Menteri Kelautan dan Perikanan - Perpres 44/2016 Jangan Sampai Dicabut

Susi Pudjiastuti

Menteri Kelautan dan Perikanan

Perpres 44/2016 Jangan Sampai Dicabut

Purwokerto - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengharapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2016 tidak dicabut oleh pemerintah karena melindungi sumber daya alam kelautan dari kepentingan asing.

"Selain membentuk Satgas 115 pada November 2015 khusus untuk menangani 'illegal fishing', Presiden Joko Widodo pada 18 Mei 2016 telah mengeluarkan keputusan yang luar biasa berupa Perpres Nomor 44 yang memutuskan perikanan tangkap masuk daftar 'negative list' untuk investasi asing," kata Menteri Susi di Purwokerto, Jawa Tengah, sebagaimana dikutip Antara, kemarin.

Susi mengatakan hal itu dalam Pidato Milad Ke-52 Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) di Auditorium Ukhuwah Islamiyah UMP. Menurut dia, kalangan perguruan tinggi harus ikut mengapresiasi dan menjaga Perpres Nomor 44/2016 itu.

"Banyak orang tidak percaya karena di era global yang semuanya serba 'open', serba 'wellcome', gas sudah bukan milik kita, minyak juga sudah bukan milik kita, tambang pun sekarang sudah milik orang, laut menjadi satu-satunya sumber daya alam yang sepenuhnya diberikan Pak Presiden kepada anak bangsa sendiri saja," ujar dia.

Menteri mengatakan, Presiden telah melindungi sumber daya laut menjadi 100 persen milik bangsa Indonesia sehingga pihaknya akan meneliti sumber modal yang akan digunakan dalam usaha penangkapan ikan Kendati demikian, Susi mengatakan dalam hal industri pengolahan ikan dan industri perikanannya, investor asing boleh masuk ke Indonesia.

"Presiden Jokowi adalah figur yang sangat berani. Tanpa keberanian beliau dan kebulatan beliau, 'policy' apapun rencana saya tidak mungkin bisa saya jalankan. Komitmen beliau luar biasa dan dengan segala kepercayaan yang beliau berikan kepada saya untuk melakukan 'policy', program yang terbaik untuk kelautan dan perikanan kita," kata dia.

Saat ditemui usai menyampaikan Pidato Milad Ke-52 UMP, Menteri Susi mengaku berkewajiban menyosialisasikan berbagai kebijakan pemerintah khususnya yang berkaitan dengan perikanan dan kelautan, salah satunya dengan cara datang ke perguruan-perguruan tinggi. Ant

BERITA TERKAIT

Perpres No 191/2014 Tentang BBM Minta Direvisi

  NERACA Jakarta - Pengamat Energi yang juga Direktur Puskepi, Sofyano Zakaria mendesak Perpres No. 191/2014 tentang Penyedian, Pendistribusian dan…

Menteri BUMN Harapkan Ibu Ibu Mekaar PNM Menabung

Menteri BUMN Harapkan Ibu Ibu Mekaar PNM Menabung NERACA Padang - Menteri BUMN Rini M Soemarno menyerahkan secara simbolis buku…

IMF Soroti Reformasi Struktural dan Kesenjangan

NERACA Jakarta-Dana Moneter Internasional (IMF) menyebutkan, tiga prioritas utama yang harus dilakukan untuk memperkuat pemulihan ekonomi global yang saat ini…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

CISFED: Demokrasi Aksesoris Ancaman Bagi Indonesia

CISFED: Demokrasi Aksesoris Ancaman Bagi Indonesia NERACA Jakarta - Secara umum praktik demokrasi yang berjalan saat ini sekadar demokrasi aksesoris…

Sidang Korupsi KTP-E - Akom Akui Laporkan Soal Setnov ke Ical

Sidang Korupsi KTP-E Akom Akui Laporkan Soal Setnov ke Ical NERACA Jakarta - Mantan Sekretaris Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin…

KPK: Pemimpin Terjebak Korupsi Karena Integritas Rendah

KPK: Pemimpin Terjebak Korupsi Karena Integritas Rendah NERACA Wonosobo - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan sejumlah…