERACA   Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengakui banyak perkara perdata yang dipaksakan masuk…