NERACA

Jakarta – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, beberapa aplikasi maritim yang dikembangkan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya berperan penting dalam pengembangan industri perkapalan di Indonesia. “Misalnya untuk memonitor kapal-kapal yang melintas di Selat Malaka atau di Surabaya dan bisa untuk menyelamatkan habitat yang ada di bawah laut,” ujar Menperin saat menyaksikan penandatanganan Nota kesepahaman (MoU) tentang pengembangan Revitalisasi Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Senin (17/4).

Dalam Nota Kesepahaman tersebut, Kemenperin mempunyai tanggung jawab untuk menyusun program kegiatan yang berkaitan dengan revitalisasi NASDEC, memberikan pengarahan dan masukan dalam pelaksanaan program-program kegiatan revitalisasi, memberi dukungan pembiayaan dalam rangka revitalisasi NASDEC sesuai dengan mekanisme pelaksanaan APBN, dan menetapkan prioritas kegiatan yang akan dikerjakan bersama ITS.

Sedangkan ITS nantinya mempunyai tanggung jawab memberikan masukan dalam rangka penyusunan program kegiatan yang berkaitan dengan revitalisasi NASDEC, menyediakan sumber daya manusia seperti tenaga ahli, surveyor, operator komputer, juru gambar untuk kegiatan yang telah disepakati bersama, memfasilitasi pemanfaatan laboratorium uji dan infrastruktur yang dimiliki bagi kepentingan revitalisasi NASDEC, serta menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Kemenperin tentang program revitalisasi NASDEC minimal setahun sekali.

Sementara itu, Joni Hermana mengatakan, saat ini ITS fokus melakukan hilirisasi agar produk-produk hasil penelitiannya dapat bermanfaat bagi masyarakat.  Pada 2016, ITS meraih 620 penghargaan dari berbagai kegiatan mahasiswa baik di dalam maupun luar negeri. Namun, ITS tidak ingin berhenti sebatas meraih penghargaan. "Mimpi kami, apa yang menjadi inovasi dan terobosan bisa dimanfaatkan bagi masyarakat.  Namun, upaya menyebar manfaat hasil karya inovasi tanpa bantuan Kemenperin akan sia-sia," jelas Guru Besar Departemen Teknik Lingkungan ITS tersebut.

Sedangkan Putu menyampaikan, Kemenperin terus mendorong tumbuhnya industri komponen kapal. "Jadi, dari galangan dalam negeri, dengan kapasitas 1,2 juta ton kapal baru dan 12 juta ton untuk prepare itu sudah cukup penuh. Nah sekarang yang kita dorong adalah industri komponen kapal lebih banyak lagi. Bikin komponen-komponen kapal. Supaya prepare sama bikin kapalnya lebih cepat," ucapnya.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian terus memacu pertumbuhan industri komponen perkapalan sebagai upaya mewujudkan kemandirian bangsa dalam pengembangan sektor kemaritiman. Karenanya, diperlukan keberpihakan untuk meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri dan daya saing di tingkat global. “Pemerintahan saat ini telah memprioritaskan industri kapal dalam pembangunan nasional, terutama untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” kata Putu.

Menurut Putu, industri perkapalan merupakan sektor strategis yang memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dengan karakteristiknya sebagai industri padat karya, padat modal dan padat teknologi. Selain itu, sektor industri maritim tidak hanya mampu mendongkrak aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai simbol kedaulatan negara melalui penguatan konektivitas sarana transportasi laut. “Sektor ini berperan penting untuk menyatukan wilayah yang tersebar di Indonesia,” imbuhnya.

Sejak diterapkannya Inpres nomor 5 tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional melalui pemberlakuan azas cabotage, terjadi peningkatan jumlah armada kapal berbendera Indonesia dari 6.041 unit pada Juni 2005 menjadi 13.224 unit pada Februari 2014.

“Meningkatnya armada tersebut tentunya akan dibarengi dengan peningkatan kebutuhan produk dan jasa industri maritim pendukung lainnya seperti komponen kapal,” ungkap Putu. Dengan demikian, diharapkan industri perkapalan nasional memanfaatkan peluang tersebut untuk menambah kapasitas dan kemampuannya dalam membuat kapal baru dan, yang terpenting, menggunakan komponen dalam negeri.

Langkah tersebut merupakan implementasi dari Instruksi Presiden No. 2 tahun 2009 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). “Dalam hal ini, pemerintah terus berusaha mengamankan dan mengoptimalkan pemanfaatan pasar dalam negeri bagi kepentingan nasional khususnya untuk pengembangan industri perkapalan,” jelasnya.

Putu juga menegaskan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran bagi pemenuhan kebutuhan armada kapal melalui pembangunan kapal-kapal negara.